 |
| Partai Koalisi |
JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera tak dilibatkan dalam pembahasan kontrak baru koalisi yang akan mengikat partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan, PKS memang tak diajak dalam pembahasan kontrak baru ini. Apa alasannya?
""Ya karena tak diajak...," kata Mubarok singkat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/4/2011).
Saat ditanya lebih jauh alasan tak melibatkan PKS, Mubarok enggan menjelaskan. Menurut dia, draf kontrak baru belum final. Draf tersebut tengah dibagikan kepada anggota koalisi untuk dimintakan persetujuan. Anggota koalisi diminta untuk membubuhkan paraf jika sepakat dengan draf awal tersebut. Jika telah disepakati bersama, draf ini akan segera ditetapkan sebagai draf final.
Namun, Mubarok mengaku belum tahu apakah PKS dan Golkar sudah menandatangani atau belum.
"Belum, saya belum ngecek," katanya.
Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam proses evaluasi koalisi ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menjadi satu-satunya partai politik yang belum diajak bertemu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anggota koalisi lainnya, seperti PAN, PKB, Golkar, dan PPP, telah berkomunikasi dengan Presiden pasca-pemungutan suara atas usulan pembentukan panitia khusus hak angket kasus perpajakan.
"Sampai sekarang pun belum ada rencana bertemu dengan PKS. Saya belum tahu kapan. Kalau memang itu dianggap ada urgensi untuk berkomunikasi, ya tentu akan kami dengar," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/3/2011).
Julian menegaskan, Presiden memang selalu melakukan komunikasi dengan pimpinan parpol koalisi pendukungnya. Sebelumnya, anggota Majelis Syuro PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan bahwa PKS tetap berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Yudhoyono.
"PKS tetap berkoalisi," katanya ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.
Tifatul menegaskan, sampai saat ini belum ada perubahan formasi partai-partai koalisi. Dia juga mengatakan, PKS belum dicabut dari daftar partai pendukung pemerintah dan sudah ada pembicaraan antara petinggi PKS dan Partai Demokrat. Namun, dia menolak menjelaskan substansi pembicaraan tersebut.
"Ya, nantilah. Ini belum apa-apa. Presiden belum mengumumkan apa-apa. Jadi, kita jangan mendahului," kata Tifatul.
Seperti diketahui, pascagagalnya usulan pembentukan hak angket, desakan evaluasi koalisi kencang diembuskan Demokrat, terutama terhadap Partai Golkar dan PKS yang turut dalam barisan pendukung hak angket. Namun, gonjang-ganjing pecahnya koalisi tak lagi terdengar setelah Golkar menegaskan bahwa pertemuan Sekretariat Gabungan telah membuahkan beberapa poin penguatan, di antaranya komitmen untuk lebih solid dalam menyikapi berbagai isu nasional. Hingga saat ini belum ada pernyataan tegas dari Presiden, apakah akan ada perombakan koalisi atau tidak.
""Ya karena tak diajak...," kata Mubarok singkat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/4/2011).
Saat ditanya lebih jauh alasan tak melibatkan PKS, Mubarok enggan menjelaskan. Menurut dia, draf kontrak baru belum final. Draf tersebut tengah dibagikan kepada anggota koalisi untuk dimintakan persetujuan. Anggota koalisi diminta untuk membubuhkan paraf jika sepakat dengan draf awal tersebut. Jika telah disepakati bersama, draf ini akan segera ditetapkan sebagai draf final.
Namun, Mubarok mengaku belum tahu apakah PKS dan Golkar sudah menandatangani atau belum.
"Belum, saya belum ngecek," katanya.
Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam proses evaluasi koalisi ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menjadi satu-satunya partai politik yang belum diajak bertemu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anggota koalisi lainnya, seperti PAN, PKB, Golkar, dan PPP, telah berkomunikasi dengan Presiden pasca-pemungutan suara atas usulan pembentukan panitia khusus hak angket kasus perpajakan.
"Sampai sekarang pun belum ada rencana bertemu dengan PKS. Saya belum tahu kapan. Kalau memang itu dianggap ada urgensi untuk berkomunikasi, ya tentu akan kami dengar," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/3/2011).
Julian menegaskan, Presiden memang selalu melakukan komunikasi dengan pimpinan parpol koalisi pendukungnya. Sebelumnya, anggota Majelis Syuro PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan bahwa PKS tetap berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Yudhoyono.
"PKS tetap berkoalisi," katanya ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, beberapa waktu lalu.
Tifatul menegaskan, sampai saat ini belum ada perubahan formasi partai-partai koalisi. Dia juga mengatakan, PKS belum dicabut dari daftar partai pendukung pemerintah dan sudah ada pembicaraan antara petinggi PKS dan Partai Demokrat. Namun, dia menolak menjelaskan substansi pembicaraan tersebut.
"Ya, nantilah. Ini belum apa-apa. Presiden belum mengumumkan apa-apa. Jadi, kita jangan mendahului," kata Tifatul.
Seperti diketahui, pascagagalnya usulan pembentukan hak angket, desakan evaluasi koalisi kencang diembuskan Demokrat, terutama terhadap Partai Golkar dan PKS yang turut dalam barisan pendukung hak angket. Namun, gonjang-ganjing pecahnya koalisi tak lagi terdengar setelah Golkar menegaskan bahwa pertemuan Sekretariat Gabungan telah membuahkan beberapa poin penguatan, di antaranya komitmen untuk lebih solid dalam menyikapi berbagai isu nasional. Hingga saat ini belum ada pernyataan tegas dari Presiden, apakah akan ada perombakan koalisi atau tidak.
Sumber: KOMPAS.com
0 komentar:
Posting Komentar