PKS: Beda Pendapat Bukan Berarti Perpecahan

INILAH.COM, Jakarta - Adanya perbedaan pendapat antara mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring dengan Sekjennya Anis Matta, mengindikasikan adanya perpecahan dalam tubuh partai itu. Namun, hal itu ditepis.

"Itu jauh sekali dari perpecahan partai, dinamika politik itu berbeda," kata Politisi PKS Mustafa Kamal, di sela acara diskusi Innovative Leaders' Forum 7 "Modernisator Politik", di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (29/1).

Pernyataan Anis Matta dengan Tifatul mengenai impeachment menurutnya memiliki substansi bahasan yang sama, yakni konteks ketatanegaraan yang ada di Indonesia, dan fakta yang berkembang di lapangan. Impeachment menurutnya, secara faktual masih menjadi perdebatan, apakah itu terjadi pilihan politik atau tidak.

"Kalau di DPR lebih condong ke proses hukum," tuturnya.

Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, terhadap kebijakan dana talangan Bank Century, Mustafa mengatakan proses impeachment bisa saja dilakukan. "Tapi tidak bisa terburu-buru menyatakan sikap," ujarnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, partainya sampai saat ini belum menyatakan secara tegas atas perubahan sikap partai. Sejauh ini partai tersebut telah melakukan evaluasi secara intens terhadap perkembangan politik yang ada.

"Tidak ada perubahan keputusan majelis syura, kita mendukung sepenuhnya pemerintahan SBY-Boediono," tutupnya. [bar]

Sumber: www.inilah.com

Read More

PKS tak Cegah Pemakzulan Asal Sesuai Hukum

JAKARTA--Bila fakta hukum ditemukan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mencegah pemakzulan Presiden.“PKS tidak dalam posisi mencegah pemakzulan kalau faktanya ada,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Anis Matta, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/1).

PKS menegaskan akan mengikuti arus hasil pemeriksaan Panitia Khusus (Pansus) Angket Century atas penyelidikan kasus Bank Century. Menurut Anis, ia akan selalu berbicara normatif jika ditanya soal kemungkinan pemakzulan Presiden.

Anis juga membantah adanya perpecahan di tubuh PKS terkait pernyataan Tifatul Sembiring. "Sikap PKS tidak ada yang pecah, dan sikap PKS yang resmi nanti akan dibicarakan di pansus. Kan beliau (Tifatul -red) bukan pengurus DPP," kata Anis.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Tifatul Sembiring di hari yang sama menimpali pernyataan Anis di media massa soal pemakzulan Presiden. Tifatul tidak sepakat Presiden bisa dimakzulkan dan mengharapkan anggota pansus dari Fraksi PKS bekerja sesuai akhlakul karimah.

Sumber: www.republika.co.id

Read More

Jika Fakta Kuat, PKS Akan Dorong Pemakzulan

JAKARTA-MI: Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyatakan bahwa bisa saja PKS mendorong kepada pemakzulan terhadap Wapres atau Presdien jika ditemukan fakta kuat. Jadi, ia menyatakan tidak benar jika ada pernyataan bahwa pemakzulan tidak bisa dilakukan.

"Selama ini yang kita bicarakan itu adalah fakta undang-undangnya dan itu normatif. Dalam undang-undang, pemakzulan itu dimungkinkan," katanya di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (28/1).

Bahkan ketika ditanya apakah PKS juga akan mendorong kepada pemakzulan, Anis tidak membantahnya. Dikatakannya, jika faktanya kuat maka PKS bisa saja mendorong pada pemakzulan. "Apakah akan mendorong kepada pemakzulan itu tergantung pada faktanya gitu," ucap Anis.

Tetapi, ia mengatakan PKS tidak mengarahkan untuk pemakzulan. "Tapi apakah faktanya mengarahkan kesana, yang jelas Undang-undang memungkinkan untuk itu (pemakzulan)," ujarnya.

Namun, sekali lagi ia menegaskan bahwa proses tersebut tergantung temuan fakta di lapangan. "Artinya di faktanya seperti apa mengalir di pansus pks mengalir bersama itu. Pks tidak dalam posisi mencegah pemakzulan kalau faktanya ada jelas," imbuhnya.

Sebelumnya, mantan Presiden PKS Tiffatul Sembiring menyatakan bahwa PKS tidak pernah berpikir untuk memakzulkan Presiden SBY. Bahkan, ia berpendapat jika ada wacana pemakzulan hanya merupakan pendapat pribadi.

Hal itu juga langsung ditanggapi oleh Anis. Menurutnya, sikap Tiffatul tersebut berlebihan. "Itu terlalu over. Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi yang jelas beliau bukan pengurus lagi di DPP," tegas Anis.

Dan ketika ditanya apakah ini mengindikasikan PKS bermain dua kaki, Anis membantahnya.

Ditegaskannya, apa yang dinyatakan olehnya sebagai Sekjen PKS merupakan suara resmi partai. "Tidak ada urusan dengan itu (main dua kaki), yang kita bicarakan adalah suara resmi partai, kalau menteri kan dia pembantu presiden," tandasnya. (ST/OL-7)

Sumber: www.mediaindonesia.com

Read More