PKS Pilih Husnudzon Patuhi Kontrak Baru Koalisi

Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melunak dan menyetujui kontrak baru partai koalisi. PKS memilih husnudzon, memandang positif poin-poin kontrak baru koalisi.

"Kalau kami sih husnudzon saja. Melihat dari semangatnya saja seperti yang disampaikan Pak SBY untuk mengkonsolidasi koalisi sehingga pemerintahan efektif," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Selasa (24/5/2011).

Mahfudz membenarkan adanya sanksi terhadap anggota yang kerap berbeda pendapat. Namun sanksi tersebut tidak membuat PKS takut kalau dalam beberapa hal harus berbeda pendapat.

"Soal sanksi memang diatur kalau sudah ada kesepakatan lalu ada yang berbeda pendapat maka keluar koalisi. Tapi PKS bisa menerima itu, karena kebijakan pemerintah kami yakini akan objektif dan berpihak kepada kepentingan nasional, jadi tidak ada yang perlu ditakuti," tutur Mahfudz.

Tapi tidak menutup kemungkinan PKS akan pada posisi yang frontal lagi, seperti pada saat mengusung angket mafia pajak. Utamanya jika menyangkut kepentingan rakyat yang lebih besar.

"Kalau prinsip, koalisi itu sama dengan kita bekerjasama dalam hal baik dan kita bekerjasama dengan baik. Sepanjang menyangkut kepentingan rakyat dan menegakkan prinsip keadilan ya PKS akan tetap bersuara dan berani berbeda," tandasnya.

Berikut empat butir pokok kontrak koalisi baru :

1. Proses komunikasi politik, antara ketua partai dengan presiden, wakil presiden dan para pembantunya.

Di dalam kesepakatan lama belum diakomodir dengan baik sehingga di kesepakatan baru itu diperkuat bagaimana komunikasi itu. Penjadwalan waktunya, periodesasi, agendanya, nanti di dalam periode-periode tertentu agenda itu disusun dijadwalkan oleh sekretaris sekretariat gabungan. Hal ini tidak diatur dalam kesepakatan yang lama tidak diatur dengan spesifik, tapi yang baru diatur.

2. Intensifikasi komunikasi politik antara para ketua umum partai yang diimplementasikan kepada para ketua fraksi di parlemen maupun jajaran partai di bawahnya.

3. Tidak menutup ruang demokrasi, seolah ada partai koalisi menutup demokrasi.

Ruang demokrasi tetap diakomodir dalam bidang pengawasan dan anggaran. Itu fungsi tetap parlemen. Pembahasan APBN maupun lesgislasi dan pengawasan yang dilaksanakan dalam rapat kerja dan RDP. Maupun rapat lain mekanisme baku antara pemerintah dan parlemen, itu harus tetap dijaga, check and balances tetap dipelihara.

4. Penjelasan lebih konkrit tentang penguatan sistem presidensial.

Contoh kewenangan atau otoritas presiden tentang jumlah menteri sesuai UU dan kebutuhan, karena jumlah menteri sesuai UU. Tolak ukur menjadi pembantu beliau sebagai menteri pasti kinerja, kemudian apakah yang bersangkutan memenuhi kontrak kinerja yang disepakati presiden dan kebutuhan organisasi akan selalu berubah tergantung kebutuhan. (van/fiq) [Sumber: detik.com]

Read More

Pilgub Banten, PKS Gadeng Mitra Koalisi Usung Jazuli

Jazuli Juwaini (tengah)

Jelang pemilihan Gubernur Banten yang akan digelar pada 22 Oktober 2011 nanti, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten mengaku sudah mengantongi beberapa partai untuk berkoalisi dalam mengusung Jazuli Juwaini sebagai calon Gubernur Banten.

“Kita sudah selesai masalah koalisi karena sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah partai untuk melengkapi persyaratan minimum. Tapi nama partainya belum bisa kita sebutkan. Nanti pada saatnya kita akan umumkan, yang jelas sudah melampaui jumlah kursi,” kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, Minggu (22/5/2011) kemarin.

Terkait pasangan bakal calon Wakil Gubernur untuk disandingkan dengan Jazuli, Luthfi juga mengatakan sudah memiliki lima nama sedang dalam proses.

“Ada lima nama yang tengah kita lakukan proses fit and proper test serta verifikasi. Ada dari kalangan partai, birokrat, dan non-partisan,” tambah Luthfi.

Luthfi menambahkan, Jazuli sosok yang cocok untuk membawa perubahan Banten kedepan. Selain itu, Luthfi juga menambahkan, Jazuli memiliki latar belakang yang pas untuk menjadi kepala daerah.

“Satu lagi, Pak Jazuli itu sebagai anggota Banggar (Badan Anggaran) di DPR. Biasanya calon kepala daerah dicari berlatar belakang Banggar karena kemajuan ekonomi tidak lepas dari kebijakan penganggaran,” tambah Luthfi.  (Aef) [Sumber: http://www.berita8.com]

Read More

Sydney Jones: PKS Bukan Partai Radikal!

Sydney Jones

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan partai terbesar keempat di Indonesia pasca Pemilu 2009 seringkali dituding memiliki hidden agenda untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. PKS juga kerap dikaitkan dengan gerakan Islam radikal di luar negeri, wabil khusus Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Tetapi, di mata Sydney Jones dari International Crisis Group (ICG), PKS bukanlah partai radikal. Terlebih PKS mengikuti aturan main demokrasi di Indonesia.

Sydney Jones menyampaikan hal itu ketika berbicara dalam Lecture Series on Democracy di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang, Senin pagi (23/5).

"Saya baru dari Aceh, dan mampir ke kantor partai lokal maupun nasional. Saya juga berbicara dengan wakil-wakil PKS di DPRD di Aceh," ujar Sydney.

Dalam berbagai pembicaraan itu, Sydney Jones menyimpulkan bahwa wakil-wakil PKS adalah yang paling memahami persoalan rakyat dan paling memahami prinsip demokrasi.

"Mereka paling cerdas dan paling peduli pada rakyat, juga paling punya gagasan tentang public services," demikian Sydney Jones. [guh][Sumber: http://www.rakyatmerdekaonline.com]

Read More