PKS: Ide Reshuffle Kabinet Hanya Alihkan Isu Kasus Nazaruddin

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi santai dorongan reshuffle kabinet yang dihembuskan Partai Demokrat (PD) bermodalkan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). PKS memandang wacana reshuffle kabinet digunakan untuk mengalihkan isu sentral yang saat ini menerpa PD, kasus suap Kemenpora yang menyeret mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin.

"Ide reshuffle yang digagas PD dipastikan akan jadi isu panas dan kontroversial baru, tapi seperti biasa, nggak jelas ujungnya," ujar Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddik.

Hal ini disampaikan Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/7/2011).

Wajar saja PKS memandang demikian. Mengingat isu reshuffle tidak baru kali ini saja dihembuskan PD. Apalagi saat ini citra PD terus rontok dihembus isu keterlibatan mantan bendahara umum PD M Nazaruddin dalam kasus suap Kemenpora.

"Paling-paling yang terjadi beralihnya isu dari kasus hukum (Nazaruddin) yang sekarang sedang marak ke isu reshuffle," duganya.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengungkap fakta 50 persen menteri tidak bekerja maksimal. PD menyarankan Presiden SBY untuk mereshuffle menteri yang tak bekerja maksimal setelah melalui evaluasi UKP4.

"Soal reshuffle itu sepenuhnya hak Presiden. Tapi daripada menteri itu menjadi beban pemerintahan untuk apa juga dipertahankan," saran Wasekjen PD, Saan Mustopa. (van/nwk) [Sumber: http://www.detiknews.com].

Read More

PKS Tunjuk Hidung Orang-orang Baru Demokrat yang Bikin Ricuh Reshuffle

Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera menunjuk hidung para politisi muda di Partai Demokrat yang masih terhitung baru menjabat di DPP partai. PKS menyayangkan kader-kader belum matang itu hanya membebani Presiden SBY.

Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menyebut contoh tiga nama politisi muda Demokrat yang menghembuskan isu reshuffle kabinet dan akhirnya menjadi blunder politik buat Demokrat sendiri.

Ada Ketua Divisi Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla dengan pernyataannya yang berbunyi: "Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini."

Kedua, Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik, "Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland.

Terakhir, Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat, M Ikhsan Modjo, yang mengatakan, "Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik."

"Ulil itu sudah seperti Pembinanya Ketua Dewan Pembina," ketus Mahfudz Siddiq di dalam diskusi "Politik Undur-undur" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3).

Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa dirinya adalah salah seorang anggota Tim 9 yang menyusun kontrak politik partai pendukung koalisi setelah SBY-Boediono memenangkan Pilpres 2009. Salah satu poin code of conduct berisi, bilamana Presiden merasa perlu melakukan reshuffle kabinet maka presiden akan terlebih dahulu komunikasikan dengan pimpinan partai menteri tersebut. Untuk itulah maka Presiden membentuk UKP4 sebagai unit penilai kerja menteri-menteri.

"Kalau itu yang terjadi, no problem. Jangankan satu, kalau empat menteri PKS dianggap buruk, ya kita ganti empat-empatnya," tegas Ketua Komisi I DPR ini.

Berbeda dengan situasi terakhir, pungkas Mahfudz, isu reshuffle kabinet menjadi tsunami politik yang membebani Presiden setelah ribu-ribut angket pajak di DPR yang pada akhirnya gagal bergulir.[ald]

--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : rakyatmerdeka.co.id

Read More

Inilah 9 Elit Demokrat Pendesak Reshuffle Kabinet

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa seperti dipaksa untuk melakukan reshuffle kabinet. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pidato sambutan dalam sidang kabinet tentang bidang Polhukam di Kantor Presiden, Kamis (10/3/2011).

"Seolah-olah saya dipaksa, diharuskan didikte untuk segera melaksanaka reshuffle dan kemudian apa yang saya dengarkan, ada yang mengatakan kenapa lamban," jelas Presiden.

Berbagai kalangan menilai sejumlah elit Partai Demokrat telah dengan sengaja menekan Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet, khususnya mencopot menteri-menteri PKS.

Siapa saja elit-elit Demokrat tersebut? Berikut ini adalah pernyataan para elit Demokrat yang terkesan memaksa Presiden SBY mereshuffle kabinet.

1. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
"Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti)," tandas Anas, Minggu (9/1/2010).

2. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan.
"Sebelum mengambil keputusan harus dianalisa. Untuk melakukan analisa harus dikonfirmasi kembali. Partai koalisi masih komited nggak. Kita tunggu aja. Kita nggak tahu. Tapi secepatnya. Mungkin dalam waktu dekat," tandas Syarif, Rabu (2/3/2011).

3. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
"Langkah ini (reshuffle) perlu dilakukan secepat mungkin. Meski itu hak prerogatif Presiden. Tapi saya sepakat dipercepat agar tidak ramai terus. Menurut saya kalau sudah diberikan kesempatan, tapi masih seperti itu juga, ini kan perlu untuk dirombak. Katakanlah perubahan secara terbatas. Kan ini sudah pernah dilakukan SBY dalam KIB I. Sampai tiga kali reshuffle, kan kinerjanya jauh lebih baik. Buktinya apa, beliau terpilih kembali " ujar Sutan, Senin (7/1/2011).

4. Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa.
"Sepertinya reshuffle kabinet semakin dekat," ujar Wasekjen DPP PD, Saan Mustopa, Rabu (2/2/2011).

5. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.
"Insya Allah, perombakan akan dilakukan dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu ini dengan penataan ulang yang signifikan," kata Mubarok, Selasa (8/3/2011).

6. Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat M Ikhsan Modjo.
"Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik. Evaluasi terhadap anggota koalisi bisa dilakukan dengan me-reshuffle dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo" kata Muhammad Ikhsan Modjo, Senin (28/2/2011).

7. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla.
"Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini. Kami memberikan dukungan politik dan moral kepada Presiden Yudhoyono agar segera melakukan reshuffle," kata Ulil, Senin (28/2/2011).

8. Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik.
"Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland, Senin (28/2/2011).

9. Ketua Divisi Humas Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
"Pidato Pak SBY itu sudah sangat tepat, bapak dengan tegas mengatakan ada etika berpolitik yang merujuk pada kesepakatan koalisi. Reshuffle semakin dekat, tapi mungkin bertahap," kata Ruhut, Selasa, (1/3/2011).

"Taruh dimana muka kita jika tidak terjadi reshuffle kabinet," kata Ruhut, beberapa hari lalu. [mah]
--------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : inilah.com

Read More

Sesalkan Isu Reshuffle, PKS Apresiasi Sikap SBY

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

JAKARTA - Pimpinan partai politik (parpol) mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyesalkan maraknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menilai pernyataan itu merupakan sikap dan ekspresi SBY melihat kondisi politik saat ini, termasuk maraknya isu reshuffle.

"Kami mengapresiasi sikap Pak SBY. Semua pihak sudah semestinya juga berfikir seperti itu," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (10/3/2011).

Dia menilai isu-isu tentang reshuffle yang marak belakangan ini seolah menimbulkan kesan reshuffle sebagai sesuatu yang mendesak. Padahal, urusan reshuffle sudah menjadi hak Presiden.

Kalaupun reshuffle dilakukan, Presiden mempunyai pertimbangan sendiri karena dirinya akan mempertanggungjawabkannya kepada publik. "Kami bukan melarang orang memberikan masukan soal reshuffle. Tapi serahkan saja kepada Presiden," ujarnya.

Dia menilai pernyataan itu membuktikan SBY mengedepankan kepentingan nasional. Tidak terpaku pada perbedaan pendapat soal isu pajak, tapi menegaskan masih banyak persoalan yang harus dihadapi pemerintah ke depan. Misalkan, di bidang ekonomi terkait kenaikan harga minyak.

Menyangkut perbedaan pendapat terkait angket pajak, Luthfi menilainya sebagian bagian dari dinamika di DPR yang tidak terkait dengan reshuffle. 

----------------------

Posted : kyw

Sumber : okezone.com

Read More