PKS Usul Presiden Evaluasi Kabinet

Susilo Bambang Yudhoyono

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan evaluasi total sistem kerja untuk menggenjot kinerja pemerintah.

Evaluasi ini dilakukan untuk menyikapi hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyatakan 50% instruksi presiden tidak dilaksanakan kementerian dan lembaga.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, secara sistem, Presiden sebenarnya memiliki instrumen sangat lengkap untuk memastikan kinerja pemerintah yang efektif.

“Dari sisi perencanaan ada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas) yang juga menjadi Kementerian. Belum lagi dari sisi koordinasi ada tiga kementerian koordinator (Kemenko),” tukas dia kepada wartawan di Jakarta, Minggu, (10/7/2011).

Mahfudz menyampaikan, dari sisi kontrol langsung, Presiden memiliki Sekretaris Kabinet yang strukturnya juga lengkap. Lalu dari sisi perbantuan tugas, Presiden memiliki Wakil Presiden. Ditambah lagi, kata dia, dari sisi evaluasi periodik ada UKP4 dan sejumlah Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Presiden SBY untuk tugas-tugas khusus.

Jadi, Mahfudz menyampaikan, memang aneh jika sistem yang sangat lengkap tadi tidak bisa memastikan efektifitas kinerja pemerintahan. Dengan demikian, ada tiga hal yang harus dibedah.

Pertama, pertanyaannya apakah Presiden sebagai kepala eksekutif masih lemah dalam direction dan control? Kedua, sambung dia, apakah sistem organisasi dan birokrasi pemerintahan terlalu besar sehingga menjadi lamban? Atau ketiga, apakah memang kementerian dan lembaga yang kinerjanya lemah?

Dia mengemukakan, dengan demikian jika kinerja buruk secara kasuistis terjadi di kementrian dan lembaga tertentu, bisa dipastikan yang kesalahan ataupun kelemahan terjadi pada kementrian dan lembaga tersebut. Namun jika kasusnya merata, dia menyimpulkan, masalah terjadi pada pertanyaan kedua atau pertama.

“Untuk itu Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh sehingga bisa mengidentifikasi pokok pangkal masalahnya dan bisa dirumuskan solusi jitunya,” tutupnya (Radi Saputro/Koran SI/abe) [Sumber: http://news.okezone.com]

Read More

PKS: SBY Tak Beri Tenggat Waktu Teken Kontrak Koalisi

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak pernah memberikan

tenggat waktu untuk menandatangani kontrak koalisi baru. PKS sejauh ini belum meneken draft kontrak baru tersebut.

Anis membenarkan, partainya sudah menerima draft tersebut. Tapi bagaimana sikap PKS tergantung Majelis Syuro PKS. "Untuk mendatangani atau tidak, diserahkan ke Majelis Syuro PKS," kata Anis di DPR/MPR RI, Rabu (13/4).

PKS menegaskan, keputusan meneken kontrak tersebut tak akan terpengaruh partai lain. "Silahkan saja partai lain menandatangani atau tidak. PKS tetap independen dan tak terpengaruh sama sekali," ujar Anis.

Anis juga mempertanyakan motivasi Sekretaris Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi Syarief Hasan yang menyebutkan bahwa PKS akan menandatangani kontrak koalisi pada Selasa malam (12/4). "Saya tidak tahu apa maksud Pak Syarief menyatakan seperti itu," ujar Anis Matta.(Andhini)

http://www.metrotvnews.com

Read More

PKS dan SBY Saling Menunggu

Jakarta - Kontrak koalisi baru antara PKS dan SBY belum juga menemukan titik temu. PKS dan SBY dinilai sama-sama di posisi saling menunggu untuk melihat arah koalisi selanjutnya. Pakar Politik, Burhanudin Muhtadi mengatakan, kedua pihak ini sama-sama berhitung untuk keberlajutan koalisi.

“Dari info yang saya dapat, Ketua Majelis Syuro, Hilmi Aminuddin sudah beberapa kali berinisiatif meminta SBY untuk bertemu, tapi sampai sekarang SBY belum ada tindakan,” katanya. Menurutnya, hal ini menunjukkan secara simbolik merupakan bentuk hukuman SBY terhadap PKS. “Apa sih susahnya memanggil PKS?” katanya pada Rabu, (13/4).

Hukuman secara halus itu, lanjutnya, karena maneuver-manuver politik yang terus dilakukan PKS. Terlebih lagi, posisi PKS dalam koalisi sebenarnya sudah tinggi. Burhanudin menilai SBY sudah marah sampai titik puncak karena jatah PKS yang sudah besar justru partai tersebut masih bermanuver. Hanya saja, yang menjadi pertanyaannya, manuver itu tidak dilakukan sendirian.

Burhanudin menilai Partai Golkar pun sempat bermanuver. Bedanya, partai ini memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari telah bertemunya ketua umum Partai Golkar, Abu Rizal dan menghasilkan putusan penandatangan kontrak koalisi.

Ada kesan, lanjutnya, pertemuan PKS dan SBY tertunda terus menerus atau PKS. Maka, ia mengaku bisa memahami sikap PKS yagn tidak mau terburu-buru untuk menandatangani kontrak koalisi baru. “PKS tak mau tanda tangan kalau belum ketemu SBY, sedangkan SBY pun belum menunjukan arah itu,” katanya.

Artinya, kedua pihak ini adu urat syaraf. Tetapi, untuk mendepak PKS dari koalisi pun Partai Demokrat tidak punya keberanian. Hasilnya, kondisi tarik ulur seperti sekaranglah yang terjadi. “Keduanya tidak bergerak dari posisi semula,” katanya.

Mengenai dibawanya persoalan ini ke tingkat Majelis Syuro PKS, ia menilai tindakan itu hal yang wajar. Sebab, keputusan strategis PKS selalu berada di majelis tersebut, termasuk sikap terhadap koalisi SBY-Boediono. Terlebih lagi keputusan mengenai koalisi tak bisa hanya diputuskan oleh DPP PKS.

Ia memprediksi, apapun yang dihasilkan dari rapat Majelis Syuro PKS, baik tetap bergabung dalam koalisi atau menjadi oposisi, harus diputuskan secara baik-baik. Namun, ia menduga, Majelis Syuro pun tidak akan mengambil keputusan sebelum PKS benar-benar bertemu dengan SBY.

http://www.republika.co.id

Read More

PKS Cium Ancaman Peningkatan Kekecewaan Masyarakat

JAKARTA-Anggota sekretariat gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kali ini mengisyaratkan bahwa masalah multidimensi akan mengancam pemerintahan SBY-Boediono tahun ini.

Tidak hanya dalam ranah politik, hukum dan ekonomi tahun ini akan memperburuk kondisi masyarakat. Untuk itulah PKS mengimbau agar pemerintah segera mengantisipasi potensi kondisi tersebut, sehingga tidak terjadi peningkatan kemarahan masyarakat.

Kesimpulan tersebut didapatkan setelah PKS menggelar rapat koordinasi yang dihadiri oleh seluruh elemen partai di kediaman Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin di Lembang, Jawa Barat, Kamis malam (31/3).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Majelis Pertimbangan Partai (MPP), dan Dewan Syariah Partai (DSP) PKS. Selain masalah koalisi, PKS juga membahas persoalan nasional di bidang ekonomi, hukum dan politik.

"Jika tekanan ekonomi masyarakat menguat, sedangkan kasus-kasus hukum besar tidak selesai, ditambah situasi politik terus ramai, PKS khawatir terjadi kapitalisasi dan eskalasi kekecewaan masyarakat. Ini yang membuat situasi di tahun 2011 memanas," ujar Wakil Sekjen PKS Mahfudz Shiddiq di Jakarta, Jumat (1/4).

Mahfudz mengatakan, dalam rapat tersebut, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq menyampaikan bahwa pengamatan PKS, sepanjang tahun 2011 ini tren masalah di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, dan politik, akan menguat dan diprediksi memicu reaksi meluas di masyarakat. "Sekitar bulan Juni dan Juli, kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat untuk kebutuhan pendidikan, sedangkan daya beli cenderung menurun. Apalagi jika terjadi penaikan harga BBM dan tarif listrik," ujar Luthfi seperti yang disampaikan Mahfudz. (Mad/OL-2)  

Sumber: mediaindonesia.com

Read More

PKS Minta SBY Rajin Bertemu Pimpinan Parpol Koalisi

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk sering melakukan pertemuan dengan para Ketua Umum parpol koalisi. Hal itu untuk mengintensifkan komunikasi yang berlangsung di Setgab. Selama ini, pertemuan dengan Ketua Umum parpol itu belum efektif berjalan.

"Pertemuan antara SBY dengan ketua-ketua umum partai koalisi ini yang belum jalan dan itu ada di dalam mekanisme kerja koalisi di kontrak politik," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3). Komunikasi seperti itu lebih penting dilakukan daripada mengganti Ketua Harian Setgab.

"Yang jelas selama ini belum efektif berjalan," ujar Mahfudz. Menurut dia, Setgab harus punya referensi dalam menyepakati hal-hal tertentu. Referensi yang dimaksud itu adalah pertemuan dengan para pimpinan parpol koalisi.

"Yang paling penting Setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," kata Mahfudz. Sepanjang referensi itu belum ada, di Setgab akan terus ada perbedaan pendapat.

"Setgab ini harus punya referensi dalam kebijakan prinsipil dan strategis yang dihasilkan pertemuan Presiden dengan ketua-ketua parpol," ujarnya. Setelah selesai di level Ketua Umum parpol, baru dilakukan di level kedua, yakni konsolidasi internal Setgab sendiri.

------------------------------------
Sumber : republika.co.id

Read More

PKS Dalami Kasus SBY-WikiLeaks

JAKARTA-- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq, mengaku belum bisa berkomentar soal laporan Wikileaks yang memuat laporan kawat Kedubes AS dan dilansir dua harian Australia, "Sidney Morning Herald" dan "The Age".

"Kami sedang mempelajari dan mencoba mendalami, belum punya sikap. Ini 'kan masih baru dan kami belum membahas apa-apa," ujar Lutfi kepada wartawan usai menerima Duta Besar AS Scot Marciel di DPP PKS, Jakarta, Jumat.

Disinggung data dan informasi dari pemberitaan "Sidney Morning Herald" dan "The Age" yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyalahgunakan wewenangnya, dan menyebut beberapa nama pejabat, Lutfi belum bisa mempercayainya.

"Kita belum bisa mempercayai apa tidak, kita akan pelajari dulu dan belum bisa komentar," katanya menegaskan.
Ia pun tidak membantah dalam pertemuan tertutup dengan Dubes AS, sempat menanyakan soal Wikileaks kepada Scot, namun tidak mau mencari tahu lebih rinci.

"Dia (Scot) menyayangkan bahwa itu masih terjadi, harusnya itu tidak terjadi karena semua kedutaan punya pekerjaan dan tugas untuk membuat laporan tentang apa yang sedang terjadi di tempat dia bekerja. Dan saya rasa semua dubes seperti itu, tapi problemnya ada di Wikileaks itu, dan saya harap itu tak mengganggu," kata Lutfhi.

Sementara itu, Dubes AS Scot Marciel enggan berkomentar terkait masalah itu. "Saya tidak ingin memberikan 'statement' Wikileaks untuk saat ini," katanya sambil berlalu. Kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk "The Age", antara lain menyebutkan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Laporan-laporan diplomatik AS tersebut juga menyebutkan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufiq Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufiq Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".

--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : republika.co.id

Read More

Bertemu Dubes AS, PKS Sentil Info WikiLeaks

"Saya juga tanya itu, dan dia (Dubes AS Scot Marciel) menyayangkan kejadian itu." - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hassan Ishaq hari ini menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel di Kantor DPP PKS, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung satu jam itu membahas sejumlah isu sosial politik yang aktual termasuk bocoran WikiLeaks yang menghebohkan Indonesia hari ini.

"Saya juga tanya itu, dan dia (Dubes AS Scot Marciel) menyayangkan kejadian itu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi problemnya ada di WikiLeaks," ujar Luthfi sambil mengutip perkataan Dubes AS Scot Marciel, Jumat 11 Maret 2011.

Luthfi mengaku pertemuan kali ini tidak secara detil membahas isu WikiLeaks, akan tetapi PKS juga menyampaikan proposal ke Amerika Serikat untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah menyusul gejolak politik di Mesir dan Libya yang mempengaruhi harga minyak dunia.

"Kita tak tanya detail soal itu (WikiLeaks) karena itu bukan urusan kami. Itu urusan pemerintah dengan pemerintah bukan urusan partai," kata Luthfi.

Di kesempatan yang sama, Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel enggan berkomentar perihal bocoran WikiLeaks.

"Saya tidak ingin memberikan statement WikiLeaks untuk saat ini. Saya hanya memenuhi undangan PKS. Kami bertukar pikiran tentang partai politik dan bicara tentang bagaimana Amerika perlu membangun hubungan kerjasama dengan Indonesia," tegasnya.

Hari ini, harian The Age, membuat heboh Tanah Air. Di halaman mukanya, surat kabar yang terbit di Australia ini membeberkan soal penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden Yudhoyono. Tulisan ini disebut merupakan bocoran dari WikiLeaks.

Namun Istana membantah keras, tudingan yang dimuat di media itu. Juru Bicara Kepresidenan Julian Pasha menganggap informasi WikiLeaks sebagai sampah.
--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : VIVAnews.com

Read More

PKS Siapkan Kadernya Masuk Kabinet SBY

"Apa yang dibutuhkan SBY, PKS akan mempersiapkan sesuai kebutuhan," katanya.

Solo (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mempersiapkan kadernya masuk dalam kabinet calon presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setelah proses di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

"Kami jika diminta SBY akan mempersiapkan sesuai kriteria. Tapi, masih menunggu setelah proses di MK selesai," kata Wakil Sekjen DPP PKS, Zulkieflimansyah, usai acara pembekalan dan konsolidasi 137 anggota legislatif terpilih asal PKS se-Jawa Tengah di solo, Senin.

Menurut Zulkieflimansyah, dari pengalaman pemilihan kabinet sebelumnya, SBY selalu taat prosedur dan sudah dikomunikasikan dengan partainya. Setelah proses di MK selesai, SBY akan bertemu pimpinan partai untuk membicarakan langkah ke depan termasuk menyusun kabinet.

PKS akan menunggu arahan dari SBY kira-kira seperti apa, koalisi kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, dan struktur kabinetnya, Setelah itu, baru dapat menawarkan nama-nama kadernya sesuai yang dibutuhkan.

Meskipun, PKS ketika membentuk koalisi dengan calon presiden terpilih ada kesepakatan awal yang sangat mendasar yakni untuk membangun koalisi didasarkan atas nilai, tetapi bukan pada bagi-bagi kursi dalam kabinet.

Oleh karena itu, PKS ikut berpartisipasi dalam koalisi karena berkeinginan yang taat aturan, taat etika, dan ditekankan berkesinambungan pembangunan. soal susunan kabinet memang harus dibicarakan bersama dan tidak etis juga PKS meminta jatah kabinet.

Sementara ketua Bidang Politik dan Hukum DPP PKS Untung Wahono menjelaskan, soal kabinet masih menunggu perkembangan dan apa yang diharapkan oleh presiden terpilih dan baru dipersiapkan orang-orangnya.

"Apa yang dibutuhkan SBY, PKS akan mempersiapkan sesuai kebutuhan," katanya.

PKS tetap mempersiapkan kadernya jika dibutuhkan masuk dalam susunan kabinet SBY 2009-2014,tetapi yang terpenting baik untuk kemajuan bangsa dan PKS tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding mengutamakan partai sendiri.

Kekuasaan bukan pilihan tetapi konsekuensi partai yang ikut aktif dalam pilpres. "Kita tidak mungkin minta jatah dalam kabinet. Tapi, jika kita diminta telah disiapkan," katanya. (*)

Sumber: ANTARA News

Read More

SBY Minta Menteri Apa? PKS Siapkan

INILAH.COM, Solo - Belum diketahui siapa kader parpol pendukung SBY-Boediono yang masuk dalam kabinet. Namun, PKS akan mempersiapkan kadernya untuk menjadi menteri setelah proses di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

"Kami jika diminta SBY akan mempersiapkan sesuai kriteria. Tapi, masih menunggu setelah proses di MK selesai," kata Wakil Sekjen DPP PKS, Zulkieflimansyah, usai acara pembekalan dan konsolidasi 137 anggota legislatif terpilih asal PKS se-Jawa Tengah di solo, Senin (10/8).

Menurut Zul, dari pengalaman pemilihan kabinet sebelumnya, SBY selalu taat prosedur dan sudah dikomunikasikan dengan partainya. Setelah proses di MK selesai, SBY akan bertemu pimpinan partai untuk membicarakan langkah ke depan termasuk menyusun kabinet.

PKS akan menunggu arahan dari SBY kira-kira seperti apa, koalisi kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, dan struktur kabinetnya. Setelah itu, baru dapat menawarkan nama-nama kadernya sesuai yang dibutuhkan.

Meskipun, PKS ketika membentuk koalisi dengan capres terpilih ada kesepakatan awal yang sangat mendasar yakni untuk membangun koalisi didasarkan atas nilai, tetapi bukan pada bagi-bagi kursi dalam kabinet.

Oleh karena itu, PKS ikut berpartisipasi dalam koalisi karena berkeinginan yang taat aturan, taat etika, dan ditekankan berkesinambungan pembangunan. Soal susunan kabinet memang harus dibicarakan bersama dan tidak etis juga PKS meminta jatah kabinet. [*/bar]

Sumber: http://www.inilah.com

Read More

PKS Ikhlas PDIP Masuk Kabinet

JAKARTA--PKS bersikap ikhlas menanggapi sinyalemen masuknya PDIP dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Bahkan, parpol berlambang bulan sabit kembar ini menganggap kehadiran PDIP dalam kabinet merupakan bentuk kedewasaan dalam berpolitik. Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS, Zulkieflimansyah, Senin (4/8).

"PKS tidak merasa terancam dengan rencana masuknya PDIP dalam kabinet," kata Zul, sapaan akrabnya. Dia menambahkan, sikap yang sama seharusnya ditunjukkan oleh parpol mitra koalisi lainnya. Menurut Zul, PKS ikhlas menerima PDIP jika itu baik untuk kemaslahatan masyarakat dan perjalanan politik ke depan.

"Koalisi didasarkan pada nilai kebersamaan dan ketulusan," ujar Zul. Kalau PDIP masuk ke dalam kabinet, dia mengatakan, hal itu harus dimaksudkan sebagai bentuk kedewasaan dalam berpolitik. Zul tidak melihat adanya kemungkinan pengurungan jatah di kabinet bagi parpol-parpol mitra koalisi.

Menurut Zul, kehadiran PDIP dalam kabinet ini membuat dikotomi nasionalis dan religius tidak perlu dipertentangkan lagi. "Saya kira ini merupakan momentum sejarah bangsa yang harus diapresiasi," kata mantan cagub Provinsi Banten ini. Menerima PDIP dalam kabinet, ujarnya, merupakan bentuk sikap memuliaka kebersamaan.

Bagaimana dengan masa depan tradisi oposisi di Indonesia? "Jika atas nama memuliakan demokrasi memang jadi kurang baik karena pemerintah sebenarnya butuh mitra dialog yang kritis dan kehadiran oposisi yang kuat," katanya. Namun, ujar Zul, Indonesia sedang dalam kondisi harmonis dalam perpolitikan. ikh/kpo

Sumber: http://www.republika.co.id

Read More

Biar Tidak Boros : PKS Akan Menangkan SBY Satu Putaran

Target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi partai pendukung SBY lebih dari 50 persen.

PK-Sejahtera Online: Pada acara Deklarasi Pemenangan SBY-Boediono di Provinsi Kepulauan Riau, Ahad (14/6), Ketua Bapilu DPP PKS, DR. Muhammad Razikun mengatakan, PKS akan all out mengantarkan pasangan SBY-Boediono ini menang dengan cukup satu putaran. PKS, jelasnya minimal akan menghibahkan semua hasil suara pada pileg lalu untuk pasangan nomor dua ini.

Razikun menambahkan, target memenangkan pilpres dengan satu putaran bukanlah hal yang muluk-muluk, mengingat jumlah suara kursi di parlemen maupun suara partai pendukung SBY-Boediono lebih dari 50 persen jumlahnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Wildan Hadi Purnama. Menurut Ketua DPW PKS Kepri ini, menang dengan cukup satu putaran lebih efektif dan

efisien, baik dari sisi anggaran Negara juga terkait dengan jalannya pemerintahan.

Wildan menjelaskan, anggaran untuk pelaksanaan pilpres memakan anggaran sebesar 4 Triliun. “Ini hampir sama denganbiaya pembangunan jembatan Suramadu,” ujarnya Menurut dia, jika harus memenangkan dengan dua putaran, maka akan semakin banyak anggaran yang dikeluarkan. Selain itu, (menang satu putaran) akan membuat roda pemerintahan akan lebih efektif, karena langsung bekerja tanpa harus menunggu ‘ronde” kedua.

Wildan dan Razikun optimis SBY bakal memenangkan pertarungan pilpres cukup dengan satu putaran. Alasannya karena kader PKS dalam mendukung pasangan ini solid. “Pelaksanaan ikrar kebulatan tekad untuk memenangkan SBY-Boediono ini adalah sebagai respon atas ketetapan majelis syuro” jelas Wildan

Sebelumnya, Razikun mengatakan, koalisi PKS dengan SBY (Partai Demokrat) bukan koalisi bagaikan memberi cek kosong. “PKS menyodorkan platform yang bermanfaat bagi umat dan bangsa. Piagam tersebut sudah sama-sama disepakati” terangnya

Piagam yang sudah disepakati ini termasuk menyangkut tentang penerapan konsep ekonomi. Tentu bukan konsep ekonomi liberal, namun konsep yang ekonomi yang bermanfaat bagi banyak elemen. “PKS siap kawal, pasangan ini tidak menerapkan ekonomi neo liberal,” janjinya (isy)

Sumber: www.pk-sejahtera.org.

Read More