Soal Koalisi, SBY Diduga Sengaja Menghukum PKS

Burhanuddin Muhtadi

Jakarta - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang "menggantung" nasib Partai Keadilan Sejahtera dalam koalisi dinilai sebagai suatu hukuman.

"Dilihat dari kultur Jawa yang mempengaruhi SBY, itu bentuk hukuman sangat halus yang ingin dikirimkan SBY kepada PKS dan publik," ujar Burhanuddin Muhtadi,  pengamat politik Lembaga Survei Indonesia, Ahad 3 April 2011.

Sejauh ini, kata dia, semua partai politik anggota koalisi telah dipanggil Yudhoyono untuk membicarakan kontrak baru mereka. Cuma PKS yang belum juga bertemu Yudhoyono.

Namun, ia ragu Yudhoyono bakal memberi hukuman yang lebih berat, semisal mengurangi jatah kursi menteri bagi PKS atau bahkan menendang PKS dari koalisi. Sebabnya, langkah seperti itu dikhawatirkan memberi banyak dampak.

Jika jatah kursi di kabinet dikurangi, kata Burhanuddin, ada kemungkinan PKS akan protes kenapa Partai Golkar, yang lebih "bandel", tak juga dikurangi kursinya.

Kalau PKS keluar dari koalisi, dukungan bagi pemerintah di parlemen bakal berkurang. PKS juga justru berpeluang menjadi lebih solid jika ditendang dari koalisi. "Karena konstituen PKS yang paling kritis terhadap pemerintahan SBY, kalau dikeluarkan (dari koalisi) akan meningkatkan militansi kader PKS untuk turun ke jalan," tuturnya. Dengan begitu, eskalasi politik meningkat dan pemerintah pun makin tak stabil.

Bagaimanapun, kata Burhanuddin, cuma Yudhoyono yang tahu seperti apa nasib PKS dalam koalisi. "SBY tipikal pemimpin yang banyak kalkulasi politik, ini semua sangat tergantung seberapa jauh SBY berani memutuskan nasib PKS," ucapnya.

Namun Burhanuddin mengingatkan, jika Golkar dan PKS tak ditindak tegas, ada peluang duet partai itu bakal mengulangi "kenakalan" mereka terhadap Yudhoyono. Yakni, tak konsisten mendukung pemerintahan, terutama di parlemen. "PKS dan Golkar akan makin mempermainkan SBY, yang karakternya tidak tegas dan berani," katanya.

Sumber: tempointeraktif.com

Read More

PKS Tunjuk Hidung Orang-orang Baru Demokrat yang Bikin Ricuh Reshuffle

Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera menunjuk hidung para politisi muda di Partai Demokrat yang masih terhitung baru menjabat di DPP partai. PKS menyayangkan kader-kader belum matang itu hanya membebani Presiden SBY.

Wasekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, menyebut contoh tiga nama politisi muda Demokrat yang menghembuskan isu reshuffle kabinet dan akhirnya menjadi blunder politik buat Demokrat sendiri.

Ada Ketua Divisi Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla dengan pernyataannya yang berbunyi: "Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini."

Kedua, Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik, "Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik," ujar Rachland.

Terakhir, Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat, M Ikhsan Modjo, yang mengatakan, "Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik."

"Ulil itu sudah seperti Pembinanya Ketua Dewan Pembina," ketus Mahfudz Siddiq di dalam diskusi "Politik Undur-undur" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3).

Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa dirinya adalah salah seorang anggota Tim 9 yang menyusun kontrak politik partai pendukung koalisi setelah SBY-Boediono memenangkan Pilpres 2009. Salah satu poin code of conduct berisi, bilamana Presiden merasa perlu melakukan reshuffle kabinet maka presiden akan terlebih dahulu komunikasikan dengan pimpinan partai menteri tersebut. Untuk itulah maka Presiden membentuk UKP4 sebagai unit penilai kerja menteri-menteri.

"Kalau itu yang terjadi, no problem. Jangankan satu, kalau empat menteri PKS dianggap buruk, ya kita ganti empat-empatnya," tegas Ketua Komisi I DPR ini.

Berbeda dengan situasi terakhir, pungkas Mahfudz, isu reshuffle kabinet menjadi tsunami politik yang membebani Presiden setelah ribu-ribut angket pajak di DPR yang pada akhirnya gagal bergulir.[ald]

--------------------------------------------
Posted : kyw
Sumber : rakyatmerdeka.co.id

Read More

PKS: Kesepakatan Koalisi Sulit Dicapai

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menengarai kesepakatan koalisi bakal sulit tercapai dengan rencana revisi kontrak politik parpol pendukung pemerintahan.

Politisi PKS Nasir Djamil mengatakan sulitnya mencapai titik sama kesepakatan karena masing-masing parpol memiliki platform berbeda. "Bisa saja dilakukan, di breakdown butir-butir kesepakatan, tetapi susah juga karena masing-masing punya konstituen dan kebijakan sendiri," kata Nasir kepada okezone, Jumat 11 Maret malam.

Namun, Nasir berharap revisi kontrak politik tidak mengekang kebebasan parpol dalam mengambil sikap dan kebijakan di parlemen alias DPR. "Jangan sampai aturan mengikat partai koalisi sehingga tidak bisa merespon aspirasi masyarakat," sambungnya.

Setgab koalisi, sambungnya harus mengubah gaya komunikasi antara enam partai koalisi. Nasir berharap Setgab tidak lamban mengambil keputusan untuk menghindari saling beda pandangan antar parpol koalisi.

"Misal yang agak sensitif RUU Pemilu DIY disitu berpotensi perbedaan  antar parpol. Harapannya di Setgab dibahas secara mendalam bagaimana sikap partai koalisi mengenai UU tersebut. Jangan sampai jadi bola liar di DPR nantinya," pungkasnya.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: okezone.com

Read More