FPD Tolak Usulan PKS Soal Perppu PPATK

Jakarta - Usulan Partai PKS dan Partai Golkar agar Presiden SBY mengeluarkan Perppu mengenai PPATK agar aliran dana skandal Bank Century dapat terungkap ditolak FPD. Ketua FPD Anas Urbaningrum menilai tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pembentukan Perppu.

"Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan Perppu. Sebaiknya kita menempatkan DPR tidak sebagai pengadilan," kata Anas Kepada wartawan di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2009).

Anas meyakini semua anggota FPD akan membubuhkan tandatangan dukungan terhadap usul hak angket skandal Bank Century. Namun Anas berharap hak angket ini tidak dimaksudkan untuk menggangu kerja pemerintah, apalagi menjatuhkan pemerintah.

"Kalau memang dalam perjalanan pansus ada masalah pidana, ya biar diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang bertugas. Jangan sampai proses angket ini untuk menggangu pemerintah. Karena prosesnya bukan untuk mengoyang pemerintah dan impeachment," tegas Anas. (yid/iy)

Sumber : detik.com

Read More

PDIP Klaim PKS, Dukungan Hak Angket Semakin Deras

Jakarta, RMOL. Tim independen bentukan PDI Perjuangan untuk usut kasus Bank Century telah terbentuk selama dua minggu dan kini hasilnya mulai terasa.

Kemarin, anggota Fraksi PDIP Gayus Lumbuun mengaku dukungan hak angket untuk ungkap skandal triliunan rupiah itu datang dari enam fraksi DPR. Ia menyebutkan enam fraksi itu adalah Fraksi PKB, Partai Golkar, PDIP, PPP, Gerindra dan Hanura. Sedangkan, hari ini (Rabu, 11/11), di gedung DPR, Senayan, Jakarta, anggota fraksi PDIP Eva Sundari mengklaim dukungan hak angket telah mendapat persetujuan 62 anggota DPR dari F-PDIP dan disokong oleh enam perwakilan fraksi selain F-PDIP, termasuk PKS. Enam perwakilan fraksi itu adalah Maruarar Sirait (F-PDIP), HA Kundi M (F-PPP), Syraifuidn Suding (F-Hanura), M Hutabarat (F-Gerindra), Azis Syamsudin (F-Golkar), Chairuman Harahap (F-Golkar), KH Buchori (F-PKS), dan Effendy Choirie (F-PKB) baru akan menandatangani.

“FPDIP menilai hak angket Bank Century ini sangat serius dan pembentukan tim independent diperintahkan oleh DPP bukan Fraksi PDIP, terdiri dari 20 orang. Ini dari komisi II, III dan IV,” ujar Eva.

Eva berharap komitmen SBY dalam penumpasan korupsi bukanlah double standart. PDIP memilih angket agar mekanisme kelembagaan formal bisa terlaksana. Angket membuka peluang investigasi dan verifikasi. [ald]

sumber : rakyatmerdeka.co.id

Read More

Hidayat Nur Wahid Dipastikan Ketua MPR

INILAH.COM, Jakarta - PKS memastikan bahwa Hidayat Nur Wahid akan kembali menududuki ketua MPR. Kepastian ini didapatkan setelah adanya kesepakatan antara SBY dan PKS yang digelar secara diam-diam. Soal dukungan Partai Demokrat terhadap Taufik Kiemas dianggap masih samar.

"Antara PKS dan SBY, nama Hidayat Nur Wahid itu sudah disepakati secara lisan untuk jadi ketua MPR lagi. Waktu itu SBY bilang seperti ini, 'Saya merasa nyaman kalau mas Hidayat terus jadi Ketua MPR.' Pak SBY bilangnya waktu itu setelah pilpres," ujar Wakil Sekjen DPP PKS Fachri Hamzah kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut Fachri, pada level pembicaraan soal Ketua MPR antara PKS dan SBY telah selesai. Namun, karena kesepakatan itu baru sebatas lisan, kini PKS tengah berupaya agar kesepakat itu juga dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

"Jadi sebenarnya, kita merasa di tingkat itu sudah selesai. Tapi tetap harus ada pengorganisasian koalisi ini. Koalisi tidak akan kuat kalau tidak tertulis. Semakin tertulis maka koalisi itu akan semakin kuat," kata Fachri yang pertama kali bicara kembali ke media pascapuasa bicara sejak pemilu legislatif lalu.

Selain PKS, kursi Ketua MPR juga diminati PDIP. Beberapa kali, partai moncong putih itu melakukan pendekatan dengan Partai Demokrat. Terakhir, Taufiq Kiemas mengundang Ketua Umum PDIP Hadi Utomo ke Rumah Perjuangan untuk meminta dukungan Demokrat sebagai parpol pemegang kursi terbanyak di DPR, agar menjadikan dirinya sebagai Ketua MPR. [mut]

Sumber: inilah.com

Read More

Hidayat Tak Takut Bersaing dengan TK

INILAH.COM, Jakarta - Ketika peluang merebut jabatan ketua DPR kandas. PKS beralih memperjuangkan kursi ketua MPR. Jagoan yang diusung partai berlambang setangkai padi diapit dua bulan sabit ini, Hidayat Nurwahid dikatakan tidak takut berkompetisi dengan Taufiq Kiemas yang dikabarkan mendapatkan restu dari SBY.

"Iya, kita gunakan cara yang elegan dan kompetisi yang sehat. Kita siap bersaing secara sehat," kata Humas PKS Ahmad Mabruri kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (9/9).

Dalam politik itu, dijelaskan Mabruri, selama masih ada celah harus diusahakan. Jika ternyata usaha yang dilakukan gagal, harus diterima dengan lapang dada. "Dulu, kita nggak menyangka Hidayat dapat ketua MPR karena koalisi kebangsaan. Sekarang kalau masih bisa, kenapa tidak," imbuhnya.

Selain itu, ujarnya, partai belum meminta Hidayat Nurwahid untuk kembali maju sebagai ketua MPR. Namun, sebagai kader, Hidayat akan mengikuti pengarahan partai. "Disuruh iya, Hidayat bilang iya. Kalau nggak ya nggak," ungkapnya.

Ditegaskan Mabruri, tidak ada upaya penjegalan atau perseteruan dengan Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas. Masing-masing partai memiliki peluang. Dalam UU, pimpinan MPR itu terdiri dari satu orang yang berasal dari DPR dan 4 wakil ketua yang berasal dari 2 orang DPD dan 2 orang dari DPR.

"Kita belum ada kesepakatan apa pun dengan SBY. Yang terpenting saat ini, tinggal bagaimana memanfaatkan peluang yang ada," pungkasnya. [bar]

Sumber: inilah.com

Read More

PKS Ikhlas PDIP Masuk Kabinet

JAKARTA--PKS bersikap ikhlas menanggapi sinyalemen masuknya PDIP dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Bahkan, parpol berlambang bulan sabit kembar ini menganggap kehadiran PDIP dalam kabinet merupakan bentuk kedewasaan dalam berpolitik. Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS, Zulkieflimansyah, Senin (4/8).

"PKS tidak merasa terancam dengan rencana masuknya PDIP dalam kabinet," kata Zul, sapaan akrabnya. Dia menambahkan, sikap yang sama seharusnya ditunjukkan oleh parpol mitra koalisi lainnya. Menurut Zul, PKS ikhlas menerima PDIP jika itu baik untuk kemaslahatan masyarakat dan perjalanan politik ke depan.

"Koalisi didasarkan pada nilai kebersamaan dan ketulusan," ujar Zul. Kalau PDIP masuk ke dalam kabinet, dia mengatakan, hal itu harus dimaksudkan sebagai bentuk kedewasaan dalam berpolitik. Zul tidak melihat adanya kemungkinan pengurungan jatah di kabinet bagi parpol-parpol mitra koalisi.

Menurut Zul, kehadiran PDIP dalam kabinet ini membuat dikotomi nasionalis dan religius tidak perlu dipertentangkan lagi. "Saya kira ini merupakan momentum sejarah bangsa yang harus diapresiasi," kata mantan cagub Provinsi Banten ini. Menerima PDIP dalam kabinet, ujarnya, merupakan bentuk sikap memuliaka kebersamaan.

Bagaimana dengan masa depan tradisi oposisi di Indonesia? "Jika atas nama memuliakan demokrasi memang jadi kurang baik karena pemerintah sebenarnya butuh mitra dialog yang kritis dan kehadiran oposisi yang kuat," katanya. Namun, ujar Zul, Indonesia sedang dalam kondisi harmonis dalam perpolitikan. ikh/kpo

Sumber: http://www.republika.co.id

Read More