Anies: Yang Penting Leadership, Setgab Tidak Terlalu Penting

Rektor Univ. Paramadina Prof Dr Anies Rasyid Baswedan

Jakarta - Rektor Universitas Paramadina Prof Dr Anies Rasyid Baswedan berpendapat, dalam koalisi dibutuhkan leadership dan komunikasi yang baik dengan partai-partai. Ada atau tidak ada Setgab koalisi bukan hal yang penting.

"Kalau bicara koalisi, nilai-nilai yang dirumuskan bukan sekadar organisasinya, siapa duduk di mana. Tetapi, kesepakatan terutama mengenai agenda-agenda yang harus dirawat. Bukan soal siapa duduk di mana," kata Anies saat ditanya kepemimpinan Setgab Koalisi yang kini digilir, lepas dari tangan Aburizal Bakrie.

Hal ini disampaikan Anies usai seminar bertajuk "Pers sebagai pilar keempat demokrasi" di Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (12/4/2011).

Anies mengaku tidak terlalu ngefans dengan Setgab. Negosiasi politik, menurut dia, bisa menjadi formal-formalan belaka.

"Menurut saya yang penting adalah leadership lalu komunikasi politik yang baik dengan partai-partai. Ada tidak ada wadah menjadi tidak terlalu penting.
Tujuan koalisi apa sih? Menjaga agenda politik kan. Menurut saya itu yang harus jelas," papar Anies.

Ia mengatakan sebaiknya berhati-hati Setgab bisa menjadi institusi baru politik di Indonesia.

"Jangan sampai nanti kita bicara siapa yang berhak apa di Setgab padahal Setgab tidak punya dasar konstitusinya. Jangan sampai leadership bermasalah lalu bikin lembaga," ujar Anies.

Sebelumnya Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah mengatakan ada poin kontrak koalisi yang baru terkait penggiliran posisi pimpinan Setgab koalisi. Selain itu juga menyangkut kewajiban partai koalisi mengikuti aturan main Setgab. Kontrak tersebut menurut Jafar telah diserahkan ke semua pimpinan partai koalisi. Namun PKS belum juga memberikan kesetujuan.

Dengan adanya poin baru ini, Setgab koalisi tidak lagi dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Siapa yang akan menggantikan Ical, Jafar belum bisa memberikan bocorannya. (aan/nrl)


http://www.detiknews.com

Read More

Kontrak Baru Koalisi, PKS Tunggu Keputusan Majelis Syuro

Sekjen PKS Anis Matta

Jakarta - Sekjen PKS Anis Matta menegaskan partainya belum bisa tandatangani kontrak baru koalisi karena menunggu keputusan sidang Majelis Syuro.

Menurutnya, PKS belum bisa menentukan sikap lantaran tidak ada alasan bagi PKS untuk mengganti kontrak koalisi sebelumnya.

"Ini otoritas Majelis Syuro menyetujui atau tidak, bukan DPP. Biar Majelis Syuro yang menentukan. Ya harus bersidang dulu," ujar Anis saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa, (12/4).

Wakil Ketua DPR tersebut mengatakan PKS sebenarnya menginginkan evaluasi menyeluruh daripada kontrak baru terhadap koalisi. Janggal jika muncul kontrak baru tanpa ada evaluasi dalam tubuh Setgab.

"Yang kita tunggu evaluasi secara keseluruhan karena itu tidak dilakukan sama sekali," tambahnya.

Sementara itu, terkait partai lain yang telah menyepakati kontrak baru koalisi dengan telah menandatangani kontrak, Anis mengatakan sebagai pemegang tertinggi keputusan, Majelis Syuro bekerja tidak secara individu.

"Kalau partai lain kita tidak tahu, kita independen mengambil sikap. Majelis Syuro bekerja secara akal kolektif bukan individu," tandasnya. (OL-12)

http://www.mediaindonesia.com

Read More

PKS: Rapat Setgab Hanya Kumpul, Makan, Lalu Bubar

Jakarta - Fungsionaris PKS, Nasir Djamil mengungkapkan rapat-rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi selama ini tidak pernah serius mendalami soal-soal yang mesti disikapi bersama. Rapat hanya diisi ramah-ramah, makan bersama, lalu bubar.

"Setgab selama ini hanya jadi tempat bertemu saja. Kalau rapat, hanya makan-makan,ngobrol, setelah itu pulang, tak ada keputusan. Soal isu dan kebijakan tidak didalami. Seharusnya, Setgab didesaian untuk mendalami sebuah kebijakan," ungkap Nasir di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/4/2011).

Karena tidak pernah ada keputusan bersama, akhirnya sikap partai-partai koalisi mengusung keinginan masing-masing. Nasir mengatakan tak perlu dilakukan kontrak baru koalisi. "Isi kontrak lama sudah cukup bagus. Cuma implementasi saja yang tidak bagus. Justru kontrak lama yang harusnya dilaksanakan secara sungguh-sungguh," katanya. [tjs]

Sumber: http://inilah.com

Read More

PKS dan PAN Setuju Ical Diganti di Setgab

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui usulan pergantian Aburizal Bakrie alias Ical sebagai ketua harian sekretariat gabungan (setgab) parpol koalisi.

"Kalau ketuanya dianggap tidak efektif, mau diganti silakan, tidak ada masalah," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/3/2011).

Namun, PKS menegaskan, pola komunikasi di setgab harus jadi prioritas untuk segera diperbaiki.

"Tapi yang paling penting setgab harus punya referensi dalam mereka membahas dan menyepakati hal-hal yang lebih operasional," sambungnya.

Ketua Komisi I DPR ini menambahkan pertemuan rutin antara Ketum partai koalisi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dilakukan berkala.

"Jadi sepanjang ini belum ada, ya maka setgab walaupun dipimpin siapa pun juga tetap saja akan muncul silang pendapat karena memang tidak ada referensi," pungkasnya.

Sependapat dengan PKS, politisi PAN Tjatur Sapto Edy menyerahkan sepenuhnya keputusan pergantian Ical ke SBY. Kalaupun SBY menghendaki pergantian, PAN menyetujuinya.

"Wacana kan dari teman-teman koalisi, terserah presiden saja sebagai ketua, kalau nyaman silakan, kalau tidak, kita tidak keberatan," katanya terpisah.

Namun, PAN menyarankan adanya sistem bergilir bagi pemegang posisi ketua harian setgab. "Kekuasaan itu harus dipergilirkan, koalisi ini semua sama, sederajat," tutupnya.
------------------------------
Sumber : okezone.com

Read More

PKS Minta Soal Kontrak Politik Mengikat Dibahas di Setgab

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera masih belum sreg dengan usulan kontrak politik mengikat dalam koalisi, yang diusulkan Partai Demokrat. Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim mengatakan usulan tersebut harus terlebih dahulu dibahas di Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.

Dia sendiri memilih untuk menyerahkan sepenuhnya soal itu kepada Ketua Sekretariat Gabungan yang juga Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan belum ada statemen dari Ketua Setgab soal ini," ujarnya kepada Tempo hari ini, Jumat 11 Maret 2011.

Sebelumnya, Demokrat meminta kontrak politik baru yang dibuat untuk partai anggota koalisi lebih bersifat mengikat. Mereka ingin agar perbedaan sikap dalam anggota koalisi diselesaikan didalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.

 Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi perbedaan pandangan saat harus menentukan sikap. Seperti yang terjadi saat pengambilan putusan soal usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak di DPR beberapa waktu lalu.

Abdul Hakim menanggapi usulan tersebut hanya sebagai tawaran Demokrat. "Belum tentu SBY setuju," ujarnya. Meski menganggap usulan Demokrat itu sah-sah saja, namun menurut Abdul Hakim, soal itu harus terlebih dahulu dibahas di Setgab Koalisi.
-----------------------------------
Posted : kyw
Sumber: tempointeraktif.com

Read More