HNW: Perayaan Kemerdekaan Israel Aneh bin Ajaib

Hidayat Nur Wahid (HNW)

Jakarta - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai perayaan Hari Kemerdekaan Israel ke-63 di Jakarta tidak masuk akal.

HNW menjelaskan biasanya yang memperingati adalah perwakilan negara asing di Indonesia. Sedangkan, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

"Untuk apa dia (komunitas Yahudi) memperingati? Apakah dia warga negara Israel. Menjadi aneh, dia bukan warga Israel tapi memperingati kemerdekaan Israel. Ini aneh bin ajaib," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/5/2011).

HNW tidak setuju jika komunitas Yahudi di Indonesia membawa-bawa nama hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, perayaan tersebut tidak membawa manfaat bagi bangsa. Bahkan, bisa memicu kontroversi yang bisa menjadi masalah baru.

"Hak asasi manusia bisa berbenturan. Hak asasi manusia harus sesuai dengan Indonesia, ini justru menghadirkan kontroversi, sementara yang diperlukan adalah kesamaan pandang membangun Indonesia ke depan," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, komunitas Yahudi di Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Israel ke-63 di Ibu Kota Jakarta.

"Kami akan menggelar HUT (hari ulang tahun) Kemerdekaan ke-63 Israel pada Sabtu (14/5/2011) mendatang," ujar anggota komunitas Yahudi selaku inisiator acara Unggun Dahana kepada INILAH.COM, Rabu (11/5/2011).

Unggun enggan memberitahu lokasi acaranya untuk menghindari adanya penyusup. Setiap peserta akan berangkat pukul 05.00 WIB. [bar] [Sumber: http://inilah.com]

Read More

PKS Tolak BIN Jadi Lembaga Koordinasi Intelijen Negara

TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak permintaan pemerintah untuk menjadikan Badan Intelijen Negara sebagai Lembaga Koordinasi Intelijen Negara."Berdasarkan hasil keputusan rapat, kami sepakat untuk mengembalikan LKIN seperti konsep awal," ujar anggota komisi asal Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, dihubungi Tempo, Kamis 31 Maret 2011 .

Lembaga Koordinasi Intelijen Negara merupakan salah satu bahasan yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang Intelijen yang tengah digodok DPR. Awalnya, dalam draft yang dibuat DPR, LKIN diusulkan sebagai Lembaga sendiri yang menaungi BIN dan lembaga intelijen lainnya seperti lembaga intelijen kepolisian, lembaga intelijen kejaksaan, dan sebagainya.

LKIN rencananya akan berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan lembaga-lembaga intelijen yang ada. Selain itu LKIN juga berfungsi sebagai lembaga pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen. DPR juga mengusulkan LKIN dapat merencanakan dan melaksanakan operasi intelijen.

LKIN, dalam usulan DPR, juga menjadi penanggungjawab untuk memberikan bahan pertimbangan bagi Presiden menentukan kebijakan dan strategi nasional. Lembaga ini, masih berdasarkan usulan DPR, nantinya berada di bawah tanggungjawab Presiden dan dipimpin oleh kepala setingkat menteri. Pimpinan LKIN merupakan jabatan politis yang tak harus selalu berasal dari kalangan intelijen.

Namun, pemerintah dalam tanggapannya meminta DPR tak membentuk lembaga baru. Pemerintah meminta DPR menetapkan BIN sebagai lembaga koordinasi. Alasannya, selama ini BIN lah yang menjalankan fungsi koordinasi. Selain itu, pemerintah juga berpendapat tak perlu membentuk sebuah lembaga baru untuk menjalankan fungsi ini.

Hidayat mengatakan, fraksinya menolak usulan pemerintah tersebut, LKIN harusnya menjadi sebuah lembaga diluar BIN. Alasannya, DPR tak ingin BIN menjadi lembaga yang memiliki wewenang terlalu besar. "Kita menganggap kewenangan pelaksanaan dan pengkoordinasian harus dipisahkan. Harus ada diferensiasi kewenangan untuk mencegah abuse of power,"tuturnya.

Soal pembahasan di Komisi, Mantan Presiden PKS ini mengatakan masih dalam perdebatan di komisi. "Kemarin sudah dibahas, tapi masih dalam perdebatan,"ujarnya.

Read More

Hidayat Nur Wahid: Tidak Tepat Saya Mediator PKS-Yusuf Supendi

Jakarta - Perseteruan Yusuf Supendidengan sejumlah elit PKS menimbulkan keprihatinan. Perlu mediator upaya damaidan Hidayat Nur Wahid disebut-sebut sebagai sosok yang tepat.

Hidayat Nur Wahid, mantan PresidenPK dan PKS disebut-sebut sebagai figur yang mampu menjadi penengah dalamkonflik yang melilit sejumlah elit PKS dengan bekas pendiri PKS Yusuf Supendi.Langkah ini dimaksud untuk meredam gejolak di internal PKS.

Bagaimana komentar Hidayat? Berikutwancara kengkaonya di sela-sela rapat kerja Komisi I dengan Kepala BIN Sutantodan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, di gedung DPR, Jakarta, Selasa(22/3/2011). Berikut wawancara lengkapnya:

Apa tanggapan Anda terkait laporanYusuf Supendi ke BK dan KPK?

Semuanya sudah dibahas terkait PakYusuf. Pak Mahfudz Siddiq sudah banyak menanggapi ya sudah itu saja. Tidak adafaksi-faksi dalam PKS tidak ada yang disebut faksi tua faksi muda. Di PKS ituhanya satu, apalagi di Mukernas kemarin sudah diputuskan PKS jadi satu. Namakita adalah PKS tidak dipisah Partai Keadilan atau Sejahtera.

Yang ada PKS adalah PKS, di PKS adadinamika dan ada beberapa hal yang mengemuka, itu tugas dari partai untukmenyelesaikan sebijak-bijaknya supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidakmenjadi bola liar, serta dipolitisasi oleh pihak-pihak yang memang menunggucelah untuk bisa memborbardir PKS.

Konon ada perubahan sejak PK menjadiPKS?

Itu juga tidak benar, karena padahakikatnya saya adalah deklarator PK. Orang-orang awal dan deklarator yangmendeklarasikan, disitu ada Pak Yusuf Supendi dan 50 lainnya. Saya tahu persisPK dan PKS adalah rangkaian yang tidak berbeda secara berlawanan.

Prinsipnya sama, ini partai asasnyaIslam, sekarang pun asasnya tetap Islam. Dari dulu partai ini bertujuan untukmembuat bangsa Indonesia menjadi adil makmur dan sejahtera. Dalam konteks NKRIyang diridhoi oleh Tuhan YME.

Jadi yang muncul masalah belakanganbukan karena akibat perubahan PK ke PKS?

Pada hakekatnya, ini masalah yangberkaitan dengan disiplin partai, partai yang membuat begitu banyak keputusan.Keputusan itu tidak dikaitkan dengan Anda yang dulu dan Anda yang belakangan.Apakah Anda generasi awal atau akhir, semua diukur dengan AD/ART yang diaturpartai sangat jelas.

Kemudian prinsip internal partaisangat jelas, lembaga-lembaga partai juga jelas. Lembaga partai membuatkeputusan-keputusan dan saya kira tidak serta merta dulu yang seolah-olahmenjadi segala-galanya sekarang menomorsatukan. Sementara yang belakangansegala-galanya harus diakhirkan.

Banyak yang menyebut Anda sebagai tokohPKS yang moderat yang diyakini bisa menyelesaikan masalah ini?

Saya juga sahabat Pak Luthfi, sayajuga sahabat Pak Anis, begitu juga dengan Pak Yusuf. Pada hakekatnya kita itusatu sesungguhnya. Bahwa dalam organisasi ada yang memberi kontribusi lebihatau kurang, ada yang melanggar hukum, bahkan menghadirkan produk-produk hukum,ya itulah dinamika dalam berdemokratisasi.

Saya hanya bagian dari PKS sekaligusdeklarator PK. Oleh karena itu saya tahu persis apa partai ini. Tapi posisi itubukan seolah-olah kemudian semua berpulang kepada saya, itu tidak tepat. Iniadalah organisasi ada aturan mainnya, ada AD/ART ada mekanisme disiplin dan itusaya pikir ada diseluruh partai.

Tapi apa benar ada komunikasi yangputus antara kader tua/muda?

Gak betul itu. Dari sisi komunikasijalan terus. Saya biasanya disebut kelompok tua. Saya hadiri pertemuan kadermalam minggu kemarin, kita hadiri pertemuan kader se-DKI. Tua muda campurdisana. Dari sisi kader tidak ada masalah sama sekali. Di PKS tidak mengenaldikotomi itu. [mdr]

-----------------------------------

Sumber : inilah.com

Read More

Hidayat: Tak Ada Kubu-kubuan di PKS

"Bahwa PKSkemudian semakin berkembang ya itulah hasil perjuangan yang telahdilakukan." - Mantan Presiden PKS,Hidayat Nur Wahid, mengatakan partainya sudah membahas semua masalah terkaitYusuf Supendi. Hidayat membantah ada faksi-faksi di tubuh partai.

"Tidak ada faksi-faksi dalam PKS.Tidak ada yang disebut faksi tua faksi muda. Tidak ada," kata Hidayat diGedung DPR, Selasa 22 Maret 2011.

Hidayat menyesalkan sejumlah pihakmengesankan dirinya masuk faksi tua. Menurutnya, saat mukernas di Yogya bulanlalu ditegaskan bahwa hanya ada satu PKS, Partai Keadilan Sejahtera. "Namakita tidak dipisah, Partai Keadilan atau Sejahtera," ujarnya.

"Jadi pengesanan muncul kubu kaummuda, tua, keadilan atau kesejahteraan dan saya masuk kaum tua. Padahal, anaksaya baru dua tahun. Saya yakin itu tidak ada."

Hidayat menilai, orang luar partaimenilai ada kubu hanyalah dinamika lumrah setiap partai. "Itu tugas daripartai untuk menyelesaikannya sebijak-bijaknya supaya tidak terjadi fitnah,supaya tidak menjadi bola liar, politisasi oleh pihak-pihak yang memangmenunggu celah untuk bisa membombardir PKS," ujarnya.

Seperti diketahui, isu terjadikubu-kubuan itu mengemuka sejak transformasi Partai Keadilan menjadi PKS pada2004 lalu. Bahkan, pada pemilu 2009 lalu sejumlah elit partai itu menggalanggerakan mengkritisi DPP PKS dan menamakan gerakan mereka Forum Kader Peduli(FKP). "Itu juga tidak benar, karena pada hakekatnya saya adalahdeklarator PK. Orang-orang awal dan deklarator yang mendeklarasikan, di situada pak Yusuf Supendi dan 50 lainnya," katanya.

Menurut Hidayat, PK dan PKS tidak adaperbedaan. "Secara prinsip tidak ada perbedaan mendasar antara PK dan PKS.Bahwa PKS kemudian semakin berkembang ya itulah hasil perjuangan yang telahdilakukan oleh kawan-kawan," katanya. (sj)

-----------------------------------------------------

Sumber : VIVAnews

Read More

Hidayat Nur Wahid Nasihati Amien Rais Tentang Makna Berkoalisi

RMOL - Partai Keadilan Sejahtera membalas serangan sesepuh Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Kemarin di Gedung DPR, Amien menyebut PKS sebagai partai "bermuka dua" yang satu tangannya bersalaman dengan pemerintah, sedangkan tangan lain menusuk pinggang pemerintah.

"Secara prinsip PKS tidak dalam posisi satu tangan di luar, satu tangan menusuk. Karena apa yang dilakukan PKS dalam konteks kontrak politik yang disepakati antara PKS dan Pak SBY," ujar Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, saat ditemui Rakyat Merdeka Online usai mengisi diskusi di Islamic Book Fair, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/3).

Sikap PKS adalah menyukseskan komitmen good and clean government sebagaimana termaktub dalam code of conduct yang diteken para anggota koalisi dengan SBY.

"Justru bahasa agamanya, wa ta 'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta awanu alal ismi wal udwan (tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan jahat). Anda harus kerja sama atau koalisi kalau itu menghadirkan kebajikan. Tapi kalau ada sesuatu yang kurang baik atau kurang bijak, Anda harus kerja sama untuk mengkoreksi," tegasnya.

Mantan Ketua MPR ini mengimbuhkan, Amien Rais tidak punya kewenangan untuk mengomentari keberadaan PKS di koalisi pemerintah.

"Pak Amien bukan ketua koalisi, koordinator koalisi, bukan sekretaris koalisi. Setara saja dengan kawan-kawan yang lain. Kalau Pak Amien urus PAN lebih bagus daripada urus PKS," pungkasnya.[ald]

---------------------------

Posted : kyw

Sumber : RMOL

Read More

Hidayat Nur Wahid Teken Angket Century

VIVAnews - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid ikut mendukung usulan hak angket kasus Bank Century. Dukungan Hidayat itu sudah dipertegas dengan pembubuhan tanda tangan.

Hidayat Nur Wahid menandatangi dukungan hak angket itu pada Senin 30 November 2009, seperti yang ditunjukkan inisiator angket dari PKS Muhammad Misbakhun di Gedung DPR.

"Lihat ini, siapa yang tanda tangan," kata Muhammad Misbakhun di sela jumpa pers Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum di Gedung DPR. Misbakhun menunjukkan tanda tangan itu kepada inisiator angket lainnya, Maruarar Sirait, politisi dari Fraksi PDIP.

Misbakhun langsung melanjutkan, "Ini tanda tangan Hidayat Nur Wahid. Barusan tanda tangan," ujar politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini petang tadi. Maruarar pun merespons, "Bagus, bagus," ujar dia.

Dengan masuknya dukungan dari Fraksi Demokrat, total dukungan bagi angket Century mencapai 502 tanda tangan anggota DPR.

Menurut Maruarar, dengan total 502 dukungan terhadap Century, maka inisiator Century tidak lagi menjadi kelompok minoritas, melainkan mayoritas yang patut diperhitungkan.

Sumber : vivanews.com

Read More

Hidayat Nur Wahid Dipastikan Ketua MPR

INILAH.COM, Jakarta - PKS memastikan bahwa Hidayat Nur Wahid akan kembali menududuki ketua MPR. Kepastian ini didapatkan setelah adanya kesepakatan antara SBY dan PKS yang digelar secara diam-diam. Soal dukungan Partai Demokrat terhadap Taufik Kiemas dianggap masih samar.

"Antara PKS dan SBY, nama Hidayat Nur Wahid itu sudah disepakati secara lisan untuk jadi ketua MPR lagi. Waktu itu SBY bilang seperti ini, 'Saya merasa nyaman kalau mas Hidayat terus jadi Ketua MPR.' Pak SBY bilangnya waktu itu setelah pilpres," ujar Wakil Sekjen DPP PKS Fachri Hamzah kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut Fachri, pada level pembicaraan soal Ketua MPR antara PKS dan SBY telah selesai. Namun, karena kesepakatan itu baru sebatas lisan, kini PKS tengah berupaya agar kesepakat itu juga dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

"Jadi sebenarnya, kita merasa di tingkat itu sudah selesai. Tapi tetap harus ada pengorganisasian koalisi ini. Koalisi tidak akan kuat kalau tidak tertulis. Semakin tertulis maka koalisi itu akan semakin kuat," kata Fachri yang pertama kali bicara kembali ke media pascapuasa bicara sejak pemilu legislatif lalu.

Selain PKS, kursi Ketua MPR juga diminati PDIP. Beberapa kali, partai moncong putih itu melakukan pendekatan dengan Partai Demokrat. Terakhir, Taufiq Kiemas mengundang Ketua Umum PDIP Hadi Utomo ke Rumah Perjuangan untuk meminta dukungan Demokrat sebagai parpol pemegang kursi terbanyak di DPR, agar menjadikan dirinya sebagai Ketua MPR. [mut]

Sumber: inilah.com

Read More

Hidayat Tak Takut Bersaing dengan TK

INILAH.COM, Jakarta - Ketika peluang merebut jabatan ketua DPR kandas. PKS beralih memperjuangkan kursi ketua MPR. Jagoan yang diusung partai berlambang setangkai padi diapit dua bulan sabit ini, Hidayat Nurwahid dikatakan tidak takut berkompetisi dengan Taufiq Kiemas yang dikabarkan mendapatkan restu dari SBY.

"Iya, kita gunakan cara yang elegan dan kompetisi yang sehat. Kita siap bersaing secara sehat," kata Humas PKS Ahmad Mabruri kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (9/9).

Dalam politik itu, dijelaskan Mabruri, selama masih ada celah harus diusahakan. Jika ternyata usaha yang dilakukan gagal, harus diterima dengan lapang dada. "Dulu, kita nggak menyangka Hidayat dapat ketua MPR karena koalisi kebangsaan. Sekarang kalau masih bisa, kenapa tidak," imbuhnya.

Selain itu, ujarnya, partai belum meminta Hidayat Nurwahid untuk kembali maju sebagai ketua MPR. Namun, sebagai kader, Hidayat akan mengikuti pengarahan partai. "Disuruh iya, Hidayat bilang iya. Kalau nggak ya nggak," ungkapnya.

Ditegaskan Mabruri, tidak ada upaya penjegalan atau perseteruan dengan Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas. Masing-masing partai memiliki peluang. Dalam UU, pimpinan MPR itu terdiri dari satu orang yang berasal dari DPR dan 4 wakil ketua yang berasal dari 2 orang DPD dan 2 orang dari DPR.

"Kita belum ada kesepakatan apa pun dengan SBY. Yang terpenting saat ini, tinggal bagaimana memanfaatkan peluang yang ada," pungkasnya. [bar]

Sumber: inilah.com

Read More

Hidayat Nur Wahid Masih Berpeluang Pimpin MPR

Pemilihan dilakukan dalam rapat MPR di mana dimungkinkan lobi-lobi.

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera akan tetap berjuang mendudukkan kembali Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peluang itu diwujudkan dengan lobi-lobi di pleno MPR nanti.

"Kalau pimpinan DPR kan otomatis, kalau MPR diplenokan," kata Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Kamis 3 September 2009. "Kalau pleno, masih terbuka untuk dilakukan lobi," ujarnya.

Dalam lobi itu, tentu PKS akan mengusung kembali Hidayat. Hidayat dinilai PKS sukses memimpin MPR. Laporan keuangan MPR baik dan tugasnya dijalankan dengan lancar.

PKS keberatan dengan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, yang menyatakan ingin menjadi Ketua MPR untuk mengamankan Pancasila. Menurut PKS, pernyataan itu seolah-olah menuduh Ketua MPR sekarang tidak mengamankan Pancasila. "Jangan main tuduh saja," ujar Mabruri.

Selama Hidayat memimpin, MPR berulang kali menggelar acara sosialisasi konstitusi dan Pancasila dalam berbagai kegiatan seperti Cerdas Cermat Konstitusi untuk siswa sekolah. Karena itu, pernyataan kubu PDIP dinilai Mabruri tidak pada tempatnya.

Berdasarkan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pimpinan MPR terdiri dari lima orang, di mana dua dari unsur DPD dan tiga dari unsur DPR. Pemilihan dilakukan dalam rapat MPR.

Sumber: vivanews

Read More

PKS: HNW Pantas Jadi Ketua DPR

INILAH.COM, Jakarta-Kira-kira siapa ketua DPR berikutnya? Apakah dari kader partai pemenang pemilu legislatif? PKS mendukung anggota majelis syuronya Hidayat Nur Wahid sebagai ketua DPR periode nanti.

"Ketua MPR saja pantas apalagi ketua DPR. HNW memiliki hubungan baik dengan berbagai komunitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri," kata Humas PKS Ahmad Mabruri kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (13/7).

Sebagai caleg terpilih, dijelaskan Mabruri, HNW terlebih dahulu akan dilantik sebagai anggota DPR. Susunan pimpinan DPR itu terdiri dari lima orang berdasarkan urutan suara partai terbanyak di parlemen.

Setelah itu, parpol-parpol itu akan mengajukan nama-nama, kemudian dipilih melalui voting dalam rapat paripurna. "Parpol koalisi pendukung SBY-Boediono bisa.
menunjukkan soliditasnya. Apakah

akan menunjuk salah satu kader dari parpol pendukung atau tidak?" imbuhnya.


Saat ini, tegas Mabruri, PKS sedang fokus pengawalan surat suara pilpres yang belum selesai. Lagipula, KPU belum menetapkan pemenang pilpres secara resmi. "Jadi, siapa yang menjadi ketua DPR itu nanti dulu-lah," pungkasnya. [bar]


Sumber: www.inilah.com.

Read More

BPK RI: Laporan Keuangan MPR Tak Ada Penyimpangan

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BPK yang terus mengawas, memeriksa, membimbing, mengoreksi dan mendorong agar seluruh lembaga negara,termasuk didalamnya MPR,” katanya.

PK-Sejahtera Online: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hari ini, Kamis(23/7), menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan keuangan pada tahun 2008 atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua MPR Dr Hidayat Nur Wahid menyatakan, status ini baru pada tahun ini tercapai, sebelumnya MPR hanya mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas anugerah ini. Semoga hasil pemeriksaan ini bisa menjadi inspirasi bagi kami sendiri dan lembaga negara lain agar menghadirkan perilaku laporan keuangan yang betul-betul sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Hidayat usai menerima hasil laporan keuangan dari Pembina Utama III BPK Baharuddin Aritonang di Nusantara IV MPR/ DPR, Senayan Jakarta. Hadir dalam penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan MPR itu para

Auditor BPK , Wakil Ketua MPR HM Aksa Mahmud, Sesjen MPR Rahimullah serta pejabat MPR lainnya.

Hidayat menambahkan, ini adalah bagian dari komitmen kita semua untuk menegakkan hukum, komitmen untuk menghadirkan good and clean government dan MPR mendukung penuh semua upaya untuk menghadirkannya. “Kami mengucapkan terima kasih kepada.
rekan-rekan di BPK yang terus mengawasi, memeriksa, membimbing, mengoreksi dan mendorong agar seluruh lembaga negara, termasuk di dalamnya MPR, betul-betul dapat melaksanakan amanat konstitusi dan mengisi reformasi,” katanya.

Sejak awal, kata Hidayat, dalam menyelenggarakan keuangan MPR selalu menekankan kepada upaya taat pada hukum, dimana penggunaan keuangan harus sesuai dengan amanat perundang-undangan. Yang kedua, prinsip keuangan MPR adalah adanya efisiensi sehingga tidak ada penggunaan keuangan negara yang berlebihan dan melakukan penghematan. Ketiga adalah prinsip transparansi.

“Demokrasi tidak identik dengan korupsi , politik tidak identik dengan yang kotor. Karena ternyata MPR bisa menghadirkan penyelenggaraan keuangan negara dalam kegiatan politik dengan cara-cara yang tidak koruptif dan wajar tanpa pengecualian,” kata HIdayat.

Hidayat mengatakan, hadirnya demokrasi adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan akan muncul apabila anggaran negara dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak terjadi korupsi di dalamnya, sehingga kemudian akan banyak lagi anggaran negara yang bisa dibelanjakan untuk kepentingan rakyat .Hidayat berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat mendatangkan spirit bahwa berdemokrasi secara bersih bisa dilakukan. Demokrasi bersih dengan menghadirkan wajar tanpa pengecualian juga bisa dihadirkan.“Agar sekali lagi Indonesia bisa merealisasikan tujuan mengapa Indonesia dilahirkan yakni menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (higgi)

Sumber: www.pk-sejahtera.org.

Read More