Tifatul: Jingle Sari Roti, Nazar Bisa Dilacak

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring

VIVAnews - Buronan Muhammad Nazaruddin tiga kali bernyanyi di layar televisi. Namun dalam wawancara dengan Metro TV pada Selasa 19 Juli, ada suara latar jingle Sari Roti.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring mengatakan, hal itu bisa diperiksa secara forensik. "Bisa jadi lagi ada rekaman drama Sari Roti di Metro TV," kata Tifatul, di Kantor Presiden, Kamis 21 Juli 2011.

Tifatul menambahkan, wawancara dengan Nazaruddin yang dilakukan secara langsung dengan televisi beberapa waktu lalu bisa dilacak. "Secara teknis bisa dilacak. Polisi sudah tahu kok di mana lokasinya," ujar Tifatul. Hanya saja dia enggan menyebut, di mana keberadaan Nazarddin. "Tanya aja Pak Timur," kata dia.

Tifatul menyontohkan, melalui pengiriman pesan pendek bisa dilacak di mana keberadaan seseorang. "Kita bisa tahu dia dari negara mana dalam negeri atau luar negeri," kata dia.

Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera  itu mengatakan ada namanya BTS yang melayani. Dari situ, ujar dia, posisi itu bisa diketahui dalam negeri atau luar negeri. "Itu bisa di-trace secara teknis," kata dia.

Tifatul menambahkan, untuk melacak keberadaan Nazaruddin hal tersebut merupakan tugas dari penegak hukum, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (umi) [Sumber: vivanews.com]

Read More

Tifatul, Politisi Indonesia Terpopuler di Dunia

www.famecount.com.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bolehlah disebut sebagai menteri yang paling "gaul" di jagad maya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini sangat eksis di jejaring media sosial.

Tak berlebihan jika dikatakan ia satu-satunya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang paling membuka diri terhadap kritik pedas publik di dunia maya. Tak jarang wacana yang dilontarkan Tifatul menjadi kontroversi dan diskusi panas.

Ternyata, Tifatul juga satu dari sedikit politisi dunia yang eksis di dunia maya. Nama Tifatul tercatat di jajaran 100 politisi dunia dengan pengikut terbanyak di media sosial. Ia menjadi satu-satunya politisi Indonesia yang masuk dalam jajaran 100 besar. Situs pencatat statistik sosial media, www.famecount.com, mencatat, ia berada di urutan ke-24.

Tifatul Sembiring tercatat memiliki 207.219 penggemar di Facebook dan 237.281 pengikut di Twitter. Setiap hari, per 18 Juli 2011, penggemar Tifatul di Facebook bertambah 53 orang. Di Twitter, ia mendulang 286 pengikut baru setiap hari.

Tifatul mengalahkan sejumlah politikus ternama Indonesia lainnya, termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Politikus Indonesia berikutnya yang tercatat di situs tersebut adalah Prabowo Subianto yang bertengger di urutan 110. Prabowo tercatat memiliki 98.878 penggemar di Facebook dan 1.609 pengikut di Twitter.

Lalu, siapa politikus yang paling populer di dunia? Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Ia tercatat paling top di media sosial dengan 22.056.631 penggemar di Facebook, 9.193.299 pengikut di Twitter,  dan 162.701.678 views di Youtube . [Sumber: kompas.com]

Read More

Menkominfo Terima Penghargaan Anti Pembajakan TV Kabel Berbayar

Menkominfo Tifatul Sembiring

Jimbaran - Menkominfo Tifatul Sembiring dinilai sukses melakukan kampanye anti pembajakan TV Kabel Berbayar di Indonesia. Atas usaha dan dedikasinya, Tifatul mendapat penghargaan dari pemilik program TV Kabel Berbayar seluruh dunia.

"Bapak menteri menerima award dalam rangka menegakkan hukum dalam bidang pembajakan TV Kabel Berbayar," kata Presiden Direktur PT MNC Sky Vision (Indovision) Rudy Hary Tanoesudibyo dalam jumpa pers The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011, di Ayana Luxury Resort and Spa, Jimbaran, Bali, Jumat (13/5/2011).

Rudy menjelaskan, selama 2 tahun ini, Menkominfo berhasil menekan jumlah pembajak TV Kabel Berbayar. Dalam 2 tahun, pemerintah telah melakukan upaya pendekatan agar para penyedia TV Kabel Berbayar ilegal menutup usahanya.

"Kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Menteri dalam hal penegakkan hukum. Bahkan penegakkan tidak dilakukan sewenang-wenang," terangnya.

Seperti diketahui, jumlah pelanggan TV Kabel Berbayar di Indonesia mencapai 1,2 juta. Sementara jumlah pelanggan ilegal menembus angka 2 juta.

Sementara dalam acara penyerahan penghargaan, Tifatul mengucapkan terima kasih dan dukungannya. Politikus PKS ini mengajak semua pihak untuk terus melawan pembajakan.

"Ada bajak darat dan laut. Kalau ini bisa dibilang bajak udara. Kita harus aware kalau berbisnis tidak boleh mencuri. Membajak itu mencuri dan mematikan kreatifitas," kata Tifatul dalam Closing Ceremony The Asia Pasific Pay TV Operators Summit 2011 Jumat malam.

Tifatul yang malam itu mengenakan batik biru mengaku sangat mengapresiasi penghargaan tersebut. "Penegakkan hukum dalam konteks anti pembajakan merangsang suatu kreatifitas yang positif," jelasnya.

Hadir sekitar 500 undangan dari seluruh dunia seperti seluruh Asia, USA, India, Hong Kong dan Eropa termasuk perwakilan grup media seperti Fox, HBO, BBC, Disney, MGM, dan lain-lain. (ape/ndr) 

[Sumber: http://www.detiknews.com]

Read More

Tifatul: Bukan "Benci atau Rindu" Lagi

Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, mengakui bahwa partainya adalah satu-satunya anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi pendukung pemerintah yang belum menandatangani draf kontrak baru koalisi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika ini, PKS masih mempertimbangkan draf tersebut.

"Ada satu usulan revisi dari PKS," kata Tifatul kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Ketika ditanya soal usulan revisi tersebut, Tifatul enggan mengatakannya. "Itu hanya perubahan saja. Kalau (dulu) nuansa umumnya 'benci atau rindu', sekarang 'ku ingin bersamamu selamanya'," kata Tifatul.

Tifatul membantah bahwa PKS keberatan soal kewenangan Presiden dalam merombak susunan kabinet yang tercantum pada draf kontrak koalisi baru tersebut. "Tanpa itu pun, Presiden bisa me-reshuffle kapan saja. Tidak ada kontrak, jika Presiden ingin reshuffle, ya tinggal reshuffle saja," katanya.

Ketika ditanya kabar bahwa Ketua Majelis Syuro PKS Ustaz Hilmi Aminuddin telah bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Setgab, Tifatul tak menjawabnya. "Saya kurang tahu. Saya, kan, di Kemkominfo," katanya singkat.

Secara terpisah, anggota Majelis Syuro PKS lainnya, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan, rapat Majelis Syuro akan digelar Jumat-Sabtu mendatang. Jadwal rapat kali ini dipercepat dari jadwal semula karena ada sejumlah persoalan yang mendesak untuk dibicarakan. Salah satunya membahas ketentuan kontrak baru koalisi.

"Besok itu agenda yang utama sesungguhnya pertama kali bukan terkait dengan masalah surat-suratan itu. Agenda utama terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai untuk verifikasi parpol di 2014, harus dilakukan pengesahan AD/ART. Atas dasar itulah akan dibentuk struktur partai dan sebagainya, sesuai dengan UU tentang partai politik dan pemilu yang terbaru dan itu harus dilakukan sekarang karena tenggat untuk verifikasi itu adalah bulan Agustus," katanya.

"Tetapi agenda koalisi, mengikut berikutnya, ya nanti bagaimana hasil berikutnya, tunggu saja hari Sabtu," tambah Hidayat.

Sumber: http://kompas.com

Read More

Tifatul: Mundurnya Arifinto Patut Dicontoh Pejabat yang Bersalah

Menkominfo Tiffatul Sembiring

Jakarta - Mantan Presiden PKS yang juga menjabat sebagai Menkominfo Tiffatul Sembiring menilai mundurnya Arifinto patut dijadikan contoh supaya pejabat yang bersalah atau gagal dapat mengundurkan diri.

“Beliau ini memilih mundur itu patut dicontoh, sekarang kan banyak pejabat yang terbukti bersalah, gagal tetapi tetap saja gagal,”ujar Tifatul, sebelum sidang paripurna di kantor presiden, Selasa (12/4).

Menurutnya, mundur Arifinto merupakan salah satu tanggung jawab kepada publik. Namun perlu diingat, lanjut dia, beliau ini tidak membuat video porno.

“Jadi jangan mengadili orang juga, dia tidak membuat video porno. Beliau dikirimi link itu kemudian dia buka itu kesalahannya,” paparnya. Walaupun demikian, Tifatul mengakui kasus ini akan mempengaruhi citra PKS.

Soal rencana digital forensik Kominfo yang dilakukan terhadap Ipad milik Arifinto, menurut Tifatul masih akan menunggu badan kehormatan DPR. Pasalnya pihaknya sendiri bukan merupakan aparat penegak hukum melainkan membantu penegak hukum.

“Ini kita serahkan kalau ada request dari mereka karena undang-undangnya demikian, aturannya demikian harus ada request dari Badan Kehormatan DPR. Karena beliau anggota DPR,”terangnya.


http://www.republika.co.id

Read More

Tifatul Anggap Hubungan PKS-SBY tidak Ada Masalah

JAKARTA - Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring mengakui belum ada komunikasi antara Ketua Mejelis Syuro PKS dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pascapernyataan Presiden tentang evaluasi koalisi. Tidak adanya komunikasi tersebut menunjukkan hubungan PKS dengan Presiden tidak ada persoalan.

“Berarti tidak ada masalah, karena kita back bone (tulang punggung koalisi) kan,” ujar Tifatul ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (6/4). Untuk itulah, ia yakin PKS akan tetap berada di dalam koalisi hingga akhir periode pemerintahan SBY-Boediono. “Ya doa kita begitu ya, sampai 2014. Oke ya,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKS Mahfudz Shiddiq mengatakan, PKS juga tak kunjung diajak berkomunikasi mengenai rencana revitalisasi mekanisme di Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintahan. Bahkan rencana pertemuan antara Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan Presiden SBY belum ada tindak lanjutnya.

Mahfudz mengatakan, PKS masih akan menunggu realisasi pertemuan antara Hilmi dan SBY dalam bersikap terhadap perkembangan koalisi. Bahkan untuk membahas mengenai koalisi tersebut, PKS menggelar rapat koordinasi antara Dewan Pengurus Pusat, bersama Hilmi di Lembang Jawa Barat, Kamis (31/3).

Dalam kesempatan itu pula, Mahfudz menceritakan bahwa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mengeluhkan adanya informasi bahwa Presiden SBY dijadwalkan bertemu dengan Hilmi. Namun hingga hari ini belum ada kepastian.

“Menurut Luthfi, kebijakan koalisi di PKS diputuskan okeh majelis syuro, maka pembicaraan antara Hilmi dengan SBY jadi pintu masuk agenda itu. PKS masih menunggu konfirmasi rencana pertemuan ini,” ujar Mahfudz. (Mad/OL-8)

Sumber: mediaindonesia.com

Read More

Tifatul Sembiring Kampanye Internetsehat

VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring aktif mengkampanyekan gerakan internet sehat melalui akun Twitternya. Di tengah kontroversi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia, Tifatul memunculkan beberapa item internet sehat menurutnya.

Posting pertamanya, mengajak segenap lapisan masyarakat melakukan gerakan internet sehat. "Termasuk pemerintah, media, orang tua, sekolah dari lintas segmen," kata Tifatul beberapa hari lalu.

"Menkominfo sudah mulai menggesa sosialisasi gerakan berkode #internetsehat ini. "Sangat baik jika didukung aktif juga oleh seluruh komunitas pengguna intrnet di Indonesia," kata mantan Presiden PKS itu.

Berikut poin-poin gerakan internet sehat yang dikampanyekan Tifatul:
1.  Jangan sembarang cantumkan data pribadi dan foto privat di internet;
2.  Jangan asal berkomentar negatif, tanpa solusi dan marah-marah tak jelas;
3.  Selalu mendampingi dan membimbing anak di bawah umur saat berinternet. Mengarahkan/memberitahu yang boleh/tak boleh;
4.  Orangtua kenali dan manfaatkan parental software untuk blok halaman-halaman yang tidak sesuai umur anak;
5.  Pahami nilai etika dan tanamkan ke anak-anak bahwa di internet pun perlu etika dan nilai

Dan Anda masih bisa menambahkan poin-poin gerakan yang dipopulerkan Tifatul dan sejumlah followernya di Twitter ini. Caranya, Anda tinggal mem-follow @tifsembiring dan mengirimkan usulan.

Sumber : vivanews.com

Read More

Tifatul Sembiring: Saya Belum Baca RPM Konten

VIVAnews - Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia (RPM Konten) belum sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring juga belum baca isi RPM Konten.

"Orang-orang ribut soal RPM Konten multimedia. Saya sendiri belum baca RPM itu apalagi tanda tangan. Sebab itu dirancang dari tahun 2006," kata Tifatul Sembiring dalam pesan singkatnya kepada Wakil Pemimpin Redaksi antv Uni Z Lubis, Kamis 18 Februari 2010.

Pesan singkat itu diterima Uni Lubis sekitar pukul 15.01 WIB. Dalam pesan singkat itu, Tifatul mengatakan masih berada di Barcelona.

"Sudah satu minggu di luar negeri, sebelumnya ke Swedia," tulis Tifatul seperti disampaikan Uni Lubis kepada VIVAnews.

Sebelumnya, Presiden SBY sendiri menegaskan tahapan RPM Konten belum pada tingkatan pembahasan di Presiden. Belum pula dibahas di Kementerian yang bersangkutan.

"Kembali saya sebutkan, yang jelas belum pada tingkatan Presiden bahkan belum pada menteri yang bersangkutan," kata Presiden SBY sebelum membuka rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Februari 2010.

Sebelumnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai, RPM Konten itu pada intinya melarang penyelenggara jasa internet untuk mendistribusikan konten yang dianggap ilegal (pasal 3 sampai 7), dan mewajibkan memblokade serta menyaring semua konten yang dianggap ilegal (pasal 7 sampai 13) dan pembentukan Tim Konten sebagai lembaga sensor (pasal 22 sampai 29).

PDI Perjuangan (PDIP) juga menolak RPM Konten. PDIP menilai banyak pasal-pasal yang bertentangan dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sumber : www.vivanews.com

Read More

Tifatul Sembiring : "Kalau Sifatnya Mengekang Saya Tidak Setuju"

     Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten dan Multimedia sudah tersebar luas. Tanggapan berbagai kalangan juga bertubi-tubi. Bahkan para pihak yang tak sepakat dengan isi rancaan tersebut mengadakan konprensi pers di Hotel Akmani Jakarta Pusat tadi siang (17/02).  Namun Menteri Tifatul Sembiring yang saat ditelepon Taufik dari Tempo masih berada di Barcelona Spanyol tak mengetahui isi rancangan itu. "Saya belum tahu rancangan yang mana kenapa diributkan saat saya sedang berada di luar negeri"katanya.

     Rancangan itu menurut Tifatul sudah ada sejak zaman Menteri Komunikasi dan informatika masih dijabat oleh Muhammad Noeh (2006). "Saya tak tahu rancaan yang mana yang dirbutkan. klo saya mau komentar saya  mau baca dulu"ujarnya.

     Menurut Menteri Tifatul sudah seminggu meninggalkan indonesia untuk hadir dalam pertemuan di Swedia dan Barcelona Spanyol. "kalaupun ada tak mungkin akan disahkan dalam waktu dekat"katanya.

     Tifatul merasa heran dirinya dihujat di Twitter dalam kasus rancangan peraturan yang beredar itu. "kalau saya bisa jawab saya balas,"katanya. Menteri asal Partai keadilan Sejahtera itu menjamin tak akan mengekang kebebasan  pers. "saya kan juga dulu orang media. Saya tak akan mengekang. Saya cuma mendorong agar bila terjadi konflik diselesaikan secara hukum jangan dengan kekerasan. (AT)

Sumber : www.tempointeraktif.com

Read More

PKS: Penolakan Putusan MA Tak Terkait dengan Koalisi

Tifatul meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhati-hati menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penghitungan kursi tahap dua. Jangan sampai langkah yang diambil oleh KPU akan menimbulkan permasalahan baru.

Jakarta - Khawatir gerakan penolakan putusan MA tentang pembatalan peraturan KPU dalam pasal penetapan caleg terpilih tahap kedua berimbas pada koalisi, PKS menolak gerakan yang dibangun selama ini dikaitkan dengan koalisi. PKS menolak putusan MA karena menilai putusan MA tidak layak.

"Kita belum sampai ke sana (koalisi dan menteri). Kami konsen dulu terhadap ini (putusan MA)," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring kepada detikcom usai pertemuan dengan PPP dan PAN di Rumah PAN di Jl Warung Buncit, Jakarta, Rabu (30/7/2009) malam.

Tifatul meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhati-hati menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan penghitungan kursi tahap.
dua. Jangan sampai langkah yang diambil oleh

KPU akan menimbulkan permasalahan baru.


"KPU jangan main-main dengan masalah ini. Jadi tidak seperti sekarang ini, membingungkan," tegasnya.


Tifatul menilai, implikasi dari putusan MA sangat luas. Jangan sampai tahapan pilpres yang sudah berjalan sampai penetapan hasil lalu mundur ke belakang. "Putusan tidak berlaku surut ke belakang, perspektif harus ke depan," harapnya.


Sumber: Detik.Com.

Read More