PKS Desak Reformasi Birokrasi Penegak Hukum

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mendesak percepatan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Kisruh di antara lembaga penegak hukum belakangan ini karena tindakan segelintir oknum yang hanya ingin mengambil keuntungan telah mencoreng institusi tersebut dan mengikis kepercayaan rakyat kepada lembaga penegak hukum. “Lemahnya sistem penyelesaian sebuah kasus korupsi telah menohok pemerintah maupun DPR,” kata Mustafa di Gedung Dewan, Kamis, (5/11).

Menurut dia, dua lembaga ini merupakan bagian integral pembentuk sistem hukum yang harusnya mampu mencegah terjadinya mafia kasus. Untuk itu, Fraksi PKS menuntut penataan ulang di dalam tubuh lembaga penegak hukum dan peradilan. Penataan tersebut harus meliputi semua aspek seperti manusia, peraturan/ UU,dan komitmen berdasar kinerja yang secara berkala dievaluasi. "Seharusnya ini menjadi program 100 hari, program triwulan, semester, atau jangka panjang lima tahunan yang harus dicanangkan pemerintah,” ujarnya.

Program ini, lanjutnya, harus memiliki political will yang kuat dari pemerintah dengan dukungan DPR seperti dalam bidang ekonomi yang ditunjukkan dalam National Summit di Jakarta yang lalu. Selama ini pemerintah selalu berbicara mengenai penguatan di bidang ekonomi, seharusnya seiring dengan penguatan program reformasi birokrasi, "Harus mendapat prioritas. Jangan sampai rakyat muak dan selalu menunggu perubahan," kata dia.

Fraksi PKS, tambah dia, juga mendesak sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi antara lembaga penegak hukum baik KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam program pemberantasan korupsi sebagai prioritas tindakan. “Ini persoalan sistem yang harus dikawal oleh ketiga lembaga penegak hukum dengan kompak,” tegasnya. (MUNAWWAROH)

Sumber: tempointeraktif.com

Read More

KPK Dicecar soal Kendala Seret Anggoro ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Komisi III DPR mencecar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar sulitnya menyeret tersangka kasus dugaan suap pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo, kembali ke Indonesia. Anggoro diduga melarikan diri ke Singapura pascaditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Mengapa KPK tidak bisa membawa Anggoro ke Indonesia? Kalau hanya mengatakan belum berhasil, pernyataan itu tidak bisa kita terima begitu saja," kata anggota Komisi III asal Fraksi PKS, Nasir Djamil, dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Rabu (4/11).

Nasir menambahkan, KPK harus menyampaikan kendala yang dihadapi secara transparan. "Kenapa orang seperti Anggoro yang sudah merugikan negara, tidak bisa dibawa kembali? Ini mengusik rasa keadilan. Apa kendala paling berat yang dihadapi KPK?" cecarnya.

Menjawab pertanyaan ini, Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan, kendala terbesar adalah tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura.

"Kita juga belum mengefektifkan mutual legal assistant dengan penyidik luar negeri. Hal ini menyebabkan belum efektif untuk menangkap warga negara yang ada di luar negeri," jelas Tumpak.

Kendala ini, menurutnya, tak hanya dihadapi KPK. Tumpak mencontohkan, untuk beberapa kasus yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung juga menghadapi kendala yang sama ketika tersangka melarikan diri ke Singapura. "Seperti Djoko Tjandra dan Samsul Nursalim. Kami berpikir, kalau KPK bisa mendatangkan Anggoro pasti luar biasa," ujarnya.

Ketika ditanya lebih jauh, Tumpak enggan membeberkan upaya apa yang akan dilakukan KPK selanjutnya untuk menyeret Anggoro mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Mana mungkin kusampaikan semuanya ke kalian," kata Tumpak kepada wartawan.

Sumber: www.kompas.com

Read More

Ini Sikap PKS Soal Bibit-Chandra

VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal, menyatakan pernyataan Fahri Hamzah di sebuah stasiun televisi swasta bukan mewakili fraksi atau partai. PKS sendiri mendukung pemberantasan korupsi.

"Yang pasti, PKS mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi," ujar Mustafa saat dihubungi melalui telepon, Senin 2 November 2009. "Kami harapkan proses hukum yang berjalan (terhadap Chandra-Bibit) bisa dilakukan secara transparan dan profesional. Jangan ditunda-tunda sehingga menjadi berlarut-larut."

Sementara pernyataan Fahri yang menyatakan kerja KPK selama ngawur dan meremehkan polisi adalah dalam kapasitas dia sebagai anggota DPR. "Itu ekspresi dia sebagai anggota DPR. Masing-masing anggota FPKS bisa mengekspresikan pendapat mereka di sektornya masing-masing. Jadi itu tidak serta-merta mencerminkan sikap fraksi. Silakan tanya langsung kepada yang bersangkutan," ujar Mustafa.

Namun tanggapan Fahri ini keburu mendapat kecaman luas. Bahkan terbentuk sebuah grup di Facebook yang menghendaki Fahri diberhentikan PKS sebagai anggota DPR.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), sebuah organisasi yang didirikan Fahri, juga mengecam. Ketua Umum KAMMI, Rijalul Imam, menyatakan jangan menghubungkan pernyataan Fahri itu sebagai pernyataan KAMMI. KAMMI secara tegas mendukung KPK.

Sumber : www.vivanews.com

Read More