Hidayat Nur Wahid Dipastikan Ketua MPR

INILAH.COM, Jakarta - PKS memastikan bahwa Hidayat Nur Wahid akan kembali menududuki ketua MPR. Kepastian ini didapatkan setelah adanya kesepakatan antara SBY dan PKS yang digelar secara diam-diam. Soal dukungan Partai Demokrat terhadap Taufik Kiemas dianggap masih samar.

"Antara PKS dan SBY, nama Hidayat Nur Wahid itu sudah disepakati secara lisan untuk jadi ketua MPR lagi. Waktu itu SBY bilang seperti ini, 'Saya merasa nyaman kalau mas Hidayat terus jadi Ketua MPR.' Pak SBY bilangnya waktu itu setelah pilpres," ujar Wakil Sekjen DPP PKS Fachri Hamzah kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut Fachri, pada level pembicaraan soal Ketua MPR antara PKS dan SBY telah selesai. Namun, karena kesepakatan itu baru sebatas lisan, kini PKS tengah berupaya agar kesepakat itu juga dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

"Jadi sebenarnya, kita merasa di tingkat itu sudah selesai. Tapi tetap harus ada pengorganisasian koalisi ini. Koalisi tidak akan kuat kalau tidak tertulis. Semakin tertulis maka koalisi itu akan semakin kuat," kata Fachri yang pertama kali bicara kembali ke media pascapuasa bicara sejak pemilu legislatif lalu.

Selain PKS, kursi Ketua MPR juga diminati PDIP. Beberapa kali, partai moncong putih itu melakukan pendekatan dengan Partai Demokrat. Terakhir, Taufiq Kiemas mengundang Ketua Umum PDIP Hadi Utomo ke Rumah Perjuangan untuk meminta dukungan Demokrat sebagai parpol pemegang kursi terbanyak di DPR, agar menjadikan dirinya sebagai Ketua MPR. [mut]

Sumber: inilah.com

Read More

Hidayat Tak Takut Bersaing dengan TK

INILAH.COM, Jakarta - Ketika peluang merebut jabatan ketua DPR kandas. PKS beralih memperjuangkan kursi ketua MPR. Jagoan yang diusung partai berlambang setangkai padi diapit dua bulan sabit ini, Hidayat Nurwahid dikatakan tidak takut berkompetisi dengan Taufiq Kiemas yang dikabarkan mendapatkan restu dari SBY.

"Iya, kita gunakan cara yang elegan dan kompetisi yang sehat. Kita siap bersaing secara sehat," kata Humas PKS Ahmad Mabruri kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (9/9).

Dalam politik itu, dijelaskan Mabruri, selama masih ada celah harus diusahakan. Jika ternyata usaha yang dilakukan gagal, harus diterima dengan lapang dada. "Dulu, kita nggak menyangka Hidayat dapat ketua MPR karena koalisi kebangsaan. Sekarang kalau masih bisa, kenapa tidak," imbuhnya.

Selain itu, ujarnya, partai belum meminta Hidayat Nurwahid untuk kembali maju sebagai ketua MPR. Namun, sebagai kader, Hidayat akan mengikuti pengarahan partai. "Disuruh iya, Hidayat bilang iya. Kalau nggak ya nggak," ungkapnya.

Ditegaskan Mabruri, tidak ada upaya penjegalan atau perseteruan dengan Ketua Deperpu PDIP Taufiq Kiemas. Masing-masing partai memiliki peluang. Dalam UU, pimpinan MPR itu terdiri dari satu orang yang berasal dari DPR dan 4 wakil ketua yang berasal dari 2 orang DPD dan 2 orang dari DPR.

"Kita belum ada kesepakatan apa pun dengan SBY. Yang terpenting saat ini, tinggal bagaimana memanfaatkan peluang yang ada," pungkasnya. [bar]

Sumber: inilah.com

Read More

PKS: Soal Century, Boediono Tak Transparan

INILAH.COM, Jakarta - Fraksi PKS DPR menilai, Menkeu Sri Mulyani dan mantan Gubernur BI Boediono bersikap tak transparan dalam pengucuran dana Bank Century. Terbukti pengucuran dana 'penyelamatan' sebesar Rp 6,7 triliun dari LPS itu tidak diketahui sama sekali oleh DPR.

Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PKS Andi Rahmat mengatakan, sikap Sri Mulyani dan Boediono yang telah menyepakati kucuran dana ke Bank Century itu selama ini tertutup dengan DPR. Padahal, antara pemerintah dan DPR sudah sepakat pengucuran dana itu hanya Rp 1,3 triliun.

"Memang undang-undang mengatur bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tak harus meminta izin DPR untuk mengucurkan dana tersebut. Tapi DPR hanya sepakati dana untuk menghadapi persoalan akibat krisis sebesar Rp 1,3 triliun. Setelah Januari 2009, tidak ada laporan apa-apa, sampai menyeruak seperti sekarang," ujar Andi di Warung Daun Pakubuwono, Jakarta, Sabtu (5/9).

Andi pun menyatakan bahwa DPR saat ini sangat menyesalkan sikap Departemen Keuangan, BI, dan LPS yang tidak transparan menyampaikan hal tersebut kepada DPR. Dan alasan tidak transparan itu dilakukan juga dinilai, Andi tidak masuk akal.

"Kata mereka, tidak transparan agar menjaga situasi pasar dan tidak terjadi rush. Ini memang persoalan yang agak rumit, tapi masak sama DPR saja yang juga lembaga negara tidak tranparan juga," cetusnya. [mut]

Sumber : inilah.com

Read More