Partai Koalisi Diminta Tunggu Audit BPK

JAKARTA (SI) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta partai mitra koalisi untuk menyikapi angket Century setelah selesai dilakukannya audit BPK.

Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Presiden berharap agar audit terhadap Bank Century tetap berjalan,namun semua harus menunggu hasil audit BPK. “Jangan sampai audit itu dihentikan. Jadi dituntaskan dan setelah itu baru dilakukan hal-hal lain kalau diperlukan,” ujarnya di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin. Tifatul Sembiring yang merupakan menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, permintaan Presiden itu disampaikan saat seluruh menteri dari mitra koalisi Demokrat dikumpulkan di Wisma Negara,Rabu (18/11) sore.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu, Presiden meminta pendapat dan masukan dari partai mitra koalisi tentang arah perkembangan angket Century yang sedang bergulir di DPR saat ini.“Supaya lurus saja begitu karena semua juga mengusulkan bahwa (angket Century) menunggu audit BPK,bukan hanya Presiden,kita juga semua melihatnya begitu. Karena permintaan oleh BPK juga dilakukan oleh DPR,”jelasnya. Tifatul membantah bahwa pertemuan tersebut upaya untuk menjegal hak angket Century.“Kok di DPR dijegal di sini? Enggak bisa. Struktur itu nggak bisa dari sini,” katanya.

Presiden SBY pada Rabu (18/11) sore sekitar pukul 17.10 WIB menerima seluruh menteri yang berasal dari partai politik.Menteri asal parpol yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN),Menko Kesra Agung Laksono (Golkar), Meneg Kominfo Tifatul Sembiring (PKS), Meneg Pora Andi Mallarangeng (Demokrat), Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri (PKS),Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (PAN), Menpera Suharso Monoarfa (PPP),Menkumham Patrialis Akbar (PAN),dan Menag Suryadharma Ali (PPP).

Ketika ditanya apakah Presiden meminta agar langkah-langkah untuk hak angket harus ada komunikasi terlebih dahulu dari mitra koalisi,Tifatul membantah. “Nggak ada perintah-perintah dari Presiden soal ini. Beliau hanya minta supaya partai koalisi itu meneruskan komunikasi baik di legislatif maupun di eksekutif,” tambahnya. Mantan Presiden PKS ini menegaskan, meskipun telah bertemu Presiden dalam pembahasan Century,dia tetap tidak akan memberikan instruksi kepada kader partainya di DPR untuk menghentikan angket Century.Menurutnya, seorang menteri tidak dapat memberikan instruksi kepada DPR.

“Instruksi kan dari partai. Kita cuma menyamakan persepsi kita tentang masalah-masalah itu,” tandasnya. Sementara itu, Menkumham Patrialis Akbar menjamin bahwa tidak ada sama sekali dana Century yang mengalir dalam dana kampanye SBY-Boediono beberapa waktu lalu.Menurut Patrialis, anggaran kampanye SBY pada pilpres lalu dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. “Pak SBY bilang, nggak pernah ada satu sen pun (dana Century untuk kampanye). Tidak ada masalah dengan Bank Century. Itu fitnah yang menyatakan ada dana ke Pak SBY,ke tim pilpres, dan segala macam,”ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan Jakarta mempersilakan audit investigatif terhadap Century dibuka secara keseluruhan. Hal itu untuk menghindari fitnah.“Yang diberikan kepada BPK untuk audit investigatif jauh lebih lengkap dan lebih banyak lagi. Kalau mau dibuka, semuanya saja,jadi tidak menimbulkan fitnah,”tandasnya. Pada kesempatan itu Sri Mulyani juga mempertanyakan notulensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) yang saat ini telah beredar luas di berbagai media.

Dia mempertanyakan dari mana mantan anggota DPR Komisi XI Dradjad Wibowo mendapatkan notulensi KKSK yang disebut sebagai kotak hitam tersebut.“Pak Dradjad dapat dari mana yah. Ini confidential dan rahasia.Kayaknya ada black box,ada misterinya,”ujar Sri Mulyani. (rarasati syarief)

Read More

PDIP Klaim PKS, Dukungan Hak Angket Semakin Deras

Jakarta, RMOL. Tim independen bentukan PDI Perjuangan untuk usut kasus Bank Century telah terbentuk selama dua minggu dan kini hasilnya mulai terasa.

Kemarin, anggota Fraksi PDIP Gayus Lumbuun mengaku dukungan hak angket untuk ungkap skandal triliunan rupiah itu datang dari enam fraksi DPR. Ia menyebutkan enam fraksi itu adalah Fraksi PKB, Partai Golkar, PDIP, PPP, Gerindra dan Hanura. Sedangkan, hari ini (Rabu, 11/11), di gedung DPR, Senayan, Jakarta, anggota fraksi PDIP Eva Sundari mengklaim dukungan hak angket telah mendapat persetujuan 62 anggota DPR dari F-PDIP dan disokong oleh enam perwakilan fraksi selain F-PDIP, termasuk PKS. Enam perwakilan fraksi itu adalah Maruarar Sirait (F-PDIP), HA Kundi M (F-PPP), Syraifuidn Suding (F-Hanura), M Hutabarat (F-Gerindra), Azis Syamsudin (F-Golkar), Chairuman Harahap (F-Golkar), KH Buchori (F-PKS), dan Effendy Choirie (F-PKB) baru akan menandatangani.

“FPDIP menilai hak angket Bank Century ini sangat serius dan pembentukan tim independent diperintahkan oleh DPP bukan Fraksi PDIP, terdiri dari 20 orang. Ini dari komisi II, III dan IV,” ujar Eva.

Eva berharap komitmen SBY dalam penumpasan korupsi bukanlah double standart. PDIP memilih angket agar mekanisme kelembagaan formal bisa terlaksana. Angket membuka peluang investigasi dan verifikasi. [ald]

sumber : rakyatmerdeka.co.id

Read More

PKS Dukung Angket Century

JAKARTA(SI) – Dukungan hak angket Century terus meluas. Pejabat Sementara (Pjs) Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq yang selama ini pasif bahkan ikut serta membubuhkan tanda tangan pengajuan hak Dewan tersebut Lutfi Hasan mengatakan, partainya belum resmi membahas masalah ini.

Namun, pihaknya sebagai anggota DPR berhak menyatakan hak konstitusional yang dimilikinya sebagai anggota Dewan. ”Hak ini kan tidak bisa dibatasi,” papar pengganti Tifatul Sembiring di Jakarta kemarin. Menurut Lutfi, hak angket ini bisa menjadi salah satu jalan untuk mencari kebenaran dalam persoalan dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

”Kalau memang angket ini dirasa perlu untuk kebaikan dan kebenaran, untuk membongkar,mengapa tidak didukung? Hanya itu dasar kita, mencari kebenaran dalam kasus Century,”kilahnya. Diamenegaskan, dukunganangket ini bukan sekadar menaikkan citra PKS karena dukungan publik untuk mengungkap kasus ini makin besar.Menurut dia,tidak harus yang lebih cepat memberikan dukungan berarti lebih baik.

Menurut dia, dukungan ini tidak harus ditafsiri PKS sudah tidak sejalan dengan partai koalisi. Namun, dukungan tersebut sebagai bagian dari amar makruf nahi munkar. Sebagaimana diketahui, PKS telah terikat kontrak dengan Presiden SBY-Boediono yang akan terus saling mendukung kebijakannya. Dalam kasus Century tampaknya pemerintah belum setuju terhadap adanya angket.

Hal itu terlihat dari sikap Partai Demokrat yang masih kukuh menunggu hasil audit BPK. Apalagi dalam kasus talangan dana ini, nama Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI disebut-sebut ikut bertanggung jawab. Dukungan angket Century sampai kemarin telah mencapai 73 anggota DPR .Mereka berasal dari tujuh fraksi baik mitra koalisi pemerintah maupun penyeimbang.

Hari ini akan diberikan ke Bamus DPR untuk dijadwalkan pembahasan dalam paripurna. Anggota Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari yang menjadi salah satu inisiator mengatakan, fraksinya telah membentuk tim kecil. Tim ini telah melakukan kajian historis, hukum, dan ekonomi atas proses kebijakan dana talangan bagi Bank Century.

”Kami jadi inisiator karena laporan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menengarai ada pelanggaran hukum dalam proses pemberian dana talangan. Kami juga telah dihubungi beberapa kelompok sipil agar kasus ini dibongkar sampai tuntas,” kata Eva menjelaskan dasar FPDIP menjadi inisiator hak angket. Eva menegaskan, pilihan hak angket merupakan pilihan rasional untuk membongkar kasus ini.

Angket Century ini tidak ada kaitannya dengan membidik orang per orang.Kalaupun nanti ada yang jadi korban dalam angket, itu konsekuensi dari komitmen penegakan hukum. ”Angket ini akan jadi titik awal investigasi dan verifikasi pengucuran dana talangan itu.Sekaligus juga jadi ujian bagi pemerintah, apakah benar-benar berkomitmen pada penegakan hukum.

Kalau ini tidak dilakukan, hal serupa akan terus berulang,”ujarnya. Inisiator lainnya, Gayus Lumbuun menambahkan,dalam kajian tim kecil FPDIP menemukan beberapa hal. Dana talangan Bank Century mengguncangkan keuangan negara. Dari yang semula disepakatiDPRsebesarRp1,3triliun, dana talangan itu membengkak menjadi Rp6,7 triliun yang kemudian berkembang menjadi Rp9 triliun.

Proses pengambilan kebijakan itu pun diduga melanggar hukum. Kebijakan pengucuran bailout tersebut tidak mempunyai payung hukum. Perpu 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sudah ditolak DPR pada Desember 2008. ”Kami menilai, ada tiga pihak yang bertanggung jawab. Gubernur Bank Indonesia (BI) karena terkait kebijakan terhadap bank, Menteri Keuangan karena terkait pengambilan keputusan yang janggal yaitu rapat jam 04.00 pagi, dan pemilik Bank Century,”paparnya.

Seperti diberitakan, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berujung keputusan pencairan dana talangan Century dilakukan 20-21 November 2008 dini hari. Rapat yang berlangsung di Kantor Depkeu, Lapangan Banteng itu dihadiri Gubernur BI Boediono, Menkeu Sri Mulyani (Ketua KSSK),dan Raden Pardede (Sekretaris KSSK). (helmi firdaus)

sumber : seputar-indonesia.com

Read More