JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, merasa partainya “dikerjain” oleh partai lain terkait pemilihan Ketua MPR periode 2009-2014. Dalam sidang paripurna MPR, Sabtu (3/10) malam, PKS akhirnya gagal mengusung Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR. “Yang lebih tepat bahasanya, PKS dikerjain,” kata Tifatul dihubungi Republika, Ahad (4/10).
Pada sidang Paripurna semalam, PKS sebenarnya siap bertempur melawan koalisi besar yang mengusung Taufik Kiemas, dengan menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, terang Tifatul, sikap PKB tiba-tiba berubah mendukung Taufik Kiemas sesaat sebelum sidang Paripurna digelar. “Itu yang saya kecewa udah mau masuk paripurna, dia (PKB) katakan mundur dari kesepakatan,” tambah Tifatul.
Menurut Tifatul paket pimpinan MPR yang diajukan PKS sebenarnya cukup baik dengan memperhatikan keterwakilan unsur daerah. Dibanding paket 4:1 (empat wakil partai dan satu dari DPD) yang diajukan koalisi partai besar seperti Partai Demokrat, PDIP dan Partai Golkar, paket yang diakukan PKS menawarkan tiga wakil DPD dan dua dari partai (2:3).
Meski kans kemenangan melawan koalisi besar yang mengusung Taufik Kiemas kecil, menurut Taufik, yang paling penting adalah semangat patriotik perlawanannya. Arogansi kekuasaan yang dicerminkan koalisi besar agar pemilihan Ketua MPR ditentukan secara aklamasi dan mengurangi keterwakilan daerah di MPR, tegas Tifatul harus dilawan. “PKS abstain kemarin itu,” tambnah Tifatul.
Gagalnya PKS menjadikan Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR, lanjut Tifatul, tidak berarti PKS “tidak kebagian apa-apa” di parlemen. Posisi wakil ketua DPR dan anggota DPR yang mencapai 57 orang, sebut Tifatul, sebagai kekuatan PKS di parlemen. Adapun soal komitmen dukungan tehadap Hidayat yang sebelumnya diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Tifatul enggan mengomentarinya. “Saya masih optimistis koalisi ini (PKS-Demokrat –red) masih bisa bekerja sama,” kata Tifatul. dri/pur
Sumber : www.republika.co.id
Pada sidang Paripurna semalam, PKS sebenarnya siap bertempur melawan koalisi besar yang mengusung Taufik Kiemas, dengan menggandeng Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, terang Tifatul, sikap PKB tiba-tiba berubah mendukung Taufik Kiemas sesaat sebelum sidang Paripurna digelar. “Itu yang saya kecewa udah mau masuk paripurna, dia (PKB) katakan mundur dari kesepakatan,” tambah Tifatul.
Menurut Tifatul paket pimpinan MPR yang diajukan PKS sebenarnya cukup baik dengan memperhatikan keterwakilan unsur daerah. Dibanding paket 4:1 (empat wakil partai dan satu dari DPD) yang diajukan koalisi partai besar seperti Partai Demokrat, PDIP dan Partai Golkar, paket yang diakukan PKS menawarkan tiga wakil DPD dan dua dari partai (2:3).
Meski kans kemenangan melawan koalisi besar yang mengusung Taufik Kiemas kecil, menurut Taufik, yang paling penting adalah semangat patriotik perlawanannya. Arogansi kekuasaan yang dicerminkan koalisi besar agar pemilihan Ketua MPR ditentukan secara aklamasi dan mengurangi keterwakilan daerah di MPR, tegas Tifatul harus dilawan. “PKS abstain kemarin itu,” tambnah Tifatul.
Gagalnya PKS menjadikan Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR, lanjut Tifatul, tidak berarti PKS “tidak kebagian apa-apa” di parlemen. Posisi wakil ketua DPR dan anggota DPR yang mencapai 57 orang, sebut Tifatul, sebagai kekuatan PKS di parlemen. Adapun soal komitmen dukungan tehadap Hidayat yang sebelumnya diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Tifatul enggan mengomentarinya. “Saya masih optimistis koalisi ini (PKS-Demokrat –red) masih bisa bekerja sama,” kata Tifatul. dri/pur
Sumber : www.republika.co.id
