INILAH.COM, Solo - Belum diketahui siapa kader parpol pendukung SBY-Boediono yang masuk dalam kabinet. Namun, PKS akan mempersiapkan kadernya untuk menjadi menteri setelah proses di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
"Kami jika diminta SBY akan mempersiapkan sesuai kriteria. Tapi, masih menunggu setelah proses di MK selesai," kata Wakil Sekjen DPP PKS, Zulkieflimansyah, usai acara pembekalan dan konsolidasi 137 anggota legislatif terpilih asal PKS se-Jawa Tengah di solo, Senin (10/8).
Menurut Zul, dari pengalaman pemilihan kabinet sebelumnya, SBY selalu taat prosedur dan sudah dikomunikasikan dengan partainya. Setelah proses di MK selesai, SBY akan bertemu pimpinan partai untuk membicarakan langkah ke depan termasuk menyusun kabinet.
PKS akan menunggu arahan dari SBY kira-kira seperti apa, koalisi kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, dan struktur kabinetnya. Setelah itu, baru dapat menawarkan nama-nama kadernya sesuai yang dibutuhkan.
Meskipun, PKS ketika membentuk koalisi dengan capres terpilih ada kesepakatan awal yang sangat mendasar yakni untuk membangun koalisi didasarkan atas nilai, tetapi bukan pada bagi-bagi kursi dalam kabinet.
Oleh karena itu, PKS ikut berpartisipasi dalam koalisi karena berkeinginan yang taat aturan, taat etika, dan ditekankan berkesinambungan pembangunan. Soal susunan kabinet memang harus dibicarakan bersama dan tidak etis juga PKS meminta jatah kabinet. [*/bar]
Sumber: http://www.inilah.com
"Kami jika diminta SBY akan mempersiapkan sesuai kriteria. Tapi, masih menunggu setelah proses di MK selesai," kata Wakil Sekjen DPP PKS, Zulkieflimansyah, usai acara pembekalan dan konsolidasi 137 anggota legislatif terpilih asal PKS se-Jawa Tengah di solo, Senin (10/8).
Menurut Zul, dari pengalaman pemilihan kabinet sebelumnya, SBY selalu taat prosedur dan sudah dikomunikasikan dengan partainya. Setelah proses di MK selesai, SBY akan bertemu pimpinan partai untuk membicarakan langkah ke depan termasuk menyusun kabinet.
PKS akan menunggu arahan dari SBY kira-kira seperti apa, koalisi kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, dan struktur kabinetnya. Setelah itu, baru dapat menawarkan nama-nama kadernya sesuai yang dibutuhkan.
Meskipun, PKS ketika membentuk koalisi dengan capres terpilih ada kesepakatan awal yang sangat mendasar yakni untuk membangun koalisi didasarkan atas nilai, tetapi bukan pada bagi-bagi kursi dalam kabinet.
Oleh karena itu, PKS ikut berpartisipasi dalam koalisi karena berkeinginan yang taat aturan, taat etika, dan ditekankan berkesinambungan pembangunan. Soal susunan kabinet memang harus dibicarakan bersama dan tidak etis juga PKS meminta jatah kabinet. [*/bar]
Sumber: http://www.inilah.com
0 komentar:
Posting Komentar