Hidayat Nur Wahid Teken Angket Century

VIVAnews - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid ikut mendukung usulan hak angket kasus Bank Century. Dukungan Hidayat itu sudah dipertegas dengan pembubuhan tanda tangan.

Hidayat Nur Wahid menandatangi dukungan hak angket itu pada Senin 30 November 2009, seperti yang ditunjukkan inisiator angket dari PKS Muhammad Misbakhun di Gedung DPR.

"Lihat ini, siapa yang tanda tangan," kata Muhammad Misbakhun di sela jumpa pers Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum di Gedung DPR. Misbakhun menunjukkan tanda tangan itu kepada inisiator angket lainnya, Maruarar Sirait, politisi dari Fraksi PDIP.

Misbakhun langsung melanjutkan, "Ini tanda tangan Hidayat Nur Wahid. Barusan tanda tangan," ujar politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini petang tadi. Maruarar pun merespons, "Bagus, bagus," ujar dia.

Dengan masuknya dukungan dari Fraksi Demokrat, total dukungan bagi angket Century mencapai 502 tanda tangan anggota DPR.

Menurut Maruarar, dengan total 502 dukungan terhadap Century, maka inisiator Century tidak lagi menjadi kelompok minoritas, melainkan mayoritas yang patut diperhitungkan.

Sumber : vivanews.com

Read More

Pencanangan Gerakan Nasional Kakao Fermentasi untuk Mendukung Industri Dalam Negeri

Jakarta 25 Nopember 2009. Pada tanggal 23 Nopember 2009 bertempat di Lapangan Andi Djemma, Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, Menteri Pertanian Ir. Suswono, MMA telah mencanangkan “Gerakan Nasional Kakao Fermentasi untuk mendukung Industri Dalam Negeri”.

Dalam acara yang dihadiri oleh beberapa pimpinan daerah penghasil kakao dan para petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) tersebut, Menteri Pertanian mengatakan bahwa acara Pencanangan Gerakan Nasional Kakao Fermentasi untuk mendukung Industri Dalam negeri ini memiliki arti yang sangat strategis dalam upaya mendorong peningkatan pembangunan agroindustri kakao nasional, khususnya dalam upaya meningkatkan produksi kakao fermentasi, bermutu dan memiliki nilai tambah, sekaligus dapat menyediakan bahan baku industri dalam negeri secara berkelanjutan.

Mentan juga menjelaskan bahwa pada saat ini luas areal tanaman kakao di Indonesia mencapai 1,5 juta hektar dengan produksi sebesar 790 ribu ton, yang menempatkan Indonesia sebagai negara produsen kakao terbesar ketiga di dunia, setelah Pantai Gading dan Ghana. Pada tahun 2008 kakao tercatat memberikan sumbangan devisa sebesar US$ 1150 juta, yang merupakan penghasil devisa terbesar ketiga di sub sektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet. Di samping itu perkebunan kakao mampu memberikan sumbangsih terhadap keluarga pekebun, karena hampir 93% kebun kakao dimiliki dan diusahakan oleh rakyat, yang melibatkan hampir 1,5 juta kepala keluarga.

Dalam kaitannya dengan penyediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, Mentan menambahkan bahwa kita masih menghadapi berbagai kendala, khususnya masalah mutu. Kita belum mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri karena alasan produksi biji kakao kita masih bermutu rendah dan belum difermentasi. Permasalahan mutu ini dapat berimplkasi terhadap pengurangan nilai atau penalti, bahkan penolakan dari industri pengolahan kakao maupun dari negara pengimpor. Hal ini menyebabkan citra kakao kita di mata dunia menjadi rendah. Saat ini terdapat 16 unit industri kakao nasional dengan kapasitas terpasang sekitar 293 ribu ton/tahun. Namun demikian hanya 3 unit yang beroperasi, sedangkan 9 unit berhenti sementara, 3 unit berhenti total dan 1 unit belum beroperasi.

Kebijakan pengembangan kakao pada saat ini dan di masa depan harus diarahkan kepada upaya mewujudkan agroindustri kakao yang berdaya saing dan berkeadilan, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi pelaku usahanya, khususnya petani secara berkelanjutan. Menteri Pertanian selanjutnya mengharapkan agar penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi biji kakao dan dapat diterapkan mulai tahun 2010 yang akan datang.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Pertanian menghimbau agar industri kakao yang saat ini masih tertidur dapat segera bangkit untuk mengolah biji kakao menjadi produk coklat, dan bila perlu kita tidak lagi mengekspor kakao dalam bentuk biji.

Sumber: Deptan.go.id

Read More

Menkominfo Merealisasikan Sebagian Program 100 Harinya

Siaran Pers No. 221/PIH/KOMINFO/11/2009 tentang Mulai Terealisasinya Secara Konkret dan Tepat Waktu Atas Sebagian Program 100 Hari Menteri Kominfo Tifatul Sembiring Melalui Peresmian Awal Pembangunan Palapa Ring, Pengoperasian Program Desa Berdering (USO) dan Sejumlah Proyek Infrastruktur Telekomunikasi Oleh Presiden RI

(Jakarta, 30 November 2009). Syukur Alhamdulillah sangat layak dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, demikian ungkapan yang paling tepat saat Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal 30 November 2009 tepat pada jam 14.35 WIB mengakhiri dialog interaktifnya melalui fasilitas layanan telekomunikasi perdesaan (yang lebih populer dengan istilah program USO) dengan seorang pemuka desa, yang masing-masing dari 2 desa yang berada di pelosok Nusa Tenggara Barat dan juga Kalimantan Barat. Percakapan melalui tele conference tersebut mengakhiri rangkaian acara Presiden RI yang mulai berlangsung sejak jam 13.00 yang diawali dengan peresmian awal dimulainya pembangunan fisik program penggelaran fiber optik yang akan menghubungkan Mataram hingga Kupang, peresmian mulai beroperasinya  program telefon berdering (yang lebih dikenal dengan program USO). Program ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk segera memperkecil kesenjangan informasi ( digital divide ), sehingga nantinya diharapkan dalam waktu dekat ini sekitar 25.000 desa di seluruh Indonesia pada akhir Januari 2009 atau sebanyak 31.824 desa pada akhir tahun 2010 dapat terakses telekomunikasi. Dan selanjutnya peresmian yang dilakukan oleh Presiden RI dan disaksikan oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa pejabat Departemen Kominfo, Komisaris dan Direksi PT Telkom, Direksi PT Indosat dan Direksi PT Bakrie Telcom, anggota BRTI, Mastel dan berbagai instansi lain yang terkait dengan penygembangan telekomunikasi ini adalah berupa suatu penanda-tanganan prasasti atas selesainya sejumlah proyek infrastruktur telekomunikasi yang dimiliki PT Telkom seperti tersebut di bawah ini:

No.	Nama Proyek	Nilai Proyek (US$)	Kapasitas Terpasang	Panjang / Lokasi	Jadwal Penyelesaian
1.	Backbone fiber optic Sulawesi – Kalimantan :•  Makassar – Pare Pare – Palopo – Palu. •  Palu – Gorontalo – Manado . •  Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda – Sengata	34 Juta	20 Gbps	5.445 km	19 Januari 2008 s/d. 27 Agustus 2009
2.	Backbone fiber optic Sumatera (Padang – Bengkulu)	4,3 Juta	20 Gbps	914 km	18 Januari 2008 – 4 April 2009
3.	Jaringan Transport IP
	- IP Core	8 Juta	140 Gbps	14 lokasi	4 Januari 2008 s/d. 1 Agustus 2009
	- Metro E	45 Juta	2,5 Gbps	912 lokasi	1 Januari 2008 s/d. 10 November 2009
	- Soft Switch	15,8 Juta	580.000 SSL	12 lokasi	5 Desember 2008 s/d. 1 Desember 2009
4.	Backbone fiber optic BSCS (Batam Singapore Cable System).	22 Juta	40 Gbps	62 km	3 Maret 2008 s/d. 1 Juni 2009
5.	Kapasitas 40 Gbps milik PT Telkom di Konsorsium AAG (Asia-America Gateway)	40 Juta	40 Gbps	10.000 km	27 April 2007 s/d. 26 Oktober 2009

Kelegaan Departemen Kominfo ini sangat beralasan, selain Palapa Ring dan program USO ini merupakan sebagian dari icon unggulan dari program 100 hari Menteri Kominfo Tifatul Sembiring yang peresmiannya langsung dilakukan oleh Presiden RI (di saat program 100 hari dari beberapa Menteri yang lain belum terealisasi), juga karena jalan menuju ke arah dimulainya awal pembangunan konkret Palapa Ring ini bukan sesuatu yang mudah, atau dengan kata lain sangat berliku-liku dan kadang kala penuh ketidak pastian yang mudah menimbulkan apatis dan kadang sikap frustasi. Awalnya adalah rapat kerja antara Menteri Kominfo Sofyan A. Djalil dengan Komisi 1 DPR-RI pada tanggal 24 Januari 2007, dimana Menkominfo telah menjelaskan secara ringkas tentang konsep jaringan Palapa Ring. Sebagaimana diketahui, seandainya jaringan Palapa Ring ini dapat terwujud, setiap ibukota kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 440 akan saling terhubung dengan fiber optic dengan memilih jalur yang paling efisien, karena tujuan proyek Palapa Ring ini adalah untuk membangun dan mengoperasikan jaringan tulang punggung pita lebar nasional yang terdiri dari 7 ring (cincin) serat optik yang mengelilingi pulau-pulau utama dimana 1 ring nasional yang menghubungkan seluruh ring. Proyek Palapa Ring ini adalah contoh pertama proyek jaringan infrastruktur fiber optic yang diimplementasikan melalui mekanisme public-private partnership di Indonesia. Pada awal mulanya, konsep Proyek Palapa Ring ini pernah dipresentasikan oleh Menteri Perhubungan Hatta Rajasa (mengingat saat itu Ditjen Postel masih berada di bawah Departemen Perhubungan) pada Infrastructure Summit I di Hotel Shangrila pada bulan Januari 2005. Pada perkembangan berikutnya setelah memperoleh berbagai penyempurnaan yang jauh lebih komprehensif, konsep Proyek Palapa Ring ini kembali dipresentasikan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Kominfo Sofyan A. Djalil dan Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar pada Infrastructure Summit II di Jakarta Hilton Convention Centre pada bulan November 2006.

Proyek Palapa Ring ini pada awalnya dirancang berdasarkan studi kelayakan untuk menentukan desain optimum terkait dengan kondisi trafik telekomunikasi pada masa yang akan datang. Total panjang serat optik kabel laut ini adalah 35.280 km dan 20.737 km kabel serat optik inland (di daratan). Kebutuhan investasi adalah sebesar US$ 1.517 milyar. Sekitar 15.000 km kabel serat optik eksisting telah dibangun oleh beberapa operator (PT Telkom, PT Excelcomindo, PT Indosat dan PT Comnet Plus) dan diharapkan terintegrasi dengan proyek Palapa Ring. Kebutuhan serat optik yang masih sangat panjang yang harus segera dibangun ini menuntut adanya konsep jaringan nasional pita lebar secara komprehensif yang berkapasitas besar, sehingga biaya per Mbps lebih murah serta merupakan jaringan nasional terpadu terintegrasi dengan jaringan eksisting.

Perkembangan lebih lanjut bahwa desain jaringan dari Palapa Ring akan fleksibel, dimana kelak pelaksana proyek diberikan keleluasaan untuk menentukan desain mana yang paling efisien, sepanjang memenuhi koridor teknis yang akan ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini tentu akan berdampak pada biaya pembangunan dan pengoperasian Proyek Palapa Ring ini. Sejauh ini sudah terdapat 5 calon investor yang secara formal telah menyatakan ketertarikan (dengan menyampaikan letter of intent ) dalam proyek Palapa Ring ini, yaitu: PT. Bakrie Telecom, PT. Wireless Indonesia, PT. Telkom, PT. Aqela Communications, dan PT. Potensi Bumi Sakti. Di luar 5 calon investor tersebut masih terdapat sekitar sepuluh calon investor lain yang juga cenderung menunjukkan minat meski belum secara formal dan mereka ini pada umumnya dari para penyelenggara telekomunikasi. Ketertarikan dan minat ini sebagian di antaranya ditunjukkan pada saat pertemuan terbatas di Ditjen Postel pada tanggal 25 Januari 2007 yang dipimpin langsung oleh Dirjen Postel. Sesuai dengan rencana, time frame sementara yang sudah disusun oleh Departemen Kominfo kegiatannya diawali dengan pembentukan Tim Palapa Ring pada akhir bulan Januari 2007, pengkajian model bisnis pada akhir bulan Pebruari 2007, pertemuan lintas sektoral pada bulan Maret 2007, pembentukan konsorsium pada akhir bulan Mei 2007, penyusunan desain detail dari jaringan fiber optic dimulai mulai pada bulan Juni 2007.

Sebagai tindak lanjut dari Infrastructure Simmit II ini, Ditjen Postel secara intensif terus melakukan penyempurnaan konsep Proyek Palapa Ring, khususnya mengkaji bentuk model bisnis yang sesuai, dengan melibatkan internal Ditjen Postel dan Departemen Kominfo maupun dengan pihak eksternal, seperti misalnya dengan beberapa konsultan tertentu, Bappenas, Kantor Menko Perekonomian, dan sebagian besar penyelenggara telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan pemberian insentif berupa Right of Way. Untuk keperluan tersebut, akan dilaksanakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan penyediaan infrastruktur seperti misalnya dengan Departemen PU, Dephub, Depdagri, KKPPI, PT KAI, PT PLN dan berbagai pihak lain yang terkait. Dalam suatu pertemuannya di pertengahan bulan Januari 2007 ini, calon investor tersebut di atas yang diundang oleh Departemen Kominfo pada umumnya mendukung secara konstruktif terhadap Proyek Palapa Ring, khususnya dalam mendorong pemerintah untuk menyiapkan right of way dan pembentukan model konsorsium. Beberapa usulan dari calon investor antara lain; prioritasisasi pembangunan di kawasan timur Indonesia, pembagian wilayah berdasarkan apakah perlu dikonsorsiumkan atau tidak, pengkajian mendalam terhadap model bisnis konsorsium sebelum pembentukan konsorsium, bahkan usulan akan membangun sendiri jika konsorsium tidak terbentuk. Ada pula sebaliknya yang tidak berminat konsorsium karena akan berpartner dengan investor asing untuk membangun sendiri jaringan FO.

Tujuan utama Ditjen Postel pada khususnya dan Departemen Kominfo pada umumnya dalam lebih melibatkan para stake-holder kalangan penyelenggaraan telekomunikasi dalam pembahasan Proyek Palapa Ring ini selain agar Tim Palapa Ring lebih responsif dalam memanfaatkan masukan-masukan yang konstruktif sehingga konsep Palapa Ring ini menjadi friendly view to the investors dan visible , juga untuk menunjukkan, bahwa pemerintah tidak jalan sendiri dalam penyempurnaan konsep ini. Itulah sebabnya, sebagai tindak lanjut pertemuan pertengahan Januari 2007 tersebut, telah disepakati pembentukan tim kecil untuk lebih mengintensifkan pembahasan substansi konsep Proyek Palapa Ring, khususnya pengkajian model bisnis dan persiapan pembentukan konsorsium, termasuk di antaranya untuk mengetahui perlu tidaknya format insentif tertentu yang perlu diberikan, sampai seberapa jauh kewenangan pemerintah dalam penyempurnaan konsep apakah cukup koridor teknis dan model bisnisnya atau memberikan kebebasan sepenuhnya pada pihak investor untuk menentukan desainnya, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangannya, program Palapa Ring diawali melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman Konsorsium Palapa Ring tanggal 25 Mei 2007 di Jakarta oleh direksi dari 7 perusahaan (PT Bakrie Telecom, PT Excelcomindo Pratama, PT Indosat, PT Infokom Elektrindo, PT Macca System Infocom, PT Powertek Utama Internusa, dan PT Telkom). Keberaraan Proyek Palapa Ring ini sepenuhnya dilatar belakangi oleh suatu kondisi, bahwasanya seluruh rakyat Indonesia berhak untuk memperoleh akses informasi, sehingga tidak berada pada posisi ketertinggalan informasi (digital divide) mengingat selama ini tingkat teledensitas masih sangat rendah meski dibandingkan untuk kawasan Asia Tenggara sekalipun. Padahal pada sisi yang lain, telekomunikasi memiliki peranan yang sangat strategis. Namun demikian ketika persoalan ini dicoba segera dipecahkan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah di antaranya konstalasi geografi dan demografi Indonesia yang sangat beragam, kebutuhan nilai investasi yang sangat tinggi mengingat sifatnya yang padat tehnologi dan modal, dan kendala keterbatasan dana APBN dalam membiayai pembangunan sarana telekomunikasi. Itulah sebabnya kemudian pemerintah pernah mencoba mengatasinya melalui skema KSO (Kerjasama Operasi) yang melibbatkan sejumlah perusahaan-perusahaan swasta terkenal, seperti PT Pramindo Ikat Nusantara (di Sumatera), PT Ariawest International (di Jawa Barat dan Banten), PT Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (di Jawa Tengah), PT Dayamitra Telekomunikasi (di Kalimantan) dan PT Bukaka SingTel Internasional (di Sulawesi). Namun demikian, krisis moneter yang awalnya terjadi di sekitar tahun 1997 telah berkontribusi signifikan terhadap keterbatasan skema KSO.

Momentum 25 Mei 2009 tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Konsorsium pada tanggal 10 November 2007 di Surabaya (namun tidak lagi oleh 7 perusahaan, melainkan tinggal 6 perusahaan, karena PT Macca System Infocom telah mengundurkan diri). Akan tetapi, dalam perkembangan berikutnya, konsorsium juga telah mengalami hingga kemudian hanya tersisa 3 penyelenggara telekomuniklasi (PT Telkom, PT Indosat dan PT Bakrie Telcom, sedangkan PT Excelcomindo Pratama untuk sementara off terlebih dahulu dan akan kembali bergabung dengan konsorsium jika kondisi internal perusahaan sudah memungkinkan untuk itu). Nantinya sektor utara Indonesia Bagian Timur akan dibangun oleh  Konsorsium Palapa Ring dengan membangun segmen segmen fiber optic darat (inland cable) maupun bawah laut (submarine cable) pada awal tahun 2011 dari Manado, Ternate, Sorong, Ambon, Kendari hingga Makassar (yang dilewati adalah Manado – Bitung = 58 km ; Bitung – Ternate = 303,3 km; Ternate – Sorong = 658,5 km; Sorong – Ambon = 722,8 km; Ambon – Kendari = 778,5 km; dan Kendari – Kolaka = 192 km, Kolaka – Watampone = 156,3 km, Watampone – Bulukumba = 157 km dan Bulukumba – Makassar = 194 km. Sedangkan sektor selatan dari Indonesia Bagian Timur didanai sepenuhnya oleh PT Telkom dengan dana sebesar 52 juta US$ dan diharapkan dapat diselesaikan pada akhir bulan November 2010 (yang dilewati adalah Mataram – Kawinda Nae = 292,3 km; Kawinda Nae – Raba = 142,5 km; Raba – Waingapu = 307,5 km; Waingapu – Ende = 210,1 km; dan Ende – Kupang = 285,4 km).

Seluruh rangkaian peresmian tersebut terhubung secara langsung dengan fasilitas video conference akan menghubungkan Presiden RI dengan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, yang didampingi oleh Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi dan Direktur Utama PT Telkom Rinaldi Firmansyah yang berada di Mataram. Terkait dengan mulai beroperasinya telfon berdering melalui program USO, program ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk segera memperkecil kesenjangan informasi ( digital divide ), pemerataan pembangunan akses komunikasi dan informasi khususnya untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan tidak layak secara ekonomi, sehingga nantinya diharapkan dalam waktu dekat ini sekitar 25.000 desa di seluruh indonesia pada akhir januari 2010 atau sebanyak 31.824 desa pada akhir tahun 2010, juga dapat menikmati layanan telekomunikasi. P rogram pembangunan infrastruktur USO tidak berhenti sampai dengan saat ini saja, karena program ini merupakan program yang bersifat multi years (tahun jamak) hingga tahun 2014 dan dapat ditingkatkan menjadi desa pinter (punya internet).

Ada 4 fase manfaat yang didapat dari program USO ini secara bertahap yaitu:

1. Connectivity , yaitu keterhubungan antar desa dengan desa dan desa dengan kota dengan akses layanan suara, SMS, dan akses layanan internet yang merupakan target tahap awal dari penyediaan USO.
   
2. Transaction, yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan masyarakat sehari-hari yang dapat meningkatkan taraf hidup yang didapat dengan cara komunikasi jarak jauh atau virtual tanpa memperhitungkan jarak dan waktu seperti e-education , e-bussiness , e-health , e-book, e-library, dll melalui akses layanan ICT yang telah tersedia.
   
3. Collaboration , yaitu terciptanya komunikasi yang baik antar desa baik yang disatukan dalam wilayah administrasi tertentu ataupun di wilayah administrasi yang berbeda sehingga terjalin komunitas-komunitas antar desa yang dapat mengembangkan potensi masing-masing desa dan saling bekerjasama.
   
4. Transformation , yaitu terbentuknya transformasi kondisi sosial masyarakat yang sudah akrab dengan ict sehingga segala bentuk kegiatan sehari-hari dapat lebih efisien dan efektif dengan menggunakan ICT.
   

Read More

PKS: Usai Menuai Nikmat, Kapolri pun Diuji

JAKARTA - Karakter bangsa Indonesia yang mudah lupa tampak dalam musibah yang tengah melanda Polri.

Beberapa waktu lalu, institusi itu panen pujian karena berhasil memberangus para teroris. Kini arah jarum jam pun berubah, Polri panen hujatan dari berbagai penjuru negeri, karena kasus Bibit-Chandra dan Bank Century.

"Kita baru saja memuji dia (BHD) dalam penanganan kasus terorisme. Lalu, sekarang dihujat dalam kasus Bibit-Chandra. Itu biasalah," ujar Wasekjen DPP PKS Fachri Hamzah kepada okezone, Minggu (22/11/2009).

Hujatan ke Polri datang dalam berbagai bentuk. Mulai dari demonstransi hingga di dunia maya melalui situs jejaring sosial. Bahkan, Indonesia Police Watch (IPW) beberapa waktu lalu menyebutkan, BHD adalah Kapolri terburuk sepanjang sejarah kepolisian Indonesia.

Akhirnya, sejumlah desakan pun bermunculan agar Presiden turun tangan dalam menyelesaikan kasus Bibit-Chandra. "Setahu saya menurut UU Kepolisian dan Kejaksaan, Polisi dan Jaksa tidak boleh di intervensi oleh Presiden," pungkasnya. (ful)

Sumber : okezone.com

Read More

Guruku Sayang, Guruku Malang

Kebesaran gelar yang melekat pada tubuh para guru tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan hidup. Kerap mucul di pemberitaan, unjuk rasa para guru yang menuntut kenaikan pendapatan.

PK-Sejahtera Online: Tanggal 25 Nopember ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional, hal ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap profesi mulia yang disandang oleh guru sebagai pahlawan tanpa tanda saja.

Namun sayangnya, kebesaran gelar yang melekat pada tubuh para guru tidak dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan hidup. Kerap mucul di pemberitaan, unjuk rasa para guru yang menuntut kenaikan pendapatan.

Ketua DPD PKS Jakarta Selatan Drs. Khoiruddin, M.Sc yang juga seorang praktisi pendidikan mengatakan bahwa, terdapat kesenjangan pendapatan antara guru-guru PNS dan non PNS. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan program sertifikasi dan program in-passing.

“Sebenarnya terdapat apresiasi yang tinggi dari guru-guru non PNS terhadap pemerintah dengan adanya kesempatan pemerataan pendapatan melalui program sertifikasi dan in-passing, tapi sangat sulit dalam pelaksanaanya,” tutur putra asli Betawi ini.

Untuk dapat mengikuti program in-passing seorang guru harus mengajar selama 24 jam dalam seminggu. Sementara tidak semua sekolah swasta memiliki kelas yang banyak, sehingga waktu 24 jam perminggu tidak dapat terpenuhi. “Dengan tidak terpenuhi target tersebut, maka kesempatan untuk perbaikan pendapatan tidak terpenuhi,” cetusnya.

Lebih lanjut, Khoiruddin mendorong Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI) untuk meminta pemerintah meninjau kembali program in-passing tersebut, agar ada penghargaan kepada guru-guru yang bekerja kurang dari 24 jam.

“Harusnya yang kurang dari 24 jam juga dapat kompensasi, misalnya sudah mengajar 18 jam atau 20 jam. Jangan dipukul rata, 24 jam dapat, dan kurang dari 24 jam tidak , itu tidak adil,” cetusnya.

Sumber : pk-sejahtera.org

Read More

PKS: Ketua Panitia Angket Harus Inisiator

VIVAnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak sepakat penentuan pimpinan panitia angket Century hanya berdasar asas proporsionalitas semata. PKS khawatir angket akan kehilangan esensi apabila pertimbangan utama dalam penyusunan panitia angket ialah ukuran fraksi.

"Pemilihan ketua angket bukan cuma ditentukan oleh kuantitas (anggota fraksinya), melainkan oleh kesepakatan bersama antarfraksi," kata Misbakhun, anggota Komisi XI sekaligus inisiator angket dari Fraksi PKS, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 November 2009. "Jika tidak, bisa-bisa roh angket akan menguap. Ketua angket harus dipegang oleh inisiator," ujarnya.

Misbakhun menjelaskan, berdasarkan tata tertib DPR, panitia angket terdiri dari 30 orang anggota dewan. "Karena Demokrat ikut, maka pasti jumlah anggotanya pasti paling banyak di keanggotaan panitia angket," kata Misbakhun dalam sebuah diskusi di Gedung DPD RI. Bagaimanapun, menurut Misbakhun, jumlah keanggotaan terbanyak tidak otomatis menjamin posisi fraksi sebagai ketua angket.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan, idealnya posisi ketua panitia angket harus berasal dari kalangan inisiator, yakni Fraksi PDIP, Golkar, PKS, Gerindra, atau Hanura. Sebaliknya, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, sebaiknya mekanisme penentuan pimpinan angket mengedepankan asas proporsionalitas sesuai tata tertib.

Secara terpisah, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan kesiapan fraksinya untuk memimpin panitia angket Century. "Sebenarnya kalau dilihat dari jumlah (anggota) kami yang lebih banyak, ya pimpinannya dari kami. Jadi, Demokrat siap bila diberi kepercayaan," kata Ruhut.

Sumber : VIVAnews.com

Read More

Semangat Berkorban dan Mengorbankan

Alhamdulillah, kembali Allah SWT mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menta’zhimkan syi’ar agamaNya. Bertakbir mengagungkan asmaNya, ruku’ sujud bertaqarrub serta bersyukur atas segala karuniaNya, kemudian akan dilanjutkan dengan menyembelih kurban, sebagai manifestasi ketaatan terhadap perintahNya, meneladani RasulNya serta memperingati peristiwa pengorbanan khalilullah Nabi Ibrahim dan Ismail ’alaihimassalam.

Sesungguhnya ada hubungan yang kuat antara pelaksanaan shalat ‘iedul adha, penyembelihan qurban, dengan eksistensi kita bahkan masa depan kita sebagai umat beriman. Sebagaimana digambarkan dalam Surah al Kautsar:
INNA A’THAINAKA AL KAUTSARA
FASHALLI LIRABBIKA WANHAR
INNA SYANI-AKA HUWAL ABTAR

Surat Al Kautsar sungguh memberi kabar gembira kepada umat akhir zaman. Betapa Allah SWT yang Maha Rahman telah memuliakan junjunan alam Muhammad saw dengan pelbagai karunia ”al kautsar”. Yaitu: al khairul katsir (kebaikan yang banyak), al Islam, al Quran, katsratu al ummah, al itsar, dan ”rif’atul dzikri” di dunia ini kemudian telaga al Kautsar di akhirat kelak. Itu semua sudah Allah karuniakan kepada nabi kita Muhammad saw. Sedang bagi kita selaku ummat beliau, semua itu merupakan ”busyra” kabar gembira, bahwa jika kita memenuhi syaratNya maka semua karunia itu pun disediakan bagi kita. Syaratnya hanya dua saja, yaitu menunaikan shalat karena ”tha’atan wa taqarruban”, dan menyembelih binatang nahar karena ”syukran” atas nikmat Allah yang tak terhitung satuan maupun jumlahnya. Dengan memperbanyak shalat yang juga bermakna do’a dan banyak berkorban (tadlhiyah), nikmat dan karunia dari Allah tidak akan pernah berkurang bagi yang melaksanakannya. Justeru dengan jalan itu, karunia Ilahi akan terus ditambahkan sepanjang jalan shalat dan pengorbanan. Jalan yang memastikan masa depan yang menjanjikan kebaikan, kemajuan dan kebahagiaan.

Allahu Akkbar 3 X walillahilhamd
Tetapi sebaliknya, apabila jalan shalat dan pengorbanan itu tidak ditempuh, karena memperturutkan kemalasan dan kebakhilan, maka Allah tegaskan ”INNA SYAANIAKA HUAL ABTARU”.
Artinya apa, disebabkan keengganan mengikuti sunnah Rasulullah saw berupa penunaian shalat dan kurban, maka ”al abtaru” keterputusan aliran rahmat Allah SWT telah menjadi ketetapan. Suatu gambaran masa depan yang suram, sebab tanpa rahmat Allah maka kegelapan lahir batin telah menanti. Kegelapan individual kemudian kegelapan sosial menjadi tak dapat dihindari. Na’udzubillahi min dzalik..

Ma’asyral Mu’minin wal mukminat akramakumullah
Tadi disebutkan bahwa di antara makna ”al kautsar/karunia yang banyak” itu adalah ”rif’atul dzikri” kedudukan yang tinggi dan sanjungan yang luhur. Itu merupakan resultante yang memang wajar dan logis. Betapa tidak sebab posisi kesyukuran dan pengorbanan itu berada pada anak tangga yang luhur.

- Paling rendah adalah posisi MENGORBANKAN sesama, berarti posisi KEZHALIMAN yang mengantarkan kepada ’ZHULUMAT” kegelapan dunia akhirat, dimana aliran NUR ILAHI dan rahmatNya terputus.
- Posisi di atasnya adalah MEMBIARKAN (EGP) ”Al khudzlan” yang juga dilarang oleh Rasulullah saw. Sikap abai membiarkan sehingga orang lain celaka, meskipun bersifat pasif tapi sesungguhnya termasuk kejahatan kepada sesama.
- Di atasnya posisi INSHAF (fairness/adil). Yaitu berbuat sewajarnya, sebatas menunaikan atau menggugurkan kewajiban agar terhindar dari kezhaliman. Boleh jadi meski positif tapi tidak dikedepankan dengan sepenuh hati.
- Posisi tertinggi adalah TADLHIYAH/BERKORBAN untuk kebaikan sesama atau orang banyak. Tentu saja dasarnya kerelaan yang bukan setengah hati, dan merupakan bentuk keihsanan yang merupakan kelanjutan dari taqwa” TSUMMATTAQAU WA AHSANU” kemudian mereka bertaqwa dan berbuat ihsan. ”WALLAHU YUHIBBUL MUHSININ”. (Al Maidah, 93). Maka hanya cinta Allah yang akan diberikan kepada mereka yang berkorban dan berbuat ihsan.

Allahu Akbar 3 X walillahilhamd
Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah
Binatang kurban yang disebut udlhiyah atau nahar adalah simbolisasi tadlhiyah yakni pengorbanan. Baik udlhiyah maupun tadlhiyah posisinya sama sebagai ‘ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah (taqarruban wa qurbanan). Jika menyembelih udlhiyah merupakan ‘ibadah material yang ritual, maka taldhiyah/pengorbanan di jalan Allah merupakan ‘ibadah keadaban yang memajukan sektor-sektor kehidupan yang lebih luas. Tidak ada ruginya orang yang berudlhiyah dan bertadlhiyah, karena sesungguhnya termasuk dalam kerangka MULTI QURBAN/pendekatan diri dan MULTI INVESTASI.

- Bertadlhiah merupakan multi pendekatan diri/qurban, sebagaimana dinyatakan dalam ikrar seorang muslim yang bertaqarrub kepada Rabbnya melalui shalat : INNA SHALATI WA NUSUKI WA MAHYAYA WA MAMATI LILLAHOI RABBIL ‘ALAMIN LA SYARIKA LAH.
Kita diperintahkan untuk bertaqarrub kepada Maha Pencipta dengan shalat serta ‘ubudiah yang lain, dan bertaqarrub kepada Allah dalam segala aktivitas hidup ini.

- Bertadlhiyah bermakna multi investasi:
- Merupakan investasi sosial (social investment) karena jelas, pengorbanan baik material maupun moral memberikan dampak sosial yang positif. Dalam Al Quran Surah Annisa ayat 114 disebutkan: Bahwa tidak ada kebaikan dalam pembicaraan atau wacana yang diadakan, kecuali untuk mengajak orang bersedekah, memerintahkan yang ma’ruf, atau untuk mendamaikan sengketa di antara masyarakat. Dan barangsiapa melakukan itu karena ridha Allah niscaya berbalas pahala yang besar.
- Bertadlhiah meruapakan investasi ekonomi (economic investment). Sebagaimana dinyatakan dalam QS al Lail, ayat 5- 10: “Barangsiapa memberi dan bertaqwa serta membenarkan balasan yang sebaik-baiknya, maka niscaya Kami beri kemudahan demi kemudahan. Dan barangsiapa yang kikir dan merasa tidak memerlukan orang lain serta mendustakan pahala yang lebih baik, maka niscaya Kami bukakan baginya pintu kesulitan”.
- Bertadlhiah juga merupakan bentuk moral investment, yang mampu mengikis kekikiran ” al syuhhu”. Sifat kikir sangat berbahaya, sebagaimana diperingatkan dalam sabda Rasulullah saw:
Artinya: ”Hati-hati dengan sifat kikir. Sebab sesungguhnya kehancuran umat sebelum kalian diakibatkan kekikiran, sifat kikir telah mendorong mereka untuk berlaku pelit, lalu mendorong mereka untuk memutus silaturahim dan akhirnya telah mendorong mereka melakukan kejahatan”.
- Endingnya, pengorbanan di jalan Allah tentu saja sebagai investasi ukhrawi. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits bahwa ’ibadah orang yang menyembelih binatang kurban sudah diterima Allah sebelum darahnya menetes ke tanah, dan merupakan seutama-utama ’ibadah pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah.

Allahu Akbar 3 X walillahilhamd
Ma’asyiral Muslimin wal muslimat rahimakumullah
Demikian agungnya makna serta pahala udlhiyah, tadlhiyah sebagai wujud pengorbanan untuk memajukan hidup sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Menumbuh kembangkan spirit pengorbanan merupakan bagian mendasar dalam rangka pembentukan karakter masyarakat dan bangsa yang beradab. Seorang pemimpin sejati akan lebih kuat tarikannya pada kekitaan untuk memikirkan masyarakatnya daripada tarikan pada ke akuan untuk semata memikirkan kepentingan diri sendiri. Untuk kemaslahatan kita pemimpin rela mengorbankan akunya jika diperlukan. Demikian halnya dengan negarawan, menempatkan akunya dalam ke kitaaan. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah saw, sebagai sosok pemimpin yang datang dari kita ”min anfusikum”, penuh perhatian pada kita ”’azizun ’alaihi ma ’anittum”, selalu konsen kepada kepentingan kita ”harishun ’alaikum”, dan secara adil/proporsional memberi kasih sayangnya kepada semua ”bil mukminina raufurrahim”.

Allahu Akbar 3 X walillahilhamd
Namun apa yang kita saksikan dewasa ini. Jiwa pengorbanan pada banyak kalangan telah digeser oleh semangat atau nafsu mengorbankan orang lain. Bahkan sebetulnya bukan orang lain, tapi saudara sebangsa bahkan seprofesi dan seinstitusi. Perhatikan saja kemelut di ranah hukum, dimana para oknum melibatkan tiga lembaga hukum di Republik ini. Perang terbuka di media massa makin membuat rakyat prihatin tetapi juga bingung. Kasus besar yang di-blow up, menggelinding makin ruwet bagai gulungan benang kusut. Analisis secara yuridis dan sosiologis tidak mampu membawa peta masalah makin terang benderang.

Hanya satu pisau analisis yang mampu memosisikan dan memahami masalah yang ada secara mendasar dan tepat. Yaitu analisis mental dan moral manusia. Secara mental ada kerusakan yang serius, yaitu hilangnya kejujuran ”al shidqu”, dan diputusnya ketertautan antara apa yang diperbuat di dunia ini dengan kesadaran terhadap negeri akhirat. Dengan absennya kejujuran maka yang menggantikannya adalah kedustaan ”al kadzibu”. Bermula dari dusta antar personal kemudian berkembang menjadi kedustaan publik bahkan bisa merambah jadi kedustaan institusional. Kalau sudah begitu, tidak ada lagi orang yang mau mengakui kesalahan malah justeru menyalahkan pihak lain, dan ujung-ujungnya mengorbankan pihak lain demi membela akuisme personal atau egoisme lembaga. Pada alur ini cara-cara rekayasa, penjebakan, pengerdilan dan boleh jadi kriminalisasi menjadi pilihan yang dijalani.

Dalam konteks ini Rasulullah saw telah memberikan peringatan dengan sabdanya:

”Hati-hati dengan dusta, sebab dusta akan membawa pada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan menyeret ke naraka. Seseorang berulang kali berdusta hingga terbentuk sifat dan dituliskan sebagai pendusta” (Riwayat Muslim)

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah
Egoisme bermula dari ketidak pedulian terhadap sesama, kemudian demi untuk memenangkan diri atau paling banter kolega chemistrinya maka orang menjadi tidak ragu untuk melakukan kedustaan yang tentu saja merugikan/menzhalimi orang lain. Berikutnya orang akan menutupi kebohongan pertama dengan kebohongan-kebohongan berikutnya secara berlapis-lapis. Krisis kejujuran ini menemukan sinergisitasnya dengan meluasnya egoisme di kalangan masyarakat. Egoisme yang kian parah, sanggup melupakan jasa seorang isteri yang berbilang tahun telah memberikan kesetiaannya secara ikhlas, begitu pun sebaliknya. Prahaha rumah tangga hanya buah dari keakuan yang diperturutkan oleh seorang suami atau isteri. Gara-gara egoisme sektoral maka sinergi antar lembaga sosial atau pemerintah akan berantakan, perundingan akan dead lock, yang menjadi konsen masing-masing pihak adalah mencai titik lemah dan melemahkan pihak yang lain.

Egoisme personal atau sektoral jika dikembangkan akan mengemuka dalam tiga sikap yang destruktif, sebagaimana disebutkan dalam Atsar Umar bin Khatthab. Yaitu: ”shuhhun mutha’un” sikap pelit yang menggerus rasa empati terhadap sesama; ”hawan muttaba’un” yakni hawa nafsu selera rendah yang diikuti sehingga makin jauh dari idealisme bahkan kewajaran sekalipun; dan ketiga ”dunyan mu’tsarah” yaitu kepentingan duniawi yang terus dikejar. Dalam konteks itu semua bukan lagi nilai yang menjadi acuan atau norma yang jadi rujukan, melainkan ”i’jabu dzirra’yi bira’yihi” kepongahan orang dalam mempertahankan/membela pendapatnya sendiri. Konsultasi diabaikan dan musyawarah dilecehkan dengan teknik-teknik manipulatif.

Faktor-faktor itu oleh sahabat Umar disebut ”al muhlikat” yakni faktor-faktor penghancur dalam kehidupan masyarakat. Kalau satu dari empat penyakit mental dan moral tersebut sudah merusak, bagaimana jika keempat-empatnya sekaligus telah menimpa kalangan masyarakat kita. Di bawah selimut awan pekat egoisme dan pelbagai bentuk rekayasa dan kebohongan, pesimisme di tengah-tengah masyarakat terus menyeruak melontarkan tanda tanya: masih adakah harapan akan keadilan, kejujuran dan ruang ASA bagi sebuah masa depan yang lebih baik ?

Allahu Akbar 3 X walillahilhamd
Betapapun kita telah banyak berbuat salah pada diri kita, kepada masyarakat serta ma’siat kepada Allah, kembalilah kepada iman di dada agar tetap punya harapan untuk baik. Allah SWT menyeru kita dalam al Quran Surah Azzumar, ayat 53 s/d 55: ”Katakanlah, hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadaNya, sebelum datang adzab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi). Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, sebelum datang adazab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya”.

Mari kita sadari betapa Allah telah memberi kita dengan karuniaNya yang banyak. Sebagai makhluk yang tahu berterima kasih, marilah kita mendekat kepada Allah . Jangan pernah tinggalkan shalat, perbanyak shalat sunat dan syukur nikmat. Mari belajar berempati kepada sesama dengan sebentuk tadlhiyah (pengorbanan), moral dan/atau material. Mari syi’arkan ’idul qurban ini dengan menyaksikan, membantu atau juga menyembelih seekor hewan kurban, demi memenuhi seruan Allah, meneladani Rasulullah, memperingati pengorbanan kekasih Allah Nabi Ibrahim & Ismail ’alaihimassalam, dan untuk belajar berempati terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu.

Seseorang menjadi besar karena jiwanya besar. Tidak ada jiwa besar tanpa jiwa yang punya semangat berkorban. Berkat ruhul badzli wal tadlhiyah wal mujahadah/spirit berbagi, berkorban dan berjuang, ummat ini telah menjadi ummat yang besar, bergensi dan disegani dunia dalam sejarahnya. Mari kita kembalikan kebesaran serta gensi ummat ini dengan menyemai semangat memberi, berkorban dan mujahadah pada diri dan keluarga kita.

Download Semangat Berkorban dan Mengorbankan edisi Microsoft Word disini

Read More

FPD Tolak Usulan PKS Soal Perppu PPATK

Jakarta - Usulan Partai PKS dan Partai Golkar agar Presiden SBY mengeluarkan Perppu mengenai PPATK agar aliran dana skandal Bank Century dapat terungkap ditolak FPD. Ketua FPD Anas Urbaningrum menilai tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan pembentukan Perppu.

"Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan Perppu. Sebaiknya kita menempatkan DPR tidak sebagai pengadilan," kata Anas Kepada wartawan di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2009).

Anas meyakini semua anggota FPD akan membubuhkan tandatangan dukungan terhadap usul hak angket skandal Bank Century. Namun Anas berharap hak angket ini tidak dimaksudkan untuk menggangu kerja pemerintah, apalagi menjatuhkan pemerintah.

"Kalau memang dalam perjalanan pansus ada masalah pidana, ya biar diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang bertugas. Jangan sampai proses angket ini untuk menggangu pemerintah. Karena prosesnya bukan untuk mengoyang pemerintah dan impeachment," tegas Anas. (yid/iy)

Sumber : detik.com

Read More

Bayan Sepuluh Hari Awal Dzulhijjah

BAYAN
DEWAN SYARI’AH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
NOMOR : 31/B/K/DSP-PKS/1430

TENTANG
ANJURAN MENINGKATKAN IBADAH
PADA SEPULUH HARI PERTAMA
BULAN DZULHIJJAH DAN SHALAT IDUL ADHA

Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia, salah satu dari bulan haram (suci) dimana amal ibadah di bulan ini pahalanya dilipatgandakan. Dan bulan ini juga merupakan bulan pelaksanaan ibadah haji. Jutaan umat Islam berkumpul di tanah suci untuk menunaikan panggilan Allah melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Kemuliaan bulan Dzulhijjah, khususnya pada sepuluh hari pertama telah diabadikan dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

“Demi fajar, Dan malam yang sepuluh, Dan yang genap dan yang ganjil, Dan malam bila berlalu” (QS Al-Fajr : 1-4)

Allah SWT. bersumpah dengan lima makhluk-Nya, bersumpah dengan waktu fajar, malam yang sepuluh, yang genap, yang ganjil dan malam ketika berlalu. Dan para ulama tafsir seperti, Ibnu Abbas ra, Ibnu Zubair ra, Mujahid ra, As-Sudy ra, Al-Kalby ra. menafsirkan maksud malam yang sepuluh adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah karena keutamaan beribadah pada hari tersebut, sebagaimana hadits Rasul saw, :

Dari Ibnu Abbas ra berkata, Rasulullah saw. bersabda, ”Tiada hari dimana amal shalih lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini –yaitu sepuluh hari pertama Dzulhijjjah.“ Sahabat bertanya, ”Ya Rasulallah saw, tidak juga jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah?“ Rasul saw. menjawab, ”Tidak juga dengan jihad, kecuali seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya serta tidak kembali (gugur sebagai syahid).” (HR Bukhari)

AMAL SHALIH DI SEPULUH HARI PERTAMA DZULHIJJAH
1. Takbir, Tahlil dan Tahmid
 “Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang.” (QS Al-Baqarah: 203)

Jumhur ulama sepakat bahwa beberapa hari berbilang adalah hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

Imam Al-Bukhari memasukan hari Tasyriq pada hari sepuluh pertama Dzulhijjah, dan memiliki keutamaan yang sama sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas. Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalani memberikan komentar dalam kitabnya Fathul Bari: pertama, bahwa kemuliaan hari Tasyriq mengiringi kemuliaan Ayyamul ‘Asyr; kedua, keduanya terkait dengan amal ibadah haji; ketiga, bahwa sebagian hari

Tasyriq adalah sebagian hari ‘Ayyamul ‘Asyr yaitu hari raya Idul Adha.
Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda, ”Tiada hari-hari dimana amal shalih paling utama di sisi Allah dan paling dicintai-Nya melebihi sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Perbanyaklah pada hari itu dengan Tahlil, Takbir dan Tahmid.” (HR Ahmad dan Al-Baihaqi)

Berkata Imam al-Bukhari, ”Ibnu Umar ra. dan Abu Hurairah ra pada hari sepuluh pertama Dzulhijjah pergi ke pasar bertakbir dan manusia mengikuti takbir keduanya.”

2. Puasa sunnah, khususnya puasa sunnah ‘Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah
Dari Abu Qatadah ra berkata, Rasulullah saw. ditanya tentang puasa hari ‘Arafah. Rasul saw menjawab, ”Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.” (HR Muslim)
3. Memperbanyak amal ibadah, karena pahalanya dilipatgandakan, seperti shalat, dzikir, takbir, tahlil, tahmid, shalawat, puasa infak dll.

Dari Jabir ra bahwa Rasulullah saw. bersabda, ”Sebaik-baiknya hari dunia adalah sepuluh hari pertama Dzulhijjah.” Ditanya, “Apakah jihad di jalan Allah tidak sebaik itu?” Rasul saw. menjawab, ”Tidak akan sama jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang menaburkan wajahnya dengan debu (gugur sebagai syahid).” (HR Al-Bazzar dengan sanad yang hasan dan Abu Ya’la dengan sanad yang shahih)

4. Shalat ‘Idul Adha pada Hari Nahr (10 Dzulhijjah)
Allah Ta’ala berfirman:
“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.” (QS al-Kautsar : 2)

Di antara makna perintah shalat disini adalah shalat Idul Adha. Berkata Ar-Rabi’, “Jika engkau selesai shalat di hari Idul Adha, maka berkurbanlah.” Rasulullah bersabda:

Dari Abu Said berkata, “Rasulullah saw. keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha ke musholla. Yang pertama dilakukan adalah shalat, kemudian menghadap manusia sedang mereka tetap pada shafnya- Rasul saw berkhutbah memberi nasehat dan menyuruh mereka.” (Muttafaqun ‘alaihi)

Dari Ummi ‘Athiyah berkata, ”Kami diperintahkan agar wanita yang bersih dan yang sedang haidh keluar pada dua Hari Raya, hadir menyaksikan kebaikan dan khutbah umat Islam dan orang yang berhaidh harus menjauhi musholla.” (Muttafaq ‘alaihi)

Dalam menetapkan shalat Idul Adha (Hari Nahar) DSP mengacu pada semangat kebersamaan dengan seluruh komponen umat Islam di Indonesia dan merujuk pada Keputusan Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah serta ketetapan/sidang itsbat Depag RI bersama ormas Islam.

5. Takbir dan berkurban di hari raya Idul Adha dan hari Tasyriq
 “Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang.” (QS Al-Baqarah: 203)

Dari Aisyah ra bahwa Nabi saw bersabda, “Tidak ada amal anak Adam di hari Nahr yang lebih dicintai Allah Azza wajalla dari menumpahkan darah.Sesungguhnya kurban datang di hari kiamat dengan tanduk, kakinya dan bulunya.Dan sesungguhnya darah sampai kepada Allah Azza wajalla di suatu tempat sebelum jatuh ke bumi, maka perbaikilah jiwa.” (HR Ibnu Majah)

Pada hari Tasyriq juga masih disunnahkan untuk berkurban. Rasulullah saw. bersabda,

 “Seluruh hari Tasyriq adalah hari penyembelihan (kurban).” (HR Ahmad)
 

Demikian Bayan Dewan Syari’ah Pusat Partai Keadilan Sejahtera sebagai panduan
di sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, semoga Allah memberikan keberkahan
kepada kita semua.

Jakarta, 1 Dzulhijjah 1430 H
17 November 2009 M

DEWAN SYARI’AH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT, MA
KETUA

Download Bayan Sepuluh Hari Awal Dzulhijjah edisi PDF disini

Read More

PKS: Risiko Rekomendasi Tim 8 Pasti Ada

INILAH.COM, Jakarta – PKS menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono profesional menyikapi rekomendasi Tim 8. Untuk PKS mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada SBY, walaupun diakui akan ada risiko yang akan timbul atas keputusan tersebut.

"Ya kan itu rekomendasi, tidak mempunyai kekuatan hukum. Presiden sebaiknya profesional saja. Otoritas kan di tangan presiden" ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Sabtu (21/11.

Dipaparkannya, Tim 8 merupakan bentukan presiden demi memenuhi permintaan agar terkuak apakah memang benar ada rekayasa kriminalisasi atas Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Hasil rekomendasinya sendiri menurut dia tidak mengikat.

"Risikonya pasti ada. Kita serahkan saja kepada Presiden. Karena dia yang berhak memutuskan. Bisa menampung saja atau dengan pertimbangan dari pembantu-pembantunya di kementerian memutuskan," katanya.

Jadi, lanjut Luthfi, apapun keputusan SBY, sebaiknya dihormati saja. Karena dia, pasti mengetahui konsekuensi dari apapun keputusan rekomendasi Tim 8. "Biarkan SBY dengan otoritasnya menyelesaikan masalah ini. Apakah mau laksanakan rekomendasi atau tidak," katanya. [mvi/nuz]

Sumber: inilah.com

Read More

Partai Koalisi Diminta Tunggu Audit BPK

JAKARTA (SI) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta partai mitra koalisi untuk menyikapi angket Century setelah selesai dilakukannya audit BPK.

Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Presiden berharap agar audit terhadap Bank Century tetap berjalan,namun semua harus menunggu hasil audit BPK. “Jangan sampai audit itu dihentikan. Jadi dituntaskan dan setelah itu baru dilakukan hal-hal lain kalau diperlukan,” ujarnya di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin. Tifatul Sembiring yang merupakan menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, permintaan Presiden itu disampaikan saat seluruh menteri dari mitra koalisi Demokrat dikumpulkan di Wisma Negara,Rabu (18/11) sore.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam itu, Presiden meminta pendapat dan masukan dari partai mitra koalisi tentang arah perkembangan angket Century yang sedang bergulir di DPR saat ini.“Supaya lurus saja begitu karena semua juga mengusulkan bahwa (angket Century) menunggu audit BPK,bukan hanya Presiden,kita juga semua melihatnya begitu. Karena permintaan oleh BPK juga dilakukan oleh DPR,”jelasnya. Tifatul membantah bahwa pertemuan tersebut upaya untuk menjegal hak angket Century.“Kok di DPR dijegal di sini? Enggak bisa. Struktur itu nggak bisa dari sini,” katanya.

Presiden SBY pada Rabu (18/11) sore sekitar pukul 17.10 WIB menerima seluruh menteri yang berasal dari partai politik.Menteri asal parpol yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN),Menko Kesra Agung Laksono (Golkar), Meneg Kominfo Tifatul Sembiring (PKS), Meneg Pora Andi Mallarangeng (Demokrat), Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri (PKS),Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (PAN), Menpera Suharso Monoarfa (PPP),Menkumham Patrialis Akbar (PAN),dan Menag Suryadharma Ali (PPP).

Ketika ditanya apakah Presiden meminta agar langkah-langkah untuk hak angket harus ada komunikasi terlebih dahulu dari mitra koalisi,Tifatul membantah. “Nggak ada perintah-perintah dari Presiden soal ini. Beliau hanya minta supaya partai koalisi itu meneruskan komunikasi baik di legislatif maupun di eksekutif,” tambahnya. Mantan Presiden PKS ini menegaskan, meskipun telah bertemu Presiden dalam pembahasan Century,dia tetap tidak akan memberikan instruksi kepada kader partainya di DPR untuk menghentikan angket Century.Menurutnya, seorang menteri tidak dapat memberikan instruksi kepada DPR.

“Instruksi kan dari partai. Kita cuma menyamakan persepsi kita tentang masalah-masalah itu,” tandasnya. Sementara itu, Menkumham Patrialis Akbar menjamin bahwa tidak ada sama sekali dana Century yang mengalir dalam dana kampanye SBY-Boediono beberapa waktu lalu.Menurut Patrialis, anggaran kampanye SBY pada pilpres lalu dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. “Pak SBY bilang, nggak pernah ada satu sen pun (dana Century untuk kampanye). Tidak ada masalah dengan Bank Century. Itu fitnah yang menyatakan ada dana ke Pak SBY,ke tim pilpres, dan segala macam,”ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan Jakarta mempersilakan audit investigatif terhadap Century dibuka secara keseluruhan. Hal itu untuk menghindari fitnah.“Yang diberikan kepada BPK untuk audit investigatif jauh lebih lengkap dan lebih banyak lagi. Kalau mau dibuka, semuanya saja,jadi tidak menimbulkan fitnah,”tandasnya. Pada kesempatan itu Sri Mulyani juga mempertanyakan notulensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) yang saat ini telah beredar luas di berbagai media.

Dia mempertanyakan dari mana mantan anggota DPR Komisi XI Dradjad Wibowo mendapatkan notulensi KKSK yang disebut sebagai kotak hitam tersebut.“Pak Dradjad dapat dari mana yah. Ini confidential dan rahasia.Kayaknya ada black box,ada misterinya,”ujar Sri Mulyani. (rarasati syarief)

Read More

PDIP Klaim PKS, Dukungan Hak Angket Semakin Deras

Jakarta, RMOL. Tim independen bentukan PDI Perjuangan untuk usut kasus Bank Century telah terbentuk selama dua minggu dan kini hasilnya mulai terasa.

Kemarin, anggota Fraksi PDIP Gayus Lumbuun mengaku dukungan hak angket untuk ungkap skandal triliunan rupiah itu datang dari enam fraksi DPR. Ia menyebutkan enam fraksi itu adalah Fraksi PKB, Partai Golkar, PDIP, PPP, Gerindra dan Hanura. Sedangkan, hari ini (Rabu, 11/11), di gedung DPR, Senayan, Jakarta, anggota fraksi PDIP Eva Sundari mengklaim dukungan hak angket telah mendapat persetujuan 62 anggota DPR dari F-PDIP dan disokong oleh enam perwakilan fraksi selain F-PDIP, termasuk PKS. Enam perwakilan fraksi itu adalah Maruarar Sirait (F-PDIP), HA Kundi M (F-PPP), Syraifuidn Suding (F-Hanura), M Hutabarat (F-Gerindra), Azis Syamsudin (F-Golkar), Chairuman Harahap (F-Golkar), KH Buchori (F-PKS), dan Effendy Choirie (F-PKB) baru akan menandatangani.

“FPDIP menilai hak angket Bank Century ini sangat serius dan pembentukan tim independent diperintahkan oleh DPP bukan Fraksi PDIP, terdiri dari 20 orang. Ini dari komisi II, III dan IV,” ujar Eva.

Eva berharap komitmen SBY dalam penumpasan korupsi bukanlah double standart. PDIP memilih angket agar mekanisme kelembagaan formal bisa terlaksana. Angket membuka peluang investigasi dan verifikasi. [ald]

sumber : rakyatmerdeka.co.id

Read More

PKS Dukung Angket Century

JAKARTA(SI) – Dukungan hak angket Century terus meluas. Pejabat Sementara (Pjs) Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq yang selama ini pasif bahkan ikut serta membubuhkan tanda tangan pengajuan hak Dewan tersebut Lutfi Hasan mengatakan, partainya belum resmi membahas masalah ini.

Namun, pihaknya sebagai anggota DPR berhak menyatakan hak konstitusional yang dimilikinya sebagai anggota Dewan. ”Hak ini kan tidak bisa dibatasi,” papar pengganti Tifatul Sembiring di Jakarta kemarin. Menurut Lutfi, hak angket ini bisa menjadi salah satu jalan untuk mencari kebenaran dalam persoalan dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

”Kalau memang angket ini dirasa perlu untuk kebaikan dan kebenaran, untuk membongkar,mengapa tidak didukung? Hanya itu dasar kita, mencari kebenaran dalam kasus Century,”kilahnya. Diamenegaskan, dukunganangket ini bukan sekadar menaikkan citra PKS karena dukungan publik untuk mengungkap kasus ini makin besar.Menurut dia,tidak harus yang lebih cepat memberikan dukungan berarti lebih baik.

Menurut dia, dukungan ini tidak harus ditafsiri PKS sudah tidak sejalan dengan partai koalisi. Namun, dukungan tersebut sebagai bagian dari amar makruf nahi munkar. Sebagaimana diketahui, PKS telah terikat kontrak dengan Presiden SBY-Boediono yang akan terus saling mendukung kebijakannya. Dalam kasus Century tampaknya pemerintah belum setuju terhadap adanya angket.

Hal itu terlihat dari sikap Partai Demokrat yang masih kukuh menunggu hasil audit BPK. Apalagi dalam kasus talangan dana ini, nama Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI disebut-sebut ikut bertanggung jawab. Dukungan angket Century sampai kemarin telah mencapai 73 anggota DPR .Mereka berasal dari tujuh fraksi baik mitra koalisi pemerintah maupun penyeimbang.

Hari ini akan diberikan ke Bamus DPR untuk dijadwalkan pembahasan dalam paripurna. Anggota Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari yang menjadi salah satu inisiator mengatakan, fraksinya telah membentuk tim kecil. Tim ini telah melakukan kajian historis, hukum, dan ekonomi atas proses kebijakan dana talangan bagi Bank Century.

”Kami jadi inisiator karena laporan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menengarai ada pelanggaran hukum dalam proses pemberian dana talangan. Kami juga telah dihubungi beberapa kelompok sipil agar kasus ini dibongkar sampai tuntas,” kata Eva menjelaskan dasar FPDIP menjadi inisiator hak angket. Eva menegaskan, pilihan hak angket merupakan pilihan rasional untuk membongkar kasus ini.

Angket Century ini tidak ada kaitannya dengan membidik orang per orang.Kalaupun nanti ada yang jadi korban dalam angket, itu konsekuensi dari komitmen penegakan hukum. ”Angket ini akan jadi titik awal investigasi dan verifikasi pengucuran dana talangan itu.Sekaligus juga jadi ujian bagi pemerintah, apakah benar-benar berkomitmen pada penegakan hukum.

Kalau ini tidak dilakukan, hal serupa akan terus berulang,”ujarnya. Inisiator lainnya, Gayus Lumbuun menambahkan,dalam kajian tim kecil FPDIP menemukan beberapa hal. Dana talangan Bank Century mengguncangkan keuangan negara. Dari yang semula disepakatiDPRsebesarRp1,3triliun, dana talangan itu membengkak menjadi Rp6,7 triliun yang kemudian berkembang menjadi Rp9 triliun.

Proses pengambilan kebijakan itu pun diduga melanggar hukum. Kebijakan pengucuran bailout tersebut tidak mempunyai payung hukum. Perpu 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sudah ditolak DPR pada Desember 2008. ”Kami menilai, ada tiga pihak yang bertanggung jawab. Gubernur Bank Indonesia (BI) karena terkait kebijakan terhadap bank, Menteri Keuangan karena terkait pengambilan keputusan yang janggal yaitu rapat jam 04.00 pagi, dan pemilik Bank Century,”paparnya.

Seperti diberitakan, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berujung keputusan pencairan dana talangan Century dilakukan 20-21 November 2008 dini hari. Rapat yang berlangsung di Kantor Depkeu, Lapangan Banteng itu dihadiri Gubernur BI Boediono, Menkeu Sri Mulyani (Ketua KSSK),dan Raden Pardede (Sekretaris KSSK). (helmi firdaus)

sumber : seputar-indonesia.com

Read More

PKS Desak Reformasi Birokrasi Penegak Hukum

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal mendesak percepatan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Kisruh di antara lembaga penegak hukum belakangan ini karena tindakan segelintir oknum yang hanya ingin mengambil keuntungan telah mencoreng institusi tersebut dan mengikis kepercayaan rakyat kepada lembaga penegak hukum. “Lemahnya sistem penyelesaian sebuah kasus korupsi telah menohok pemerintah maupun DPR,” kata Mustafa di Gedung Dewan, Kamis, (5/11).

Menurut dia, dua lembaga ini merupakan bagian integral pembentuk sistem hukum yang harusnya mampu mencegah terjadinya mafia kasus. Untuk itu, Fraksi PKS menuntut penataan ulang di dalam tubuh lembaga penegak hukum dan peradilan. Penataan tersebut harus meliputi semua aspek seperti manusia, peraturan/ UU,dan komitmen berdasar kinerja yang secara berkala dievaluasi. "Seharusnya ini menjadi program 100 hari, program triwulan, semester, atau jangka panjang lima tahunan yang harus dicanangkan pemerintah,” ujarnya.

Program ini, lanjutnya, harus memiliki political will yang kuat dari pemerintah dengan dukungan DPR seperti dalam bidang ekonomi yang ditunjukkan dalam National Summit di Jakarta yang lalu. Selama ini pemerintah selalu berbicara mengenai penguatan di bidang ekonomi, seharusnya seiring dengan penguatan program reformasi birokrasi, "Harus mendapat prioritas. Jangan sampai rakyat muak dan selalu menunggu perubahan," kata dia.

Fraksi PKS, tambah dia, juga mendesak sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi antara lembaga penegak hukum baik KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam program pemberantasan korupsi sebagai prioritas tindakan. “Ini persoalan sistem yang harus dikawal oleh ketiga lembaga penegak hukum dengan kompak,” tegasnya. (MUNAWWAROH)

Sumber: tempointeraktif.com

Read More

KPK Dicecar soal Kendala Seret Anggoro ke Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota Komisi III DPR mencecar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seputar sulitnya menyeret tersangka kasus dugaan suap pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan, Anggoro Widjojo, kembali ke Indonesia. Anggoro diduga melarikan diri ke Singapura pascaditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Mengapa KPK tidak bisa membawa Anggoro ke Indonesia? Kalau hanya mengatakan belum berhasil, pernyataan itu tidak bisa kita terima begitu saja," kata anggota Komisi III asal Fraksi PKS, Nasir Djamil, dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPR, Rabu (4/11).

Nasir menambahkan, KPK harus menyampaikan kendala yang dihadapi secara transparan. "Kenapa orang seperti Anggoro yang sudah merugikan negara, tidak bisa dibawa kembali? Ini mengusik rasa keadilan. Apa kendala paling berat yang dihadapi KPK?" cecarnya.

Menjawab pertanyaan ini, Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengungkapkan, kendala terbesar adalah tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura.

"Kita juga belum mengefektifkan mutual legal assistant dengan penyidik luar negeri. Hal ini menyebabkan belum efektif untuk menangkap warga negara yang ada di luar negeri," jelas Tumpak.

Kendala ini, menurutnya, tak hanya dihadapi KPK. Tumpak mencontohkan, untuk beberapa kasus yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung juga menghadapi kendala yang sama ketika tersangka melarikan diri ke Singapura. "Seperti Djoko Tjandra dan Samsul Nursalim. Kami berpikir, kalau KPK bisa mendatangkan Anggoro pasti luar biasa," ujarnya.

Ketika ditanya lebih jauh, Tumpak enggan membeberkan upaya apa yang akan dilakukan KPK selanjutnya untuk menyeret Anggoro mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Mana mungkin kusampaikan semuanya ke kalian," kata Tumpak kepada wartawan.

Sumber: www.kompas.com

Read More

Ini Sikap PKS Soal Bibit-Chandra

VIVAnews - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal, menyatakan pernyataan Fahri Hamzah di sebuah stasiun televisi swasta bukan mewakili fraksi atau partai. PKS sendiri mendukung pemberantasan korupsi.

"Yang pasti, PKS mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi," ujar Mustafa saat dihubungi melalui telepon, Senin 2 November 2009. "Kami harapkan proses hukum yang berjalan (terhadap Chandra-Bibit) bisa dilakukan secara transparan dan profesional. Jangan ditunda-tunda sehingga menjadi berlarut-larut."

Sementara pernyataan Fahri yang menyatakan kerja KPK selama ngawur dan meremehkan polisi adalah dalam kapasitas dia sebagai anggota DPR. "Itu ekspresi dia sebagai anggota DPR. Masing-masing anggota FPKS bisa mengekspresikan pendapat mereka di sektornya masing-masing. Jadi itu tidak serta-merta mencerminkan sikap fraksi. Silakan tanya langsung kepada yang bersangkutan," ujar Mustafa.

Namun tanggapan Fahri ini keburu mendapat kecaman luas. Bahkan terbentuk sebuah grup di Facebook yang menghendaki Fahri diberhentikan PKS sebagai anggota DPR.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), sebuah organisasi yang didirikan Fahri, juga mengecam. Ketua Umum KAMMI, Rijalul Imam, menyatakan jangan menghubungkan pernyataan Fahri itu sebagai pernyataan KAMMI. KAMMI secara tegas mendukung KPK.

Sumber : www.vivanews.com

Read More

KAMMI: Sikap PKS Ada Kemajuan

VIVAnews - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengapresiasi pernyataan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal terkait penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "PKS ada kemajuan sikap," kata Ketua Umum KAMMI, Rijalul Imam.

Menurut Rijal, setelah beberapa hari Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah ditahan, PKS tak mengeluar pernyataan tegas. Baru kemarin, Senin 2 November 2009, Mustafa mengeluarkan pernyataan di gedung parlemen, bahwa PKS mendukung pemberantasan korupsi.

"PKS sendiri kan langsung ada statement tidak akan masuk ke wilayah hukum, semua diserahkan ke proses hukum," ujar Rijalul saat dihubungi Selasa 3 November 2009.

Sikap itu jelas berbeda dengan pernyataan politisi PKS, Fahri Hamzah, di sebuah stasiun televisi swasta. Sikap mantan Ketua Umum KAMMI itu, ujar Rijalul, adalah selaku pribadi.

"Setelah kami klarifikasi, ternyata itu pernyataan pribadi. Saya sendiri kemarin itu menyayangkan, PKS yang dikenal antikorupsi, malah terkesan menganulir pemberantasan korupsi. Ternyata bukan seperti itu," ujar Rijal.

Kemarin, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal, menyatakan pernyataan Fahri Hamzah di sebuah stasiun televisi swasta bukan mewakili fraksi atau partai. PKS sendiri mendukung pemberantasan korupsi.

"Yang pasti, PKS mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi," ujar Mustafa saat dihubungi melalui telepon, Senin 2 November 2009. "Kami harapkan proses hukum yang berjalan (terhadap Chandra-Bibit) bisa dilakukan secara transparan dan profesional. Jangan ditunda-tunda sehingga menjadi berlarut-larut."

Sementara pernyataan Fahri yang menyatakan kerja KPK selama ngawur dan meremehkan polisi adalah dalam kapasitas dia sebagai anggota DPR. "Itu ekspresi dia sebagai anggota DPR. Masing-masing anggota FPKS bisa mengekspresikan pendapat mereka di sektornya masing-masing. Jadi itu tidak serta-merta mencerminkan sikap fraksi. Silakan tanya langsung kepada yang bersangkutan," ujar Mustafa.

Namun tanggapan Fahri ini keburu mendapat kecaman luas. Bahkan terbentuk sebuah grup di Facebook yang menghendaki Fahri diberhentikan PKS sebagai anggota DPR.

Sumber : www.vivanews.com

Read More

Sebutan 'Cicak dan Buaya' Menkominfo: Permintaan Maaf Kapolri Harus Diapresiasi

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring mengimbau agar media massa mengapresiasi permintaan maaf Kapolri terkait penggunaan istilah 'cicak dan buaya.' Karena sudah minta maaf, tidak selayaknya polisi ditekan terus.

"Saya lihat begini, orang kan minta maaf. Kita juga apresiasi. Jangan orang minta maaf ditekan terus, itu tidak layak juga. Baru sekali ini saya dengar Pak Kapolri melakukan permintaan maaf secara resmi," kata Tifatul usai rakor di Kantor Menko Perekonomian, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2009).

Menurut Tifatul, dengan adanya permintaan maaf itu, seyogyanya media massa bisa memenuhi permohonan Kapolri agar istilah 'cicak dan buaya' itu tidak lagi digunakan. Meski begitu, Tifatul juga mengaku tidak bisa melarang jika istilah tersebut tetap digunakan.

"Itu bukan permintaan. Beliau mohon istilah itu tidak dikembangkan lagi cicak dan buaya itu. Kalau itu tidak dipenuhi ya terserah, namanya juga orang minta maaf. Kalau saya orang minta maaf ya dimaafkan," kata Tifatul.

Pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal BHD meminta agar media massa tidak mengembangkan istilah 'buaya' dan 'cicak' sebagai istilah Polri vs KPK. Kapolri meminta maaf karena ada oknum Polri yang membuat istilah itu.(sho/nrl)

Sumber : www.detik.com

Read More

Bibit & Chandra Ditahan Menkominfo Pastikan Polisi Tak Ambil Paksa Transkrip Rekaman

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring menyangkal adanya kabar bahwa polisi akan mengambil paksa transkrip rekaman KPK dari media massa. Kabar ini sempat berhembus akhir pekan lalu.

"Tidak ada. Kepolisian tidak ada ambil itu secara paksa. Itu isu saja. Kalau sesuatu yang tidak terjadi tidak usah khawatir," kata Tifatul usai rakor di Kantor Menko Perekonomian, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2009).

Menurut Tifatul, persoalan KPK ini harus diselesaikan secepatnya agar proses pembangunan jangka panjang tidak terganggu.

"Semua orang bisa diperiksa, bisa disidik. Saya pun pernah disidik. Dalam kasus Bibit - Candra ini ada opini bahwa rasa keadilan itu terusik. Menurut saya hal itu jangan sampai mengusik pembangunan yang kita lakukan," kata Tifatul.

"Jadi ada tujuan-tujuan kita yang sangat besar. Itu jangan sampai terhalangi oleh hal-hal ini. Kalau menurut saya, PR ini harus segera diselesaikan. Hidup kita juga harus berjalan, bukan suatu yang kemudian yang menghentikan segalanya. Itu juga keliru," imbuh mantan Presiden PKS ini.

Terkait pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa kemarin, Tifatul mengatakan itu bagian dari program Depkominfo. Konteksnya adalah mengundang, bukan memanggil. Hal yang sama akan dilakuakan terhadap KPK.

"KPK nggak usah dipanggil, tapi diundang. Istilahnya silahturahmi," kata Tifatul.

Dalam kesempatan itu Tifatul juga menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sudah berkomitmen terhadap terwujudnya pers yang bebas.

"Negara kita negara demokrasi, reformasi, bebas selama tidak melakukan anarkis dan mengendapkan fakta-fakta. Saya kemarin silahturahmi bukan memanggil, tapi dalam konteks program Kominfo," ucap Tifatul.(sho/nrl)

Sumber : www.detik.com

Read More